Golkar: Isu Pemecatan 10 Ketua Golkar di Maluku itu Hoax
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Golkar: Isu Pemecatan 10 Ketua Golkar di Maluku itu Hoax

Sabtu, 13 Juli 2019 | 07:11 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait kabar adanya pemberhentian 10 ketua DPD tingkat II di Provinsi Maluku, Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Indonesia Bagian Timur DPP Partai Golkar angkat bicara. Menurutnya tidak ada pemecatan atau pemberhentian 10 Ketua DPD II tersebut.

“Terkait adanya isu pemecatan karena alasan dukung mendukung kandidat Calon Ketua Umum Golkar setahu kami tidak ada. Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku murni evaluasi hasil Pemilu 2019 dan menghasilkan rekomendasi penonaktifan sejumlah Ketua DPD II di Maluku”, ujar Derek Loupatty SH, koordinator Bakumham Partai Golkar untuk Indonesia Bagian Timur, Jumat (12/7).

Rekomendasi penonaktifan ini, kata Derek, bukanlah dari DPP, tetapi atas hasil keputusan rapat pleno DPD Provinsi Maluku. Rekomendasi ini nantinya baru akan disampaikan ke DPP Partai Golkar untuk mendapat persetujuan.

“Oleh karenanya, jika ada kabar yang menyatakan bahwa Korbid PP Wilayah Timur memerintahkan menonaktifkan mereka, itu keliru," tambah Derek.

Kesepuluh DPD II yang dimaksud antara lain DPD Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Aru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.

Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Marasabessy juga membenarkan hal tersebut. Menurut Ridwan, evaluasi kinerja ini lantaran Partai Golkar tidak meraup suara yang signifikan saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu.

Sejatinya, evaluasi kinerja di tingkat DPD II seluruh Maluku ini sudah diwacanakan sejak Mei 2019 lalu, sehingga tidak ada kaitannya dengan agenda Munas Partai Golkar yang saat ini diviralkan. Justru, ada indikasi bahwa pertemuan 10 Ketua DPD II dari Provinsi Maluku dengan Bambang Soesatyo pada Selasa (2/7/2019) adalah upaya mencari suaka politik.

Pada Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Maluku, Partai Golkar hanya mampu meraih satu kursi di Dapil VII Maluku Barat Daya – Kepulauan Tanimbar, Dapil VI Maluku Tenggara – Aru dan Kota Tual, Dapil I Kota Ambon, Dapil II Maluku Tengah dan dua kursi dari Dapil III Buru – Buru Selatan. Bahkan kursi DPR RI yang biasanya menjadi langganan Partai Golkar dari Maluku juga hilang.

“Dari Maluku, Partai Golkar kehilangan satu kursi di DPR RI," ujar Ridwan



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Milenial Jokowi - Prabowo Pertemukan Erick Thohir dan Sandiaga

Generasi milenial di kedua kubu menunjukkan peran penting dalam momentum Pilpres 2019 yang lalu.

POLITIK | 12 Juli 2019

KPU: E-Rekap Diterapkan Secara Selektif di Pilkada Serentak 2020

Uji coba e-rekap, kata Pramono, akan menyasar daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

POLITIK | 12 Juli 2019

Posisi Ketua MPR Ditentukan Kekompakan DPD

Kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR dipastikan bakal muncul.

POLITIK | 12 Juli 2019

TKN: Menteri Muda Bisa Diisi Orang Non-Parpol

"Tidak terbatas pada partai, yang ada (saat ini) malah nonpartai," kata Arya.

POLITIK | 12 Juli 2019

PSI Laporkan Pembuat Hoaks untuk Jaga Demokrasi

Meski telah memaafkan, PSI Jakarta tetap melanjutkan proses hukum.

POLITIK | 12 Juli 2019

Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Antara Prabowo dan Rizieq Shihab

Rizieq Shihab tidak ada kaitan sama sekali dengan politik.

POLITIK | 12 Juli 2019

PKB Sebut PDIP, Golkar dan Nasdem Incar Pos Menteri Desa PDTT

Kemdes penting bagi partai yang mempunyai konsep membangun Indonesia dari desa.

POLITIK | 12 Juli 2019

Soal Rekonsiliasi, Gerindra: Tak Perlu Pemulangan Rizieq

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan tidak perlu memulangkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab untuk rekonsiliasi.

POLITIK | 12 Juli 2019

Gerindra Bantah Pemulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membantah partainya memberikan syarat pemulangan Rizieq Syihab dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo.

POLITIK | 12 Juli 2019

Ini 9 Kader PPP yang Dinilai Berpotensi Masuk Kabinet

Di bidang ekonomi, ada Suharso Monoarfa dan Mardiono. Di bidang hukum ada nama Arsul Sani. Di bidang agama ada Waketum, Arwani Thomafi.

POLITIK | 12 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS