Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim

Selasa, 27 Oktober 2020 | 20:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Djoko Tjandra atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara surat jalan palsu.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara terdakwa Joko Soegiarto Tjandra," kata Hakim saat membacakan putusan sela Joko Tjandra, Selasa (27/10/2020).

Dengan demikian, Hakim memerintahkan agar sidang perkara dugaan surat jalan palsu dengan terdakwa Doko Tjandra dilanjutkan. Agenda sidang selanjutnya yakni pemeriksaan saksi-saksi.

"Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Djoko Soegiarto Tjandra," kata Hakim.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwak Joko Soegiarto Tjandra bersama dengan mantan pengacaranya Anita Kolopaking dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Brigjen Prasetijo membuat surat jalan palsu. Jaksa membeberkan, pemalsuan surat ini bermula saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019. Djoko Tjandra bermaksud menggunakan jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

Putusan PK MA pada 2009 menyatakan Djoko Tjandra bersalah dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. Dalam putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, dan uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Saat itu saksi Anita Kolopaking menyetujui permintaan Djoko Tjandra dan dibuat surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019.

Kemudian, pada April 2020, Anita mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonan itu ditolak PN Jaksel lantaran Djoko Tjandra selaku pihak pemohon tidak dihadirkan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012 yang mewajibkan kehadiran Djoko Tjandra selaku pihak pemohon dalam mengajukan PK.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya karena sejak 2009 telah berstatus buronan. Selain statusnya sebagai buronan, karena pandemi corona atau Covid-19 mewajibkan Joko Tjandra mengantongi surat bebas Covid-19 untuk masuk Indonesia.

Atas hal tersebut, Djoko pun meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi yang kemudian mengenalkan Anita kepada Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dalam pertemuan di ruang kerja Prasetijo pada 29 April 2020, Anita kemudian mempresentasikan dan diskusi soal kasus hukum Djoko Tjandra.

Pada 24 Mei 2020, Djoko Tjandra menyampaikan kepada Anita mengenai keinginannya untuk datang ke Jakarta dan mendaftarkan PK.

Anita kemudian membicarakan keinginan Djoko tersebut kepada Prasetijo. Prasetijo pun mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Covid-19.

Djoko Tjandra kemudian masuk ke Indonesia lewat Bandara Supadio di Pontianak pada 6 Juli 2020. Dari sana Djoko dan rombongan menuju ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat sewaan. Setibanya di Jakarta, Djoko ke rumahnya di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Pada 8 Juli 2020, Djoko bersama Anita mengurus pembuatan e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama. Setelah mengantongi e-KTP, Djoko yang didampingi Anita mendaftarkan PK ke PN Jaksel.

Usai mengajukan PK, Djoko Tjandra kembali terbang dari Bandara Halim ke Bandara Supadio untuk kembali ke Malaysia. Djoko kembali diantar Anita Kolopaking, Brigjen Prasetijo, dan Jhony Adrijanto yang menggunakan surat-surat yang sama. Jaksa menyebut penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut telah merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya.

Hal ini mengingat Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov Sumut Siapkan Skema Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, Satuan tugas (Satgas) dan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Penataan di TN Komodo Patuhi Kaidah Konservasi

Penataan sarana prasarana (sarpras) di Lembah Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo sudah mematuhi kaidah konservasi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pelecehan dengan Coblos Udel, Rahayu Saraswati Minta Diusut Tuntas

Patut diduga sebagai kampanye politik hitam dan kampanye jahat

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Ini Pesan Susi Pudjiastuti

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan sebesar 75% sejak pandemi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Merapi Mulai Menunjukkan Gejala Erupsi

Menunjukkan erupsi berikutnya sudah semakin dekat

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Maulid di Tengah Pandemi, Menag: Perbanyak Salawat, Patuhi Protokol Kesehatan

Berbeda dari biasanya, Maulid tahun ini diperingati di tengah suasana Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Truk di Kapal Penyeberangan Wajib Diikat

Dirjen Hubdat meminta setiap kendaraan termasuk truk untuk diikat di kapal penyeberangan (Ro-Ro) guna mengindari benturan kendaraan ketika ada ombak besar.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Libur Panjang, Wakapolri Pantau Lalin di Merak dan Tol Cikopo

Pemantauan arus lalu lintas sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,.dan kenyamanan masyarakat di masa libur panjang in

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Waspadai Cuaca Ekstrem, Kemhub Terbitkan Maklumat Pelayaran

Seluruh operator kapal diminta melakukan pemantauan kondisi cuaca sekurang-kurangnya 6 jam sebelum berlayar.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

BNPT Ingatkan Belum Ada UU Jerat Radikal Kanan

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid menyebut radikalisme itu paham yang merupakan fase menuju terorisme.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS