PBNU Imbau Masyarakat Akhiri Perpecahan Usai Keputusan MK
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.29)   |   COMPOSITE 5059.22 (-13.15)   |   DBX 933.73 (-2.49)   |   I-GRADE 135.366 (-0.65)   |   IDX30 427.201 (-2.8)   |   IDX80 111.513 (-0.59)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.78)   |   IDXG30 118.405 (-0.51)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.24)   |   IDXQ30 125.347 (-0.88)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.49)   |   IDXV30 105.043 (-0.34)   |   INFOBANK15 803.622 (-1.71)   |   Investor33 371.182 (-1.44)   |   ISSI 148.056 (-0.52)   |   JII 539.107 (-4.41)   |   JII70 182.679 (-1.24)   |   KOMPAS100 996.599 (-4.26)   |   LQ45 780.316 (-4.39)   |   MBX 1404.61 (-3.3)   |   MNC36 278.843 (-0.85)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.65)   |   SMInfra18 242.356 (-1.96)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.9)   |  

PBNU Imbau Masyarakat Akhiri Perpecahan Usai Keputusan MK

Senin, 24 Juni 2019 | 21:21 WIB
Oleh : CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat untuk mengakhiri perpecahan setelah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan final pada sidang sengketa pemilihan presiden.

"Kita harapkan kepada masyarakat, mari tunjukkan bangsa Indonesia sudah teruji di dalam proses tumbuh kembangnya bangsa yang selama ini bisa menghadapi berbagai macam tantangan dengan baik," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Helmy memandang fenomena masyarakat setelah pilpres berlangsung, masih terdapat perpecahan di tingkat kehidupan sosial, karena perbedaan pilihan pandangan politik.

Menurutnya, terjadi pembelahan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat seolah-olah membuat garis perbedaan. Orang yang tidak mendukung dengan kelompoknya dianggap sebagai kelompok yang sesat.

Sistem demokrasi Indonesia telah berupaya membuat proses pemilihan umum menjadi terbuka, adil, dan transparan, dengan proses sengketa pilpres di MK, yang dapat menjadi bahan penilaian masyarakat.

Helmy menilai, proses demokrasi pilpres yang berlangsung hingga penyelesaian di Mahkamah Kostitusi merupakan proses pendewasaan politik yang mahal bagi bangsa Indonesia yang mengalami transisi menjadi negara yang lebih matang.

Mekanisme pemilihan presiden, menurutnya, masih memberi ruang bagi pihak yang kalah untuk bertanding kembali pada periode lima tahun ke depan.

Selain itu, kedua calon pemimpin yang bertanding dianggap telah teruji memiliki kapasitas dalam proses pendewasaan politik bangsa Indonesia.

"Kita berharap siapapun yang nanti menang, maka yang kalah harus legawa karena prosesnya sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi," ujar Helmy.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ini Alasan KPU Gelar Pilkada Serentak 23 September 2020

Alasan pilkada serentak digelar pada 23 September 2020 mendatang adalah karena alasan teknis.

POLITIK | 24 Juni 2019

Hasto Tegaskan Penyusunan Kabinet Hak Prerogatif Presiden

PDIP sendiri banyak disebut sebagai pilar utama pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

POLITIK | 24 Juni 2019

Jelang Putusan MK, PDIP Instruksikan Kader Kedepankan Persatuan

PDIP memahami benar bahwa pemilu hanyalah alat untuk menunjuk pemimpin.

POLITIK | 24 Juni 2019

PDIP Minta Pengurus Daerah Lakukan Pemetaan Politik

Pemetaan itu berkaca dari pengalaman Bung Karno yang pernah dibuang oleh penjajah ke Provinsi Bengkulu.

POLITIK | 24 Juni 2019

Sengketa Pilpres, MK: Percayakan Hakim Konstitusi dan Hormati Putusan

Putusan MK terkait PHPU Pilpres merupakan putusan final dan mengikat.

POLITIK | 24 Juni 2019

Prabowo Disebut Belum Berencana Temui Jokowi

Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa hingga kini Prabowo Subianto belum berencana bertemu Joko Widodo.

POLITIK | 24 Juni 2019

KPU Siap Laksanakan Apapun Putusan MK

KPU siap melaksanakan apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019.

POLITIK | 24 Juni 2019

Soal Posisi Wagub DKI, Mendagri: Kuncinya dari Partai Pengusung Gubernur

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno.

POLITIK | 24 Juni 2019

Gerindra Minta Pendukung 02 Tak Berunjukrasa

Gerindra meminta para pendukung capres 02 mematuhi arahan dari Prabowo agar tidak berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 24 Juni 2019

PDIP Yakin Putusan Hakim MK Akan Kuatkan Pilihan Rakyat di Pilpres 2019

PDIP meyakini hakim MK akan memiliki hasil putusan yang tak berbeda dengan hasil pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

POLITIK | 24 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS