Vaksin Diberikan Setelah Kantongi Izin BPOM
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Vaksin Diberikan Setelah Kantongi Izin BPOM

Kamis, 22 Oktober 2020 | 19:20 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 diberikan setelah uji klinis ketiga rampung dan mengantongi izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Waktu vaksinasi mengikuti proses serta menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, proses uji klinis di Bandung diperkirakan hingga Desember 2020. Hasilnya baru akan diketahui setelah uji klinis selesai.

"Sesudah uji klinis, baru BPOM berikan perijznan, dan sesudah melihat fasilitas produksinya," katanya dalam dialog virtual dari Graha BNPB, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Jika dalam bentuk vaksin, maka BPOM melihat fasilitas Sinovac dan Sinovam. Begitu pula jika diproduksi Bio Farma, maka BPOM akan fasilitas Bio Farma.

"Waktunya sangat bergantung pada hasil perijinan dari BPOM, tidak menentukan tanggal dan bulan sekian tapi ini mengikuti hasil penelitian uji klinis dan mengutamakan keselamatan jiwa manusia," ungkapnya.

Menko Perekonomian ini juga menyebut Ikatan Dokter Indonesia termasuk Indonesian Technical Advisory Group on Immunization juga beberapa kali dilibatkan terkait vaksin. Saat ini kata Airlangga ada dua jalur vaksin yaitu vaksin Merah Putih yang dikembangkan secara mandiri dan vaksin hasil kerja sama internasional.

Vaksin Merah Putih risetnya akan rampung pada kuartal kedua dan siap masuk produksi di akhir tahun 2021. Sedangkan vaksin hasil kerja sama internasional lewat riset unggul beberapa perusahaan dan kini memasuki tahap akhir seperti Sinovac, Sinovam, CanSino dan AstraZeneca.

Sinovac menyiapkan tiga juta vaksin di akhir tahun 2020. Sedangkan yang berbentuk bahan baku pada akhir tahun disiapkan 15 juta vaksin yang akan diproduksi Bio Farma. Sedangkan Sinovam 15 juta dalam bentuk vaksin mandiri dan CanSino 100.000 vaksin.

Pemerintah sudah mengeluarkan perpres terkait pembelian vaksin dan saat ini sedang disiapkan permenkesnya.

Regulasi ini dibuat agar vaksin tepat sasaran, jumlah tepat dan bisa diakses kelompok prioritas. Terkait hal itu, masterplan dan roadmap vaksin juga sedang dibuat. Menurutnya ada tiga juta vaksin Sinovac yang menunggu sertifikasi BPOM. Semua persyaratan vaksinasi harus dipenuhi karena pemerintah tidak ingin ada efek samping.

Untuk prioritas awal pemberian vaksin diberikan kepada pekerja medis dokter, perawat. Selain itu juga aparat penegak hukum dan kelompok rentan lainnya.

"Pemerintah sedang siapkan masterplan-nya. Akan dibahas dan akan diputuskan pemerintah siapa yang didahulukan," ucapnya.

Kajian mendalam ini juga mencakup pembiayaan dan prioritas usia 15-59 tahun serta peserta bantuan iuran yang masuk dalam data BPJS Kesehatan. Untuk vaksin mandiri juga diatur mekanismenya.

Dalam roadmap vaksinanasi akan ditentukan daerah prioritas terutama zona merah yang memiliki angka penularan tinggi seperti Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.

Airlangga pun menegaskan, sebelum vaksin masif maka protokol kesehatan 3M mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan harus tetap dilakukan. Ia menambahkan, vaksin menjadi prioritas pemerintah, karena penggunaannya bisa menghentikan pandemi Covid dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

Kepatuhan 3M

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan, masyarakat harus tetap mematuhi 3M. Kesadaran kolektif juga penting dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan tersebut.

"Covid itu nyata bukan rekayasa bukan pula konspirasi," ucapnya.

Terkait penanganan Covid, pemerintah memastikan seluruh rumah sakit memiliki standar operasional prosedur dan standar obat yang digunakan.

Menurutnya, dari data yang ada pasien gejala ringan angka kesembuhan mencapai 100 persen 0 kematian. Pasien dengan gejala sedang angka kematian mencapai 2,6 persen, pasien dengan gejala berat angka kematiaan 6-7 persen, pasien kritis angka kematian tinggi 67 persen.

Oleh karenannya tim task force yang dibentuk pemerintah lanjutnya, mengingatkan seluruh pimpinan di rumah sakit untuk melayani pasien kondisi ringan agar tidak bergeser ke kondisi yang lebih tinggi.

"Presiden perintahkan Menkes dan kami semua agar masyarakat yang positif Covid jangan lagi diisolasi mandiri di rumah terutama rumah yang kurang penuhi standar kesehatan," imbuhnya.

Pemerintah sudah menyiapkan tempat perawatan dan isolasi mandiri. Walaupun tanpa gejala disediakan tempat untuk memudahkan perawatan dan pengawasan agar lekas sembuh dan tidak menulari keluarga yang lain.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Heru Hidayat Bantah Terima Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, harta kekayaan yang dimilikinya saat ini tidak mencapai Rp 10 triliun.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Jembatan Teluk Kendari Jadi Daya Tarik untuk Pengembangan Usaha di Sultra

Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menjadi ikon dan menambah daya tarik untuk pengembangan usaha baru di Kendari

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kemhub Terapkan Transfer Muatan untuk Atasi Truk ODOL

Ditjen Hubdat Kemhub berharap transfer muatan bisa memberikan efek jera bagi pelanggar.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Santri Proaktif Lawan Covid-19

Kalangan santri dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kasus Proyek Fiktif PT Waskita Karya, KPK Sudah Sita Rp 12 Miliar

KPK telah menyita uang sebanyak Rp 12 miliar dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Kawasan Wisata DIY Dijaga Ketat

Pengetatan pengamanan akan dimulai pada 28 Oktober 2020 di 64 lokasi wisata.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Pergerakan Kendaraan Diprediksi Melonjak 20% saat Libur Panjang Akhir Oktober

Menhub juga meminta, kepada operator transportasi untuk meningkatan frekuensi perjalanan untuk mencegah penumpukan penumpang di libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19 Sumut Ketatkan Pengawasan di Lokasi Wisata

Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Berkat Jembatan Teluk Kendari, Jarak Tempuh Jadi Berkurang

Masyarakat yang akan bepergian dari Kota Lama menuju Poasia dan sebaliknya, bisa menempuh dengan waktu 5 menit saja.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Budiman jadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure PT DI, Direktur Aircraft Integration PT DI, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS