Ngabalin: Presiden Tidak Ragu Ambil Keputusan soal WNI Eks ISIS
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ngabalin: Presiden Tidak Ragu Ambil Keputusan soal WNI Eks ISIS

Minggu, 9 Februari 2020 | 14:19 WIB
Oleh : CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Timur Tengah.

"Ini memang butuh waktu, tidak bisa Presiden serta merta mengambil keputusan, tahapan-tahapan harus dibuat, tahapan-tahapan itu mesti dilewati. Percayalah bahwa Pemerintah dan Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan melihat masalah ini," ujar Ngabalin di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Kepala BNPT: Jaga Situasi Kondisif Sudah Susah, Apalagi Memulangkan 600 Mantan ISIS

Ngabalin mengatakan Presiden harus tetap cermat dalam memandang persoalan tersebut, mengingat terdapat berbagai aspek yang harus dilihat dan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan, seperti aspek regulasi, hukum, hak asasi manusia (HAM), agama, dan juga moral.

Pemerintah, kata dia, juga harus melakukan pengecekan terhadap para WNI eks kombatan ISIS itu, mengingat masih banyak dari mereka yang belum terdata dan terkonfirmasi keberadaannya.

"Tentu mereka ini tidak hanya ada di Suriah, mereka ada di Lebanon, Filipina, Turki, dan lainnya. Yang terkonfirmasi sekitar 600 sekian, yang lebih itu sekitar 1.800 sekian orang yang tidak terkonfirmasi. Sebagai negara, sebagai Pemerintah tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu. Kalau mereka di sana, siapa yang akan memberikan jaminan di Tanah Air?" kata dia.

Juni, Presiden Akan Putuskan Nasib 600 WNI Eks ISIS

Oleh karena itu, Ngabalin mengatakan Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini secara komprehensif guna menghasilkan keputusan yang tepat.

"Saya katakan ini kan nanti dibahas pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Pemerintah di dalamnya, kemudian nanti mereka akan membahas bersama-sama bersama Pak Wapres, karena keputusan akhirnya nanti ada pada Presiden," ujar Ngabalin.

"Presiden tidak boleh salah dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil Presiden adalah untuk memberikan keselamatan terhadap bangsa dan negara dan masa depan generasi kita," sambung dia.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

17 Wartawan Senior Dapat Kartu Pers Nomor Satu PWI

Pemberian PCNO ini adalah bentuk penghargaan PWI Pusat kepada insan pers yang terus berjuang mengabdi untuk kemajuan dunia pers.

POLITIK | 9 Februari 2020

Hasto: Hadapi Fitnah, PDIP Perkuat Kebersamaan dengan Rakyat

Berbagai isu dan berbagai fitnah justru memperkuat daya juang partai.

POLITIK | 8 Februari 2020

Ini Kata Sekjen PDIP soal Peluang Akhyar dan Bobby Nasution di Pilwalkot Medan

"Keputusan diambil DPP, maka seluruh kader partai, anggota, wajib untuk menaati itu. Itu demokrasi yang dipimpin oleh ideologi," ujar Hasto.

POLITIK | 8 Februari 2020

Ibas Sebut KUR Produk Kebanggaan Bangsa

Ibas mengapresiasi Himbara karena dinilai berhasil menjalankan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

POLITIK | 8 Februari 2020

Siap ke Kendari, Mulfachri Boyong 355 Voters

Mulfachri telah mengantongi 355 suara dari DPW dan DPD PAN seluruh Indonesia.

POLITIK | 8 Februari 2020

Presiden: Negara Butuh Kabar Baik yang Membangkitkan Optimisme

Presiden mengatakan bahwa pers nasional harus dilindungi karena negara sangat membutuhkan keadilan pers dalam perspektif yang jernih.

POLITIK | 8 Februari 2020

Presiden Minta Masukan Forum Pemred soal Perlindungan Pers

"Platform digital yang aturan regulasinya belum ada sangat menjajah dunia pers kita," kata Presiden.

POLITIK | 8 Februari 2020

Bamsoet: Pers Harus Menjadi Mercusuar Informasi Akurat

Walaupun hak publik mendapatkan informasi dimanfaatkan buzzer di berbagai media sosial, namun kekuatan pers tetap signifikan dan sulit tergantikan.

POLITIK | 8 Februari 2020

Pilwalkot Solo, Golkar Jalin Komunikasi dengan Gibran

Golkar menunggu hasil survei terhadap penentuan calon di Pilkada 2020, termasuk Pilwalkot Solo.

POLITIK | 8 Februari 2020

Mahfud MD: Pers, Pilar Demokrasi yang Paling sehat

Pers tetap kritis meskipun dikuasai pemilik modal dan kelompok politik tertentu. dikuasai pemilik modal dan kelompok politik tertentu.

POLITIK | 8 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS