KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017. Budiman ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure PT DI periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI (2012-2017).

Penetapan tersangka terhadap Budiman Saleh merupakan pengembangan kasus yang sama yang telah menjerat mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

"Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BUS (Budiman Saleh)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Karyoto membeberkan, kasus ini bermula dari rapat dewan direksi PT DI pada akhir 2007 yang antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer atau pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek. Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan dewan direksi dengan dasar pemberian kuasa kepada direktorat terkait.

"Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017," kata Karyoto.

Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Direksi tersebut, para pihak di PT DI melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan, yakni PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, dan PT Niaga Putra Bangsa serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha untuk menjadi mitra penjualan. Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016.

"Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user," kata Karyoto.

Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah yang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI serta
digunakan sebagai fee mitra penjualan.

"Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya," kata Karyoto.

Diungkapkan, Budiman Saleh menerima kuasa dari Budi Santoso selaku Dirut PT DI untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Selain itu, Budiman Saleh diduga memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran. Dari tindak pidana yang diduga dilakukan sejumlah pihak di PT DI itu keuangan negara ditaksir dirugikan senilai Rp 202.196.497.761 dan USD 8.650.945,27.

"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 315 miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600," kata Karyoto.
Budiman Saleh sendiri diduga mendapat aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif sebesar Rp686.185.000. Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK telah memeriksa 108 saksi dan telah menyita uang serta properti dengan nilai sekitar Rp 40 miliar.

"Dalam perkara ini KPK telah memeriksa saksi sebanyak 108 orang dan telah melakukan penyitaan uang serta properti dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 40 miliar," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budiman Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan Budiman Saleh usai diperiksa sebagai tersangka pada hari ini. Budiman ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan.

"Pada hari ini, Kamis, 22 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksan pada kepada BUS, penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK," kata Karyoto.

Dalam kesempatan ini, KPK kembali mengingatkan seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya untuk menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.

"Apalagi mengingat saat ini kondisi Pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi tengah sulit. Sudah sepatutnya penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tegas Karyoto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri Belum Terima Laporan soal Pendeta Yeremia Diduga Ditembak Aparat

Mahfud MD mengatakan berdasar informasi dan fakta yang dikumpulkan di lapangan, menunjukkan dugaan keterlibatan aparat.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Besok, Petinggi KAMI Ahmad Yani Dipanggil Polisi

Yani dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sebagai pengembangan dari kasus yang menjerat deklarator KAMI Anton Permana. Anton kini telah ditahan polisi.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kalbe Dukung Pembangunan SDM Unggul Lewat Program Vokasi

Program vokasi Kalbe merupakan bentuk link and match dalam rangka mendukung program pemerintah.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Jokowi Minta Kepala Daerah Perkuat Data Informasi Pangan

Jokowi meminta gubernur, bupati dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Puan Maharani: Hari Santri Nasional Momentum Perkuat Gotong Royong

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Cari 3 Bocah Hilang di Langkat

Ketiga orang bocah itu dinyatakan hilang sejak Minggu (18/10/2020).

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Hasil Survei, Kesadaran Warga Bengkulu Terapkan Protokol Kesehatan Masih Rendah

Indikasi tersebut didasari dari hasil survei yang dilakukan di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Medan Razia Protokol Kesehatan di Kantor Pemerintahan

Satgas Covid-19 sudah melaksanakan operasi yustisi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Dulu Penuh Ranjau, Jembatan Teluk Kendari Kini Jadi Ikon Baru Sultra

Setelah 5 tahun, Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer telah berdiri dengan megah dan siap menjadi ikon baru Provinsi Sultra, khususnya Kota Kendari.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

46% Warga Minahasa Utara Pilih Joune Ganda-Kevin Lotulung di Pilkada

Elektabilitas paslon Joune JE Ganda - Kevin W. Lotulung terus melejit menempati posisi teratas.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS