ICW Laporkan Jaksa Penyidik Kasus Pinangki ke Komjak
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

ICW Laporkan Jaksa Penyidik Kasus Pinangki ke Komjak

Rabu, 14 Oktober 2020 | 19:50 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga jaksa penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan (Komjak), Rabu (14/10/2020). Laporan yang diterima Ketua Komjak Barita Simanjuntak ini dilakukan ICW lantaran ketiga penyidik berinisial SA, WT dan IP diduga melanggar kode etik saat menyidik kasus tersebut, salah satunya dengan tidak mendalami sejumlah hal berkaitan dengan kasus Pinangki, termasuk keterlibatan pihak lain.

"Pada hari ini ICW melaporkan Jaksa Penyidik perkara Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Pelaporan dilakukan pukul 12.00 WIB dan diterima oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers secara daring, Rabu (14/10/2020).

Kurnia membeberkwn sejumlah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketiga penyidik. Dikatakan, ketiga penyidik diduga tidak menggali kebenaran materiil kasus Pinangki. Salah satunya mengenai keterangan Pinangki yang mengaku bersama seorang bernama Rahmat bertemu buronan sekaligus terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Malaysia pada 12 November 2019.

Saat itu, berdasarkan pengakuan Pinangki, Djoko S Tjandra percaya begitu saja kepada Pinangki untuk dapat mengurus permohonan fatwa ke MA melalui Kejaksaan Agung. Padahal, Pinangki 'hanya' menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Kurnia menegaskan, Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, dalam konteks ini, ICW melihat penyidik tidak mendalami lebih lanjut keterangan Pinangki mengenai pertemuannya dengan Joko Tjandra untuk mengurus fatwa. Padahal, terdapat sejumlah kejanggalan terkait pengakuan Pinangki tersebut.

"Secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap, seperti Joko S Tjandra, yang telah melarikan diri selama sebelas tahun, bisa langsung begitu saja percaya dengan seorang Jaksa yang tidak mengemban jabatan penting di Kejaksaan Agung untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung," katanya.

Dikatakan, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur terkait fatwa bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Permohonan fatwa itu tidak bisa diajukan oleh individu masyarakat, melainkan lembaga negara. Jika dalam konteks kasus Pinangki fatwa yang diinginkan melalui Kejaksaan Agung, maka pertanyaan berikutnya apa tugas dan kewenangan Pinangki sehingga bisa mengurus sebuah fatwa dari lembaga negara dalam hal ini Kejaksaan Agung?

"Pertanyaan lanjutannya, lalu apa yang membuat Joko S Tjandra percaya?," tegas Kurnia.

Dugaan pelanggaran etik lainnya yang diduga dilakukan penyidik yakni tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Dikatakan, dalam banyak pemberitaan disebutkan bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan di Kejaksaan Agung, Pinangki sempat mengaku melaporkan kepada Pimpinan setelah bertemu Joko S Tjandra sekembali ke Indonesia.

Namun, ICW menduga dalam proses penyidikan, penyidik Kejaksaan tidak menelusuri pimpinan yang dimaksud Pinangki tersebut. Tak hanya itu, ICW juga menduga ketiga penyidik tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini sempat diisukan terlibat dalam perkara Pinangki.

ICW melihat dan mencermati beberapa pernyataan yang disampaikan pihak tertentu dalam berbagai pemberitaan, bahwa terdapat beberapa istilah dan inisial yang sempat muncul ke tengah publik, seperti istilah 'bapakmu' atau inisial 'BR', dan 'HA'.

"Dalam konteks ini, ICW meragukan Penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut. Bahkan, jika telah didalami dan ditemukan siapa pihak itu, maka orang-orang yang disebut seharusnya dipanggil ke hadapan Penyidik untuk dimintai klarifikasinya," kata Kurnia.

Dugaan pelanggaran etik lainnya, ketiga penyidik diduga tidak berkoordinasi dengan KPK pada Proses Pelimpahan perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, Pasal 6 huruf d juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan lembaga antikorupsi berwenang melakukan supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada lembaga penegak hukum lain. Bahkan KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apalagi, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi perkara Pinangki di Kejaksaan Agung pada 4 September 2020.

"Semestinya, setiap tahapan penanganan perkara tersebut, Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK. Namun, pada tanggal 15 September 2020 Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Kourupsi. ICW menduga kuat Kejaksaan Agung tidak atau belum berkoordinasi dengan KPK ihwal pelimpahan itu," katanya.

Atas dasar itu, ICW menduga penyidik telah melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang berbunyi 'Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil'.

Untuk itu, ICW meminta Komisi Kejaksaan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik tersebut berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Komisi Kejaksaan berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jika nantinya laporan ini terbukti benar, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap para Penyidik, maka ICW mendesak Komisi Kejaksaan agar merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk memberi sanksi tegas terhadap para Penyidik," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekjen DPR Sebut Draf Final UU Cipta Kerja Telah Diterima Setneg

Draf final omnibus law Undang-undang Cipta Kerja setebal 812 halaman telah diterima Sekretariat Negara (Setneg) hari ini, Rabu (14/10/2020).

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Masih Banyak Siswa Belum Terima Subsidi Kuota Internet PJJ

Bamsoet mengingatkan agar Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada siswa dan guru yang daerahnya belum terjangkau jaringan internet.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Harimau Berkeliaran di Sekitar Gunung Sibayak

Harimau itu muncul sejak awal bulan September 2020 kemarin. Masyarakat diimbau supaya lebih meningkatkan kewaspadaan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Pilkada Serentak, Polri Tangani 28 Pidana Pemilu

Terdapat 28 perkara tindak pidana yang merupakan kasus yang diteruskan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ke polisi.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

KPK Tahan Eks Legislator Sumut Nurhasanah

Nurhasanah ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Survei: Masyarakat Nyaman dengan Kinerja Pemerintahan Atasi Pandemi Covid-19

Responden masih merasa cukup nyaman dengan nilai rata-rata 5,72 terhadap kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Irjen Napoleon dan Tommy Sumardi Ditahan di Rutan Bareskrim

Napoleon maupun Tommy telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sejak 14 Agustus 2020,namun belum dilakukan penahanan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Kejagung Periksa Tiga Saksi dan Satu Perwakilan Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dan satu orang yang mewakili Tersangka Korporasi dalam kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

2021, Layanan Teman Bus Akan Hadir di Banyumas

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meluncurkan program buy the service (BTS) melalui aplikasi Teman Bus di Banyumas pada tahun 2021.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Pemda Diharapkan Evaluasi Otsus agar Lebih Sejahterakan Papua

Saat ini sedang dilakukan evaluasi agar pelaksanaan otsus semakin baik.

NASIONAL | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS