Perludem: Pilkada Serentak 2020 Harus Jadi Momentum Kembalikan Kredibilitas KPU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Perludem: Pilkada Serentak 2020 Harus Jadi Momentum Kembalikan Kredibilitas KPU

Senin, 13 Januari 2020 | 07:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggrani menilai momentum Pilkada Serentak 2020 mestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPU. Menurut Titi, KPU harus bangkit pasca salah satu komisionernya ditangkap KPK dalam kasus suap proses PAW anggota DPR PDIP dari dapil Sumatera Selatan I.

"Adanya Pilkada Serentak 2020 merupakan keuntungan bagi KPU untuk menjadi instrumen yang digunakan KPU untuk merebut kembali kepercayaan publik pada lembaga ini setelah serangan berat akibat OTT terhadap salah satu komisionernya," ujar Titi di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Caranya, kata Titi, dengan memastikan bahwa seluruh jajaran KPU yang berpilkada menunjukkan kinerja dan prestasi terbaiknya. Selain itu, kata dia, KPU harus membangun sistem pengendalian integritas internal yang bisa memproteksi seluruh jajarannya baik unsur komisioner maupun sekretariat dari perbuatan menyimpang ataupun perilaku koruptif.

"Karena itu, dalam Pilkada Serentak 2020, semua jajaran KPU harus menunjukan kinerja yang transparan, akuntabel dan profesional," tandas dia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Titi, KPU perlu melakukan beberapa hal penting berikut ini. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem integritas yang ada di KPU. Menurut dia, KPU mesti ambil inisiatif untuk bekerjasama dengan KPK dan instansi terkait yang relevan, misal PPATK dan Ombudsman serta kelompok masyarakat antikorupsi untuk menyusun strategi pencegahan kelembagaan.

KPU Diminta Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

"Kerja sama ini dalam rangka menangkis terjadinya praktik ilegal dan menyimpang di instutusi KPU. Dari hasil evaluasi bersama ini mestinya bisa didapat skema yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan dan praktik korupsi di jajaran KPU," ungkap dia.

Kedua, kata Titi, KPU juga dituntut memperbaiki kerja samanya dengan sesama lembaga penyelenggara pemilu yang lain untuk memudahkan deteksi atas potensi terjadinya kecurangan atau pelanggaran, khususnya saat penyelenggaraan pilkada 2020. Menurut dia, forum tripartit KPU, Bawaslu, dan DKPP harus diintensifkan dan diselenggarakan secara reguler dengan tujuan membuat efektif pencegahan terjadinya kecurangan dan manipulasi di jajaran penyelenggara pemilu.

"Ketiga, membangun tata kelola lembaga yang lebih bersih melalui penguatan manajemen pemilu dan pilkada yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bisa dibantu menggunakan fasilitasi teknologi informasi misalnya menyediakan call center atau pusat pengaduan multi akses untuk menampung berbagai pengaduan dan laporan terintegrasi atas kinerja, profesionalisme, dan integritas jajaran KPU," terang dia.

Pusat pengaduan ini, kata Titi, dibuat dengan prinsip proteksi atas keamanan dan kerahasiaan laporan, perlindungan dan rasa aman bagi pelapor, asas praduga tak bersalah dan mekansime tindak lanjut yang akuntabel. Selain itu, pusat pengaduan ini juga bisa segera dibuat khususnya untuk bersama-sama mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan jajaran KPU.

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

"Harus diakui, banyak rumor yang beredar soal kecurangan dan praktik koruptif dalam seleksi anggota KPU di daerah, namun tidak banyak yang berani melapor karena mereka merasa tidak yakin akan tindaklanjutnya dan juga atas jaminan keselamatan ataupun perlindungan keamanan mereka. Inilah yang perlu dijawab KPU dengan melibatkan partisipasi instansi dan kelembagaan terkait, seperti KPK, PPATK, LPSK, Ombudsman, maupun LSM antikorupsi," tutur dia.

Terakhir, lanjut Titi, KPU perlu membangun strategi komunikasi yang responsif, transparan, dan akuntabel untuk menjelaskan secara proporsional, mudah dan komprehensif atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi KPU. Menurut Titi, hal ini penting supaya masyarakat terhindar dari fitnah, hoaks, dan informasi bohong yang berdasar pengalaman 2019 banyak menyerang jajaran KPU.

"Terus terang selama ini banyak keluhan dari jajaran media dan publik, kalau KPU kurang responsif dalam menyikapi permintaan informasi kepemiluan dari publik. Dan ini harus jadi perhatian maksimal dari KPU apalagi pasca-OTT Wahyu Setyawan," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hasto: Badan Riset dan Inovasi Nasional Kunci Indonesia Berdikari

Pembentukan BRIN merupakan impian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

POLITIK | 12 Januari 2020

Rekomendasi Rakernas Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Prananda Prabowo dinilai sukses dalam merumuskan dan mengarahkan tema dan materi Rakernas I PDIP.

POLITIK | 12 Januari 2020

Rakernas I PDIP Hasilkan Sembilan Rekomendasi

PDIP menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020 sebagai salah satu rekomendasi Rakernas.

POLITIK | 12 Januari 2020

Kasus Wahyu Setiawan Jadi Momentum Perkuat Integritas KPU

Aturan perundangan terkait kepemiluan sudah memagari KPU untuk bekerja transparan dan akuntabel.

POLITIK | 12 Januari 2020

Dilaksanakan Tertutup, Megawati Beri Pengarahan Jelang Penutupan Rakernas PDIP

Acara rapat pleno dan pengarahan oleh Megawati itu sendiri dilaksanakan secara tertutup dari publik.

POLITIK | 12 Januari 2020

Yasonna Dorong Kepala Daerah Daftarkan Kekayaan Indikasi Geografis

Kekayaan indikasi geografis seperti rempah termasuk dalam kategori HKI komunal.

POLITIK | 12 Januari 2020

Hasto Sampaikan Pesan Mega dan Jokowi ke Pengunjung Pameran Rempah

Pameran Rempah yang diselenggarakan di sela acara Rakernas I PDIP 2020, ramai dikunjungi masyarakat umum.

POLITIK | 12 Januari 2020

Mas Nanan Dampingi Megawati Tinjau Pameran Rempah

Selain rempah, terdapat stand dari daerah-daerah di Indonesia dengan berbagai produk pangan unik.

POLITIK | 12 Januari 2020

Kemudikan Golf Car, Prananda Dampingi Megawati Pantau Rakernas

Prananda mengemudikan golf car hingga tiba di ruang transit VVIP di arena Rakernas.

POLITIK | 12 Januari 2020

Kader Golkar Kota Bogor Diminta Aktif Serap Aspirasi Masyarakat

Budhy Setiawan mendorong peran aktif kader Golkar untuk menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 12 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS