Besok, Kejagung Ajak KPK Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Besok, Kejagung Ajak KPK Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki

Senin, 7 September 2020 | 18:04 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri gelar perkara kasus dugaan korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9/2020) besok. Ajakan itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah saat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Kami sudah sampaikan poinnya adalah undangan untuk teman-teman di KPK hadir ekspos P (Pinangki Sirna Malasari)," kata Febrie di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Febrie menyatakan, kehadiran KPK hanya sebatas ekspose, bukan ikut menangani kasus Pinangki. Kasus suap yang diterima Pinangki dari terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) dan permintaan fatwa MA tersebut tetap ditangani Kejaksaan Agung.

"Kami ekspose saja. Kami jelaskan," ujarnya.

Selain KPK, kata Febrie, dalam gelar perkara di Gedung Kejaksaan Agung itu, pihaknya juga mengundang Bareskrim Polri dan pihak Kementeriian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam).

"(Kami mengundang) Polhukam, Bareskrim, dan KPK," katanya.

Dikatakan Febrie, berkas perkara Jaksa Pinangki telah rampung atau tahap 1 dan akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dalam kasus ini, Pinangki diduga menerima suap sebesar USD 500.000 atau setara Rp 7,5 miliar dari Djoko Tjandra terkait pengurusan PK dan permintaan fatwa ke MA agar terbebas dari jeratan hukum. Febrie menyatakan, dari penyidikan yang dilakukan, Pinangki diduga menjual nama pihak tertentu untuk meyakinkan Djoko Tjandra agar meminta fatwa ke MA.

"Memang dia (Pinangki) kan meyakinkan Djoko Tjandra, dia bisa mengurus dengan menjual berbagai nama. Sehingga Djoko Tjandra yang yakin," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan kehadiran Febrie Adriansyah ke KPK untuk menyampaikan undangan gelar perkara skandal Djoko Tjandra.

"Dirdik Kejagung datang dalam rangka koordinasi dengan KPK terkait penanganan perkara oknum jaksa PSM. Ada rencana gelar perkara oleh tim penyidik Kejagung dengan mengundang KPK. Perkembangan terkait agenda tersebut nanti kami infokan lebih lanjut," kata Ali Fikri.

Diketahui, Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan kasus oleh Kejagung dan Kepolisian terkait kasus skandal Djoko Tjandra. KPK sebenarnya berencana mengundang Polri dan Bareskrim yang menangani sejumlah kasus terkait Djoko Tjandra.

"KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Dari gelar perkara bersama ini, KPK akan menentukan langkah berikutnya. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan mengambil alih kasus skandal Joko Tjandra jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Diharapkan Secara Aktif Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

KPK diharapkan dapat secara aktif dan progresif mengambil alih perkara kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 7 September 2020

Perludem: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi terhadap calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan Covid-19 pada saat ini masih sangat terbatas.

NASIONAL | 7 September 2020

Empat Pegawai Terpapar Covid-19, Perpusnas Tutup Layanan Sepekan

Pegawai Perpusnas yang terpapar Covid-19 saat ini melakukan isolasi secara mandiri, namun tetap dalam penanganan dan pemantauan tim kesehatan.

NASIONAL | 7 September 2020

Pilkada Serentak di Bengkulu Diikuti 24 Pasang Calon Gubernur dan Bupati

Pilkada Bengkulu 2020 diikuti tiga paslon cagub-cawagub, 21 paslon cabup-cawabup yang tersebar di 8 delapan kabupaten.

NASIONAL | 7 September 2020

Eks Dirut Transjakarta Dijebloskan ke Lapas Salemba

Donny Andy Sarmedi Saragih ditangkap Tim gabungan kejaksaan setelah masuk DPO sekal tahun 2018 dan ini dijebloskan ke Lapas Salemba.

NASIONAL | 7 September 2020

Bawaslu: 243 Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan

Para bapaslon itu dinilai Bawaslu melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa, melakukan konvoi dan arak-arakan hingga melanggar aturan jaga jarak.

NASIONAL | 7 September 2020

Komjak: Publik Yakini Jaksa Pinangki Tidak Bekerja Sendirian di Kasus Djoko Tjandra

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak melihat signifikan penegak hukum pro justisia terlibat dalam kasus jaksa pinangki.

NASIONAL | 7 September 2020

KPK Tidak Akan Tunda Penanganan Kasus Terkait Calon Kepala Daerah

Sikap KPK berbeda dengan sikap Kepolisian yang memilih menunda proses hukum calon kepala daerah.

NASIONAL | 7 September 2020

Tantangan Pembelajaran Daring Banyak Dialami Guru dan Siswa

Pembelajaran daring tentu membawa tantangan tersendiri khususnya bagi guru dan juga siswa yang menjalani.

NASIONAL | 7 September 2020

KPU: Ada Calon Positif Covid-19, tetapi Masih Hadiri Deklarasi

KPU mengungkapkan pada pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, ada Balon Pilkada 2020 yang sudah dinyatakan positif Covid-19 tetap hadir saat deklarasi.

NASIONAL | 7 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS