KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Kamis, 13 Agustus 2020 | 19:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, Kamis (13/8/2020). Rahmat Yasin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.

Rahmat Yasin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Rahmat Yasin yang merupakan mantan terpidana penerima suap dari mantan bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri itu bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 1 September 2020 mendatang.

"Hari ini kami menahan tersangka RY (Rahmat Yasin), Bupati Bogor periode 2008-2014 selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Pomdam Jaya Guntur," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca Juga;Jelang Bebas, Rahmat Yasin Kembali Dijerat KPK

Diketahui, KPK kembali menjerat Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus, yakni kasus dugaan pemotongan uang dan penerima gratifikasi.

Rahmat Yasin yang baru bebas pada pertengahan tahun lalu diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar yang yang dipergunakan untuk biaya operasional selaku Bupati Bogor saat itu. Selain itu, uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Baca Juga:Keluar Lapas Sukamiskin Rahmat Yasin Gelar Syukuran di Bogor

Sementara untuk kasus kedua, Rahmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri. Tak hanya itu, KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.

Pada November 2014, Rahmat Yasin diketahui divonis bersalah dan dihukum 5 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 300 juta atas perkara suap izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri. Dalam perkara tersebut, Rahmat Yasin terbukti menerima suap sekitar Rp 4,5 miliar dari Kwee Cahyadi Kumala selaku Komisaris Utama PT Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City. Setelah menjalani masa hukuman, Rahmat Yasin bebas pada pertengahan tahun lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jumlah Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Sumut Bertambah

Terakhir, dokter yang menjadi korban akibat penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini adalah Sabar Tuah Barus.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Lindungi Anak dari Stunting Jadi Kunci Bangsa yang Berdaya Saing

Pada anak, kondisi stunting akan menyebabkan perkembangan yang terlambat, fungsi kognitif yang menurun, serta kegagalan sistem imun.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kepala BP2MI: ASN Harus Setia Terhadap Pancasila dan UUD 1945

Benny Rhamdani menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Dijanjikan Anaknya Lolos Taruna Akpol, Polisi Tertipu Rp 1,3 Miliar

Aiptu Putu dijanjikan oleh pelaku IR bisa meloloskan anaknya masuk Taruna Akpol asal menyerahkan Rp 1 miliar.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pemerintah Telah Bayarkan Rp 843 Miliar Insentif Tenaga Kesehatan

Hingga 11 Agustus 2020 pemerintah telah membayarkan lebih dari Rp 843 miliar untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Masih Terkendala, Ini Solusi Doktor Andriani

Perlu dikembangkan mekanisme pendanaan pengadaan tanah yang ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha dalam skema KPBU.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jarang Terbang, Pilot Maskapai Penerbangan Ini Terpaksa Jualan Mie Ayam

Megah mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi meski pekerjaan barunya menjual mie ayam itu sangat jauh berbeda dengan pekerjaannya sebagai seorang pilot.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Arief Poyuono: IDI Harus Bisa Buktikan Bukan ‘Kacung WHO’

Dengan melaporkan ke polisi bisa diartikan bahwa IDI memang tidak mampu membuktikan bahwa kritik itu salah.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Bupati Manggarai Diminta Tidak Lindungi Terduga Koruptor

Bupati Manggarai, NTT, Deno Kamelus diminta tidak melindung terduga mantan Kepala Desa Goloworok, Fransiskus Darius Syukur.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Penanganan Bahaya Karhutla dan Covid-19 Harus Berfokus pada Mitigasi

Pada 2020 bahaya karhutla kembali mengancam dan kali ini datang bersamaan dengan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS