Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Bersama Dirjen Imigrasi Jalin Kerja Sama Penanganan WNA
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-17.99)   |   COMPOSITE 5783.33 (-162.95)   |   DBX 1064.04 (-3.52)   |   I-GRADE 168.858 (-6.35)   |   IDX30 499.932 (-20.46)   |   IDX80 131.904 (-5.05)   |   IDXBUMN20 373.781 (-16.94)   |   IDXG30 136.463 (-5.07)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-17.47)   |   IDXQ30 146.101 (-5.82)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.69)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.52)   |   IDXV30 127.988 (-5.61)   |   INFOBANK15 983.467 (-30.4)   |   Investor33 429.105 (-15.66)   |   ISSI 169.797 (-5.07)   |   JII 620.069 (-24.81)   |   JII70 213.196 (-7.42)   |   KOMPAS100 1177.3 (-40.52)   |   LQ45 920.112 (-35.48)   |   MBX 1606.46 (-51.44)   |   MNC36 321.125 (-12.05)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.18)   |   SMInfra18 295.49 (-12.78)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.14)   |  

Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Bersama Dirjen Imigrasi Jalin Kerja Sama Penanganan WNA

Rabu, 30 September 2020 | 21:02 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang notifikasi dan akses dalam penanganan orang asing di Indonesia. PKS ini melengkapi tiga perjanjian kerja sama sebelumnya dalam rangka sinkronisasi data dan lalu lintas imigrasi.

Sejalan dengan meningkatnya permasalahan dan kompleksitas kasus-kasus pidana umum dan perdata, khususnya yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, telah menjadi kebutuhan untuk menguatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga guna memberikan data yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan.

“Kementerian Luar Negeri mengapresiasi kerja sama yang baik selama ini, khususnya dalam penanganan orang asing selama pandemi Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto dalam siaran pers, Rabu (30/9/2020).

Sementara itu Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting mengatakan kerja sama ini penting sebagai upaya untuk menjalin terbinanya koordinasi yang solid sehingga kecepatan perolehan data untuk mengambil kebijakan yang tepat melalui pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan sangatlah penting.

Komitmen kedua pihak ini diperkuat kembali melalui dibentuknya mekanisme bilateral yang diikat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), tentang Notifikasi dan Akses Kekonsuleran.

Kerja sama kedua institusi memiliki ruang lingkup, antara lain pertukaran informasi secara cepat mengenai kasus-kasus aktual warga negara asing secara akurat dan efektif dan pemanfaatan data tindak pidana keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian untuk memberlakukan azas resiprositas bagi negara negara sahabat.

PKS ini ditindaklanjuti melalui mekanisme komunikasi yang efektif dengan membentuk Tim Kerja Gabungan dari kedua pihak yang diketuai oleh Direktur Konsuler dan Direktur Kerja Sama Keimigrasian. Kerja sama juga dimanfaatkan untuk melakukan diseminasi informasi/sosialisasi kepada instansi terkait secara bersama atau mandiri.

Dengan adanya PKS ini akan memudahkan Kemlu untuk memantau pergerakan warga negara asing di Indonesia. Kemlu juga memiliki mekanisme pembuatan database bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dan keluar-masuk Indonesia pada masa Covid-19. Sampai 18 September 2020, jumlah WNA yang ada di Indonesia dan tercatat dalam dashboard database JWNA mencapai 189.257. Angka ini menurun dibanding bulan Juni 2020 yang mencapai sekitar 192.000 WNA.

Di masa pandemi Covid-19, sampai September 2020, Kemlu telah memantau WNA yang melakukan kontak erat sebanyak 634 orang, terkonfirmasi 477 orang , WNA yang kembali ke negaranya 329 orang, yang sembuh 321 orang dan yang meninggal 12 orang.

Sampai dengan September 2020, Kemlu juga memberikan pelayanan bantuan hotline mencapai 301 kasus, pemberian Flight Clearance untuk evakuasi sebanyak 209 ijin, membantu PNA dalam melakukan evakuasi terhadap WNnya untuk keluar dari Indonesia sebanyak 13.514 orang, pemberian Exit Permit Only (EPO) serta izin tinggal diplomatik dan dinas sebanyak 4.780 dokumen dan pemberian barbagai diskresi terkait kasus kemanusiaan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Jaksa Agung Terima Kunjungan Mensos

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara beserta rombongan dari Kementerian Sosial (Kemsos).

NASIONAL | 30 September 2020

Bobby Nasution Mulai Terusik

Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobby Nasution yang selama ini berusaha tenang, mulai menyerang balik rivalnya Akhyar Nasution.

NASIONAL | 30 September 2020

Lawan Radikalisme, Pemuka Agama Diminta Bina Terpidana Terorisme

Romli mengatakan, pembinaan menjadi penting sebagai upaya melawan dan mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme.

NASIONAL | 30 September 2020

Aktivis Perempuan Harap 14 Persen Masyarakat yang Percaya Kebangkitan PKI Tidak Bertambah

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2010-2014 Yuniyanti Chuzaifah merasa senang dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

NASIONAL | 30 September 2020

Kapolri Tidak Ingin Direktur Narkoba Kayak Ayam Sayur

Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan tetap berkomitmen dan tak pernah mencabut perintah untuk menindak tegas para bandar narkoba.

NASIONAL | 30 September 2020

MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya untuk Diperiksa

Sudah seharusnya terdakwa lain yakni Syahmirwan juga mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi di Jiwasraya tanpa melakukan distorsi informasi

NASIONAL | 30 September 2020

Pelaku UMKM Dituntut Mampu Berinovasi di Tengah Pandemi Covid-19

Kitong Bisa Enterprise dan PT Pertamina (Persero) Mor 8 di Ternate menggelar pelatihan UMKM Naik Kelas.

NASIONAL | 30 September 2020

Muspida Medan Gelar Deklarasi Damai

Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Medan menggelar deklarasi damai kampanye pilkada.

NASIONAL | 30 September 2020

MA "Sunat" Hukuman Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum

Mahkamah Agung (MA) kembali mengurangi hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan peninjauan kembali (PK).

NASIONAL | 30 September 2020

Selama 2020, Polri Selamatkan Uang Negara Rp 3,6 Triliun

Total kerugian negara sebenarnya mencapai Rp 7,3 triliun, namun yang berhasil diselamatkan Polri sebesar Rp 3,6 triliun.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS