Kemdagri: 119 Daerah Belum Punya Perkada Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kemdagri: 119 Daerah Belum Punya Perkada Protokol Kesehatan

Senin, 14 September 2020 | 17:45 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapkan masih ada 119 daerah yang belum memiliki peraturan kepala daerah (Perkada) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Dari 119 daerah tersebut, ada 68 kabupaten/kota yang belum sama sekali menyusun. Sementara 51 kabupaten/kota sedang dalam proses penyusunan.

“Seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan Perkada paling lambat tanggal 18 september 2020,” kata Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19), Bahtiar di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Ia menjelaskan Perkada Protokol Kesehatan sangat penting sebagai landasan daerah dalam menerapkan protokol kesehatan ke masyarakat. Tim Koordinasi dan Sinkronisasi yang dipimpinnya akan terus mendorong dan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan.

Bahtiar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini mengapresiasi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah selesai menyusun Perkada. Dia menyebut untuk 34 provinsi, semua sudah selesai. Yang belum dari kabupaten dan kota.

Menurutnya, sebagian besar daerah yang belum menyelesaikan Perkada ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera selatan, dan Papua. Dia meminta daerah-daerah tersebut agar aktif dan segera menyelesaikan.

Dia juga meminta agar daerah-daerah yang sudah selesai Perkada, harus konsisten ditegakkan dan memberi sanksi kepada pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19. Apalagi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus tegas diimplementasikan.

“Pilkada ini sebagai alat/instrumen untuk perlawanan terhadap Covid-19. Gunakan Perkada yang ada untuk menindak pelanggar,” tutup Bahtiar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Airlangga Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Hentikan PSBB

Pemerintah belum dan tidak pernah menghentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

NASIONAL | 14 September 2020

Jokowi Minta Tenaga Honorer Diberikan Bantuan

Saat ini, tenaga honorer yang masuk dalam kategori penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta ada sebanyak 2,1 juta pekerja.

NASIONAL | 14 September 2020

Airlangga Sebut Anggaran PEN Sudah Terserap 34,1 Persen

Airlangga menyebutkan, penyerapan anggaran PEN dari bulan ke bulan terus mengalami kenaikan

NASIONAL | 14 September 2020

Airlangga: Insentif Pariwisata Usai Uji Klinis Vaksin Covid-19

Insentif untuk sektor pariwisata akan digelontorkan bila uji klinis vaksin Covid-19 telah selesai dan mulai diproduksi.

NASIONAL | 14 September 2020

Bima Arya Sebut Kota Bogor Kembali ke Zona Merah

Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, kondisi Kota Bogor pada saat ini masih belum aman.

NASIONAL | 14 September 2020

75 Hakim dan Pegawai PN Medan Terpapar Covid-19

Jumlah hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, yang terpapar virus corona (Covid-19), sudah mencapai 75 orang.

NASIONAL | 14 September 2020

Airlangga: Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 Berbasis Lokal

Monitoring dan evaluasi Covid-19 dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan.

NASIONAL | 14 September 2020

Kepala Daerah Diminta Terapkan Strategi Intervensi Berbasis Lokal

Menurut Jokowi, strategi intervensi berbasis lokal untuk pembatasan penyebaran virus Covid-19 penting dilakukan.

NASIONAL | 14 September 2020

Pemerintah Masih Rumuskan Harga Tes PCR

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih merumuskan harga tes PCR atau tes swab untuk Covid-19.

NASIONAL | 14 September 2020

Mendes Imbau Sisa Dana Desa Digunakan untuk Padat Karya Tunai

Pemanfaatan sisa dana desa untuk program padat karya tunai desa (PKTD) diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa dan mengurangi pengangguran.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS