Sertifikasi Emas PESK untuk Kesejahteraan Rakyat dan Negara
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Sertifikasi Emas PESK untuk Kesejahteraan Rakyat dan Negara

Rabu, 16 September 2020 | 22:31 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pengelolaan pertambangan emas skala kecil (PESK) yang menggunakan merkuri terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak hanya melakukan pengelolaan PESK dari sisi kebijakan dan teknologi, namun juga dari sisi rantai pasok emas PESK (penyediaan pasar emas PESK yang legal).

Seperti yang diketahui, mayoritas PESK saat ini adalah illegal dan menggunakan bahan berbahaya beracun (B3) tanpa dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Salah satu B3 yang digunakan adalah merkuri, bahan yang dilarang di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) dan bahkan di dunia melalui Konvensi Minamata.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),Ridwan Djamaluddin mengatakan masalah yang belum berhasil dituntaskan tersebut membawa makna bahwa hak-hak rakyat terhadap sumberdaya alam belum sepenuhnya terpenuhi.

Namun dengan semangat perbaikan untuk memberikan manfaat jangka panjang dan perlindungan lingkungan yang lebih baik, diterbikan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 yang memperkuat posisi pertambangan rakyat. Luasan WPR yang berdasarkan UU sebelumnya hanya 25 Ha menjadi 100 Ha. Kedalaman tambang yang sebelumnya hanya 25 meter menjadi 100 meter. Luas wilayah IPR perorangan dari 1 Hektare menjadi 5 Hektare dan dapat diperpanjang maksimal 10 tahun dan diperbaharui setiap 2x 5 tahun.

"Dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat yang lebih jelas, pemerintah mengharapkan adanya pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Ridwan ketika menjadi pembicara dalam Webinar:Exploring opportunities in gold certification for ASGM or In Indonesia, Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut Yudi Anantasena, Deputi bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengatakansalah satu strategi pengelolaan PESK adalah sertifikasi emas PESK untuk mengoptimalkan rantai pasok emas PESK.

“Saat ini, alur rantai pasok perdagangan emas PESK cukup panjang dengan berbagai pelaku usaha informal yang terlibat. Sebagai akibatnya penambang kecil hanya mendapatkan porsi keuntungan yang sedikit. Selain itu, diantara berbagai pelaku usaha informal yang terlibat dalam sektor PESK juga terdapat pemasok merkuri. Sehingga apabila emas PESK tersertifikasi, tidak hanya meningkatkan harga jual emas PESK, namun juga diharapkan akan memutus mata rantai merkuri di PESK,” tuturnya.

Serifikasi emas telah dilakukan di beberapa negara termasuk Peru, Kolombia, yang didukung oleh Non-government Organization (NGO) Alliance for Responsible Mining. NGO ini mendorong PESK untuk menjadi legal, melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan. Bagi PESK yang sudah legal dan melakukan perbaikan berkelanjutan, NGO ini akan membantu menghubungkan pasar emas resmi dengan PESK. Sejak 2014, sebanyak 1,4 ton emas PESK yang dibina telah terjual ke pasar resmi dan membawa keuntungan > 5,9 miliar USD bagi PESK.

Terkait dengan sertifikasi emas PESK, Y. Kristianto Widiwardono selaku Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, Badan Standarisasi Nasional (BSN)) menyatakan bahwa BSN sudah memiliki sertifikasi produk emas dengan rentang 8-24 karat atau logam emas murni.

"Namun tidak ada SNI khusus untuk produk emas PESK. Oleh karena itu, BSN membuka kesempatan untuk sertifikasi produk emas PESK yang dihasilkan dari pengolahan emas tanpa merkuri dan yang melakukan pengelolaan lingkungan,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tambah 13, Kasus Covid-19 di Sukabumi Kini Sebanyak 177

Rinciannya tujuh kasus berasal dari Kota Sukabumi dan enam kasus lainnya dari Kabupaten Sukabumi yang satu diantaranya meninggal dunia.

NASIONAL | 16 September 2020

HMS Center: Tangani Covid-19, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Harus Berjalan Pararel

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk rakyat.

NASIONAL | 16 September 2020

Tujuh Personil TNI AD di Flores Timur Positif Covid-19

Para personel TNI-AD yang terjangkit Covid-19 tersebut kini sedang dikarantina.

NASIONAL | 16 September 2020

Penegakan Hukum, Mahfud Minta Kejaksaan Junjung Moralitas

Mahfud MD meminta jajaran kejaksaan agar menjunjung tinggi moralitas dalam penegakan hukum.

NASIONAL | 16 September 2020

Otsus Perlu Diperbaiki Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

Otonomi Khusus (Otsus) tidak dihilangkan, namun perlu ditingkatkan agar bisa lebih menyejahterakan warga Papua.

NASIONAL | 16 September 2020

Kemhub Targetkan Rel Ganda Bogor-Sukabumi Rampung Agustus 2021

Jalur rel ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 26,7 km ditargetkan selesai pada Agustus 2021.

NASIONAL | 16 September 2020

Menparekraf Apresiasi Kreativitas Finalis Lomba Rayakan Kemerdekaan

Keluar sebagai pemenang adalah video berjudul "Perjuangan dan Harapan Menuju Indonesia Maju", karya Tim Super Marines 1 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya.

NASIONAL | 16 September 2020

KPK Belum Terima Salinan Putusan Bebas Petinggi Duta Palma Grup

KPK menyayangkan lambannya Pengadilan Negeri Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada Rabu (9/9/2020) pekan lalu.

NASIONAL | 16 September 2020

Aparat Diminta Tak Ragu Tindak Tegas Kelompok Anti-Pancasila

Aparat penegak hukum diminta tak ragu untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengakui NKRI.

NASIONAL | 16 September 2020

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Komprehensif

Sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Paslon Pilkada 2020 harus komprehensif dan terkoneksi dengan regulasi lainnya.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS