Agus Rahardjo Cs Harap MK Kabulkan Uji Formil UU KPK
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Agus Rahardjo Cs Harap MK Kabulkan Uji Formil UU KPK

Minggu, 18 Oktober 2020 | 18:35 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV atau periode 2015-2019 berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Ketiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif diketahui mengajukan uji formil UU KPK hasil revisi bersama sejumlah tokoh antikorupsi lainnya, termasuk pimpinan KPK Jilid I Erry Riyana Hardjapamekas dan pimpinan KPK Jilid II, M. Jasin.

Syarif berharap sembilan hakim konstitusi mendengarkan hati nurani dalam memutuskan permohonan yang diajukannya. Syarif berharap MK dapar mengabulkan permohonan uji formil ini berdasarkan bukti-bukti pelanggaran syarat formil proses pembentukan UU KPK yang telah disampaikan pihaknya di persidangan.

"Kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia saya berharap mendengarkan hati nurani, mendengarkan pendapat masyarakat yang banyak dan tentunya melihat bukti-bukti yang telah kita sampaikan ke pengadilan," Syarif dalam webinar "Refleksi Satu Tahun Pengundangan UU KPK Baru: Menakar Putusan Akhir Uji Materi UU KPK", Sabtu (17/10/2020).

Dikatakan Syarif, dikabulkannya permohonan uji formil tersebut tidak hanya membawa kebaikan bagi lembaga KPK. Lebih dari itu, dikabulkannya gugatan ini diyakini akan membawa dampak positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia yang tentunya membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

"Kita sangat berharap adalah keputusan yang adil demi kejayaan bangsa ini dan demi rakyat Indonesia yang baik di masa yang akan datang," kata Syarif.

Syarif membeberkan berbagai pelanggaran syarat formil yang terjadi dalam proses revisi UU KPK bermasalah. Beberapa di antaranya, tidak ada naskah akademis, dan tidak kuorumnya Paripurna DPR saat mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019. Selain itu, revisi UU KPK juga sangat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat, termasuk KPK sebagai pemangku kepentingan dan pihak yang paling berkaitan dengan UU tersebut.

Syarif menuturkan, berbagai upaya yang dilakukan KPK untuk menyampaikan aspirasi tak digubris Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna H Laoly. Bahkan, KPK tak pernah mendapat daftar inventaris masalah dan draf UU secara resmi.

"Jadi betul-betul prosesnya sangat sangat sangat tertutup karena KPK sendiri tidak mengetahui pasal mana yang diubah yang kami ketahui hanya berdasarkan informasi media massa," katanya.

Dalam kesempatan ini, Syarif menyampaikan sejumlah pesan kepada pegawai, pejabat hingga pimpinan KPK. Syarif meminta seluruh insan KPK tetap menjaga dan menjalankan nilai-nilai integritas serta kode etik yang selama ini dipegang teguh, terutama independensi dan kesederhanaan. Syarif juga meminta seluruh insan KPK tidak pernah lupa memenuhi kepercayaan masyarakat dengan terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Oleh karena itu saya sangat berharap kepada seluruh pimpinan KPK yang sekarang pejabat struktural dan kepada seluruh pegawai KPK yang sedang berjuang memberantas korupsi selalu jangan pernah lupa bahwa KPK itu dulu menjadi tumpuan harapan masyarakat dan salah satu cara untuk menunjukkannya adalah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan semoga saja KPK ke depan benar-benar selalu mengingat bahwa kpk itu adalah lembaga yang independen dan kesederhanaan adalah salah satu ciri utamanya," harapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hina Moeldoko, Pemilik Akun Facebook Ini Ditangkap Bareskrim

Polisi masih mendalami motif pelaku yang mengaku ingin memperbaiki bangsa Indonesia dan menuangkan ide-ide pikirannya ke media sosial.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Kampanye Virtual Belum Diminati Para Paslon Pilkada Banten

Sejauh ini, belum ada paslon yang melaksanakan kampanye virtual, karena sudah terbiasa kampanye tatap muka atau face to face.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Hasto Minta Insinyur, Politisi, dan Teknokrat Bersinergi Wujudkan Indonesia Berdikari di Bidang Teknologi

Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya apabila mengedepankan kekayaan alam berbasis bioekonomi.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Pekan Depan, 29 Provinsi di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat

BMKG memprakirakan sepekan ke depan, hujan intensitas ringan hingga lebat melanda 29 provinsi di Indonesia.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Pemprov Bengkulu Minta Masyarakat Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Dampak La Nina akan menyebabkan curah hujan tinggi di sejumlah daerah, termasuk di Bengkulu.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Pemprov Sumut Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan

Vaksinasi juga diprioritaskan di kawasan yang paling banyak jumlah kasus penularan Covid-19.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Lawan Covid-19, Forkom Pokdarwis Kampanye 3M di Kampung Tematik

Gerakan kampanye 3M dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Survei Indikator: 55 Persen Warga Mengaku Kesulitan Ekonomi

Indikator mencatat, kondisi ekonomi yang buruk tercermin dari semua lapisan masyarakat baik dikelompokkan berdasarkan usia, tingkat pendidikan hingga gender.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Kepala Daerah di Sumut Diminta Siapkan Mitigasi Bencana

Pemerintah daerah diminta berkoordinasi jika membutuhkan bantuan bencana.

NASIONAL | 18 Oktober 2020

Ketaatan Protokol Covid-19 Warga Jambi Turun 27%

Penurunan ketaatan tersebut tercermin dari semakin enggannya warga Jambi menggunakan masker ketika ke luar rumah, tidak sering mencuci tangan.

NASIONAL | 18 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS