Eksepsi Tak Diterima, Djoko Tjandra Minta Sidang Surat Jalan Palsu Digelar Offline
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Eksepsi Tak Diterima, Djoko Tjandra Minta Sidang Surat Jalan Palsu Digelar Offline

Selasa, 27 Oktober 2020 | 21:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya Soesilo Aribowo meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) untuk menggelar sidang perkara dugaan surat jalan palsu secara offline. Permintaan disampaikan Soesilo usai eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan kliennya tidak diterima Majelis Hakim.

Dalam putusan sela, Majelis Hakim memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan selanjutnya.

"Karena persidangan akan berlanjut, permohonan kami untuk sidang offline, itu sangat urgent bagi kami, supaya (sidang) maksimal," kata Soesilo usai sidang putusan sela di PN Jaktim, Selasa (27/10/2020).

Permintaan itu disampaikan Soesilo lantaran pada sidang sebelumnya yang digelar secara daring sempat terjadi kendala pada jaringan. Selain itu, Soesilo juga meminta agar Jaksa Penuntut Umum menyerahkan nama saksi yang akan dihadirkan dua hari sebelum persidangan.

"Kami mohon Penuntut Umum untuk nama-nama saksi setidaknya dua hari sebelum persidangan bisa disampaikan melalui kami supaya kami bisa fokus," kata Soesilo.

Terkait permintaan tersebut, majelis hakim menyatakan akan berunding terlebih dahulu dengan Ketua PN Jakarta Timur.

"Terkait sidang offline, majelis masih bermusyawarah dengan pimpinan," kata Hakim.

Diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Joko Tjandra atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara surat jalan palsu.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara terdakwa Joko Soegiarto Tjandra," kata Hakim saat membacakan putusan sela Joko Tjandra, Selasa (27/10/2020).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MPR Harap Museum Mampu Jawab Tantangan Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap museum mampu menjawab tantangan kebangsaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siaga Bencana

Pemprov Sumut sudah menyiapkan 140 orang personil untuk diturunkan ke daerah yang mengalami bencana.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha

Pemerintah dan DPR telah menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan berbagai tujuan positif yang berpihak pada rakyat.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Hakim Putuskan Sidang Brigjen Prasetijo Utomo Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa pembuatan surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Periksa Saksi Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur menyampaikan kepada penyidik bila banyak terjadi perubahan pada NU.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan wacana adanya pencabutan hak politik aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

ASN Diminta Tidak Manipulasi Fasilitas Negara untuk Kepentingan Paslon

Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim

Dengan demikian, Hakim memerintahkan agar sidang perkara dugaan surat jalan palsu dengan terdakwa Doko Tjandra dilanjutkan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siapkan Skema Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, Satuan tugas (Satgas) dan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS