Tak Penuhi Syarat, Perkara Sengketa Pileg Akan Ditolak MK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tak Penuhi Syarat, Perkara Sengketa Pileg Akan Ditolak MK

Sabtu, 13 Juli 2019 | 07:25 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksano mengatakan majelis hakim konstitusi akan mengeluarkan putusan sela atas perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2019 sebelum sidang pembuktian. Menurut Fajar, perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil akan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

"Nanti, majelis hakim akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hakim MK, kata Fajar akan menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Hakim memutuskan hal tersebut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Kalau tidak memenuhi syarat formil seperti tengat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan kewenangan MK, maka dinyatakan tidak diterima," ungkap dia.

Syarat tenggat waktu pengajuan sengketa harus 3 hari sejak KPU mengumumkan hasil pemilu pada 21 Mei 2019. Tiga harinya jatuh pada 24 Mei 2019. Sementara pemohon yang mempunyai legal standing atau kedudukan hukum adalah peserta pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2019.

Terkait kewenangan MK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu. Perkara yang diajukan MK adalah perkara yang terkait selisih hasil pemilu.

"Rekomendasi DPP parpol termasuk syarat formil yang harus dipenuhi, khusus bagi pemohon perseorangan yang menggugat caleg sesama parpol," pungkas dia.

Sebelumnya, Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK akan membacakan putusan sela PHPU Pileg 2019 pada 22 Juli 2019. Sebelumnya nanti MK akan menggelarkan RPH untuk memutuskan perkara-perkara yang bakal lanjut ke sidang pembuktian. RPH ini dilakukan setelah MK mendengarkan jawaban-jawaban KPU sebagai termohon dan pihak terkait serta keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU Pileg.

Hari ini, MK telah selesai menggelar sidang pendahuluan terhadap 260 PHPU Pileg 2019 dari 34 provinsi. Selanjutnya MK akan melakukan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Ke-260 sengketa PHPU Pileg ini terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Golkar: Isu Pemecatan 10 Ketua Golkar di Maluku itu Hoax

Rekomendasi penonaktifan ini, bukanlah dari DPP, tetapi atas hasil keputusan rapat pleno DPD Provinsi Maluku.

POLITIK | 13 Juli 2019

Milenial Jokowi - Prabowo Pertemukan Erick Thohir dan Sandiaga

Generasi milenial di kedua kubu menunjukkan peran penting dalam momentum Pilpres 2019 yang lalu.

POLITIK | 12 Juli 2019

KPU: E-Rekap Diterapkan Secara Selektif di Pilkada Serentak 2020

Uji coba e-rekap, kata Pramono, akan menyasar daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

POLITIK | 12 Juli 2019

Posisi Ketua MPR Ditentukan Kekompakan DPD

Kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR dipastikan bakal muncul.

POLITIK | 12 Juli 2019

TKN: Menteri Muda Bisa Diisi Orang Non-Parpol

"Tidak terbatas pada partai, yang ada (saat ini) malah nonpartai," kata Arya.

POLITIK | 12 Juli 2019

PSI Laporkan Pembuat Hoaks untuk Jaga Demokrasi

Meski telah memaafkan, PSI Jakarta tetap melanjutkan proses hukum.

POLITIK | 12 Juli 2019

Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Antara Prabowo dan Rizieq Shihab

Rizieq Shihab tidak ada kaitan sama sekali dengan politik.

POLITIK | 12 Juli 2019

PKB Sebut PDIP, Golkar dan Nasdem Incar Pos Menteri Desa PDTT

Kemdes penting bagi partai yang mempunyai konsep membangun Indonesia dari desa.

POLITIK | 12 Juli 2019

Soal Rekonsiliasi, Gerindra: Tak Perlu Pemulangan Rizieq

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan tidak perlu memulangkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab untuk rekonsiliasi.

POLITIK | 12 Juli 2019

Gerindra Bantah Pemulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membantah partainya memberikan syarat pemulangan Rizieq Syihab dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo.

POLITIK | 12 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS