Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari

Rabu, 9 Oktober 2019 | 06:38 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya memundurkan jadwal pelantikan Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024 dari awalnya 20 Oktober pagi hari menjadi sore hari.

Awalnya, pelantikan direncanakan pukul 10.00 WIB, dan diganti menjadi pukul 16.00 WIB. "Karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah pada paginya," kata Bambang Soesatyo, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, disadari juga bahwa masyarakat akan berolahraga di pagi hari dengan adanya car free day. Ketika pelantikan dilakukan, rencananya sejumlah jalan protokol akan ditutup dan tak boleh dimasuki masyarakat. Dengan demikian, car free day yang biasanya dilakukan pagi hari bisa tetap berlangsung.

"Kalau pelantikan pagi akan mengganggu masyarakat kita yang berolahraga," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga memberikan seruan kepada mahasiswa yang akan berdemonsrasi pada waktu-waktu jelang pelantikan untuk menundanya.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden," katanya.

Menurut Bamsoet, mata dunia akan melihat kepada proses pelantikan itu. Sehingga jika ada demo besar-besaran, akan tidak elok bagi bangsa Indonesia. Kata Bamsoet, sejumlah kepala negara sudah diundang untuk hadir di saat pelantikan itu.

Lagipula, lanjut Bamsoet, masalah UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tak lagi terkait dengan Parlemen. UU KPK yang baru itu otomatis akan berlaku pada 17 Oktober walaupun tak diteken oleh presiden. Maka satu-satunya cara menghentikan pelaksanaan UU itu adalah dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi salah alamat kalau demonya ke DPR karena tugas DPR sudah selesai," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Pimpinan 10 Alat Kelengkapan DPD

Berikut pimpinan 10 Alat Kelengkapan (Alkel) DPD periode 2019-2020.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Ketua MPR: Pelantikan Presiden Akan Berjalan Aman

Jika pelantikan presiden tidak aman, maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pengamat: Memangnya Buzzer Bisa Ditertibkan?

Menurut Pengamat Media Sosial Ismail Fahmi buzzer juga ada di oposisi atau pihak pihak yang ikut bermain dalam percakapan media sosial.

POLITIK | 8 Oktober 2019

MPR Akan Selesaikan Pembagian Alat Kelengkapan dengan Musyawarah

Semua tugas akan dibagi rata ke seluruh pimpinan MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Rencana Demo Perppu KPK, Dasco: Unjuk Rasa Harus Bermartabat

Sufmi mengimbau kepada adik-adik mahasiswa menjalankan demo dengan bermartabat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Penentuan Kabinet, Kapitra: Tak Perlu Libatkan KPK

Penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Cak Nanto: Jokowi Butuh Pembantu Berkualitas

Jokowi butuh pembantu yang berkualitas yan melanjutkan pembangunan infrastruktur, SDM, investasi, pembenahan birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat guna.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Teras Narang Pimpin Komite I DPD

Teras meyakini bisa memimpin Komite I yang mengurusi pemerintahan, pemekaran wilayah, dana desa dan proses pemilu.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Jokowi Harus Percaya Diri dalam Menentukan Kabinet

Presiden Jokowi semestinya tidak berada dalam posisi dilematis untuk menentukan komposisi kabinet, karena kekuatan pendukungnya mencapai 60% di parlemen.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Puan: DPR Dorong Kritik Membangun Terhadap Pemerintah

Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS