KPU Bengkulu Minta Cakada Taati Protokol Kesehatan saat Kampanye
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-2.38)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.84)   |   DBX 966.383 (-3.17)   |   I-GRADE 139.404 (-0.96)   |   IDX30 427.333 (-2.25)   |   IDX80 113.424 (-0.5)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.1)   |   IDXG30 119.109 (-0.52)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-2.14)   |   IDXQ30 124.381 (-0.5)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-0.57)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (0.35)   |   IDXV30 108.161 (-0.42)   |   INFOBANK15 830.634 (-7)   |   Investor33 372.738 (-1.82)   |   ISSI 150.924 (-0.31)   |   JII 548.46 (-1.24)   |   JII70 187.38 (-0.44)   |   KOMPAS100 1019.47 (-5.04)   |   LQ45 787.196 (-3.67)   |   MBX 1409.36 (-5.93)   |   MNC36 279.413 (-1.35)   |   PEFINDO25 280.307 (0.94)   |   SMInfra18 241.86 (-0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.67)   |  

KPU Bengkulu Minta Cakada Taati Protokol Kesehatan saat Kampanye

Minggu, 27 September 2020 | 13:00 WIB
Oleh : Usmin / CAH

Bengkulu, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, meminta para calon kepala daerah (cakada) baik calon bupati maupun calon gubernur di daerah ini agar mematuhi protokol kesehatan saat melakukan kampanye di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kita ingatkan para cakada di Bengkulu, agar tidak melibatkan massa banyak saat berkampanye karena dapat menimbulkan penyebaran virus corona atau klaster pilkada di daerah ini," kata anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, di Bengkulu, Minggu (27/9/2020).

KPU Provinsi Bengkulu menyarankan para cagub-cawagub di Bengkulu, sebaiknya melaksanakan kampanye secara virtual ketimbang kampanye rapat umum dan kampanye di dalam ruangan tertutup. Selain memakan biaya besar juga berpotensi menimbulkan penyebarann Covid-19.

"KPU dan Bawaslu Bengkulu, akan mengawasi ketat setiap cakada melaksanakan kampanye baik terbuka maupun tertutup. Bagi cakada yang melanggar kampanye akan dikenakan sanksi sesuai dengan tentuan yang berlaku," ujarnya.

Sanksi bagi cakada yang melanggar protokol kesehatan, antara lain sanksi berupa teguran, administrasi sampai sanksi pembubaran kampanye. Selain itu, cakada melanggar protokol kesehatan saat berkampanye juga bisa diberikan saksi berupa pengurangan jadwal kampanye.

Sanksi ini, katanya akan benar-benar diterapkan kepada para cakada di Bengkulu, yang melanggar protokol kesehatan saat melaksanakan kampanye. Karena itu, para cakada dan timsesnya agar tidak dikenakan sanksi oleh KPU dan Bawaslu harus mematuhi aturan yang ada.

Terkait sanksi diskualifikasi bagi cakada melanggar protokol kesehatan saat kampanye, Eko mengatakan, sejauh ini peraturan tentang sanksi tersebut belum ada kecuali sanksi terberat berupa pembubaran acara kampanye.

"Jadi, sampai kini belum ada regulasi hukum yang mengatur bagi cakada yang melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta pilkada, tapi regulasi yang ada kini sanksi terberat kampanye dibubarkan dan jadwal kampanye dikurangi," ujarnya.

Meski demikian, Eko minta para cakada di Bengkulu, dapat mematuhi protokol kesehatan saat kampanye demi keselamatan bersama. Dengan demikian, selama kampanye pilkada tidak menimbulkan klaster pilkada di daerah ini.

Patuhi Aturan

Sementara itu, salah seorang timses cagub Rohidin Mersyah, Riswanda mengatakan, sebagai calon petahana pihaknya akan mematuhi segala bentukan aturan terkait pelaksanakan kampanye, termasuk protokol kesehatan.

"Kita akan berkampanye sesuai dengan aturan dan insya allah tidak melanggar protokol kesehatan. Selama masa kampanye kini kita akan memperkuat jaringan pemenangan hingga ketingkat desa untuk mensosialisasikan program-program kerja cagub petahana ke depan melalui leaflet dan brosur serta media sosial (medsos)," ujarnya.

Kampanye sepert ini, kata Riswan paling tepat dan efektif dimasa pandemi Covid-19. Kampanye yang sifat mengumpul massa banyak dikhawatirkan akan menjadi penyebaran virus corona sehingga muncul klaster pilkada di Bengkulu.

Meski demikian, jika menggelar kampanye rapat umum tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah peserta maksimal 100 orang dan kampanye di gedung minimal peserta 50 persen dari kapasitas gedung bersangkutan.

Selain itu, peserta kampanye wajib memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumum serta simpatisan dan pendukung sebelum masuk ke arena acara wajib mencuci tangan pakai sabun, sehingga kampanye tersebut aman dari terpapar virus corona, katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hunian Hotel di Danau Toba dan Berastagi Mulai Menggeliat di Akhir Pekan

Pada hari kerja, hunian hotel di daerah pariwisata masih tergolong sepi, tidak jauh berbeda dengan di kota.

NASIONAL | 27 September 2020

Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bengkulu Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Dengan demikian, sudah 3 orang bidan di Bengkulu meninggal dunia karena terpapar virus corona.

NASIONAL | 27 September 2020

Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Pemalsuan Merek

Keberhasilan penangkapan buronan ini, merupakan keberhasilan tangkap buronan (tabur) yang ke-81 di tahun 2020.

NASIONAL | 27 September 2020

Satu Keluarga Tewas Dalam Kebakaran Ruko di Siantar

Seluruh korban tidak dapat menyelamatkan diri dan terjebak api di dalam rumah.

NASIONAL | 27 September 2020

Hadapi Puncak Kemarau, Kupang Siapkan 2,5 Juta Liter Air Bersih untuk Bantu Warga

Kota Kupang berpeluang mengalami kemarau panjang yang berisiko menimbulkan krisis air bersih.

NASIONAL | 27 September 2020

PUPR Selesaikan Pembangunan Rusun Santri di Bima

Khalawi mengatakan, pembangunan rusun untuk para santri telah dilaksanakan Kementerian PUPR sejak lama.

NASIONAL | 27 September 2020

9 Kiai NU di Surabaya Doakan Calon Wali Kota Eri Cahyadi

Eri juga sudah tahu kinerja Risma, tahu apa yang dikerjakan Risma sehingga Eri layak untuk meneruskan kebaikan Risma.

NASIONAL | 27 September 2020

TPS Keliling pada Pilkada Dinilai Sulit Diterapkan

Penerapan tempat pemungutan suara (TPS) keliling pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 dinilai sulit diterapkan.

NASIONAL | 27 September 2020

Anggota Karang Taruna Diminta Terus Perangi Narkoba

Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), Didik Mukrianto mendorong anggota Karang Taruna dapat menjadi penjaga moral dan karakter bangsa.

NASIONAL | 27 September 2020

Gibran Jabat Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) masa bakti 2020-2025.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS