Pemerintah Akan Kirim Tim untuk Data 689 Kombatan ISIS Eks WNI
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemerintah Akan Kirim Tim untuk Data 689 Kombatan ISIS Eks WNI

Kamis, 13 Februari 2020 | 14:09 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan verifikasi data terkait ISIS eks WNI yang ada di beberapa negara seperti Turki dan Suriah.

Untuk itu, pemerintah akan mengirimkan tim untuk melihat dan mendata secara detail dari jumlah 689 ISIS eks WNI tersebut. Dari pendataan tersebut akan diketahui secara detail, berapa jumlah anak-anak, ibu-ibu dan kombatan.

“Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan verifikasi. Pendataan secara detail, akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu dari jumlah 689 orang dari anak-anak, ibu-ibu dan kombatan akan didata dengan baik,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

Menurut Moeldoko, verifikasi data ISIS eks WNI tersebut direncanakan akan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan. Tim tersebut merupakan gabungan dari berbagai lembaga pemerintah, diantaranya KSP dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“(Verifikasi) Direncanakan antara 3-4 bulan. (Tim) bisa dari gabungan, dari BIN, BNPT dan kepolisian. Itu nanti tergantung dari instansi yang bersangkutan. Tapi arahannya kemarin adalah akan mengirimkan tim untuk verifikasi,” ujar Moeldoko.

Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Setelah mendapatkan data secara detail dan pasti terkait 689 teroris lintas batas ini, lanjut Moeldoko, maka pemerintah akan melakukan penjagaan dan pemantauan ketat terhadap tempat-tempat yang kemungkinan akan menjadi “perembesan” untuk masuk ke Indonesia secara ilegal oleh ISIS eks WNI tersebut.

“Setelah kita data, pastinya kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi perembesan. Kita sudah antisipasi dengan baik, dari imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” ujar Moeldoko.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

Hal itu disebabkan Jokowi ingin konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

POLITIK | 13 Februari 2020

Pilkada 2020, Parpol Diminta Dorong Figur Milenial Unjuk Gigi

Tokoh-tokoh muda yang bertarung di Pilkada 2020 di antaranya Gibran Rakabuming, Hanindhito Himawan Pramana, Bobby Nasution, Rian Ernest, dan Eko Wahyudi.

POLITIK | 13 Februari 2020

Pengamat: PDIP Dilematis dalam Mengusung Gibran

Jika rekomendasinya diberikan ke Gibran, maka akan memotong sejumlah generasi kader PDIP Solo.

POLITIK | 13 Februari 2020

Sikapi Pernyataan Kepala BPIP, ART: Pancasila Tak Bisa Dipisahkan dari Agama

"Saya tegaskan ya, Pancasila itu tak bisa dipisahkan dari agama," tegas ART.

POLITIK | 13 Februari 2020

Partai Politik Dinilai Terpengaruh Gibran Effect

Saat ini Gibran dinilai memiliki probabilitas memenangkan Pilkada.

POLITIK | 13 Februari 2020

PSI Buka Gelombang Kedua Pendaftaran Konvensi Calon Kepala Daerah

Pendaftaran gelombang kedua dibuka mulai 7 Februari - 15 Maret 2020. Belum seminggu dibuka, pendaftar gelombang kedua sudah mencapai 31 orang.

POLITIK | 13 Februari 2020

Potensi Paslon Tunggal Pilkada, Politisi Demokrat: Defisit Demokrasi

Petahana memiliki jaringan kuat memborong seluruh dukungan parpol, sehingga paslon tunggal sejatinya berdampak negatif bagi demokrasi.

POLITIK | 13 Februari 2020

Jelang Menerima Gelar Doktor HC, Puan Kunjungi Jusuf Kalla

Puan mengungkapkan bahwa ia sengaja datang langsung menyampaikan undangan kepada JK karena baginya JK memberi banyak pelajaran kepada dirinya.

POLITIK | 12 Februari 2020

Kongres PAN Ricuh, Hatta Rajasa Minta Kader Bersatu

Hatta Rajasa diangkat menjadi ketua majelis penasihat dalam kongres PAN yang ricuh.

POLITIK | 12 Februari 2020

Zulkifli Hasan Ketum PAN, Pamor Amien Rais Mulai Hilang

Dalam kongres PAN, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap, tetapi yang terpilih sebagai ketua umum adalah Zulkifli Hasan.

POLITIK | 12 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS