Pilkada Tetap Langsung tetapi Ada Evaluasi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pilkada Tetap Langsung tetapi Ada Evaluasi

Senin, 18 November 2019 | 13:13 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tetap akan dilaksanakan. Hal itu sebagaimana sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, evaluasi terhadap pilkada langsung selama ini tentunya dilakukan oleh sejumlah kalangan.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik kepada Beritasatu.com, Senin (18/11/2019). “Pilkada tetap langsung, tapi ada evaluasi. Pak Presiden kan sudah memberikan arahan,” kata Akmal.

Menurut Akmal, pilkada langsung masih menjadi salah satu solusi untuk demokratisasi dan rekrutmen kepemimpinan tingkat lokal maupun nasional. Pilkada melalui DPRD, lanjut Akmal, tidak mengakomodir kedaulatan rakyat seperti pandangan beberapa pihak.

“DPRD kita kan masih diliputi banyak masalah, belum otonom. Oligarki masih cukup tinggi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dikhawatirkan banyak pihak, kalah seandainya pilkada lewat DPRD justru akan melahirkan pemerintah daerah yang dipasung oligarki kekuatan tertentu,” ujar Akmal.

Akmal menyatakan, berbagai wacana yang berkembang agar sistem pilkada diubah merupakan suatu kewajaran. Misalnya terkait opsi pilkada langsung hanya di kabupaten/ kota, sedangkan provinsi dipilih oleh DPRD.

“Namanya juga wacana. Semua orang kan bebas. Sah-sah saja orang berwacana, silakan saja. Semua opsi yang disampaikan publik tentunya akan kita dengar, kita cermati. Nantinya seperti apa? Kita tunggu. Tentu kita tidak bisa juga melepaskan kepentingan partai pastinya,” imbuh Akmal.

Disinggung mengenai pilkada asimetris, menurut Akmal, hal tersebut juga dipertimbangkan Kemdagri. “(asimetris) itu salah satu opsi. Artinya mungkin saja di daerah yang konfliknya luar biasa seperti di Papua, mungkin kita dorong asimetris,” ucap Akmal.

Akmal pun menyebut, “Kalau pun ada pilkada tidak langsung, hanya di beberapa daerah lain yang mesti harus dibicarakan. Contoh seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta kan bukan langsung tapi ditetapkan. Kita enggak tahu Papua apa relevan enggak untuk tidak langsung.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan langsung. Sebab, pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat serta demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998.

Menurut Fadjroel, rencana evaluasi pilkada langsung hanya berkaitan wilayah teknis penyelenggaraan. Bukan sistem pilkada. "(Poin) yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," ungkap Fadjroel beberapa waktu lalu.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Senator Papua Minta Jatah DPRP Otsus Diserahkan ke Partai Lokal

Anggota DPRP jatah Otsus periode 2019-2024 agar dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dengan pesertanya adalah partai-partai lokal Papua.

POLITIK | 18 November 2019

Wacana Pilkada Tak Langsung, Pakar: Masalahnya di Parpol

Pembenahan parpol akan meningkatkan kualitas pilkada langsung.

POLITIK | 17 November 2019

Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi

Pemerintah harus berani menegakan hukum dengan menindak tegas pelaku-pelaku intoleransi.

POLITIK | 17 November 2019

Hendrik Yance: Indonesia Perlu Kuatkan Nilai Kearifan Lokal

Indonesia perlu menguatkan nilai kearifan lokal guna membangun persaudaraaan dan kerukunan.

POLITIK | 17 November 2019

Kuatnya Karakter PKS Dinilai Ditakuti Penguasa

Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas.

POLITIK | 17 November 2019

Hasil Rakornas PKS: Tegaskan Jadi Oposisi dan 60% Kemenangan Pilkada 2020

Rakornas 2019 menghasilkan enam keputusan strategis.

POLITIK | 17 November 2019

Meski Diundang Istana, PKS Tetap Oposisi

Belum ada ajakan dari Istana untuk bertemu.

POLITIK | 17 November 2019

Kosgoro 1957 Rayakan Syukuran HUT ke-62

Kosgoro 1957 rayakan syukuran HUT ke-62 dengan sederhana.

POLITIK | 16 November 2019

Airlangga Akan Prioritaskan Ketua DPD Golkar di Pilkada

Airlangga meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendo­rong kader masing-masing untuk memenangi pilkada

POLITIK | 16 November 2019

Syafi'i Maarif: Tidak Ada Larangan Ahok Jadi Pejabat BUMN

Menurut Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Ahmad Syafi'i Maarif, Ahok pas menduduki posisi pimpinan BUMN.

POLITIK | 16 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS