KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Minggu, 29 Maret 2020 | 17:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan banyak opsi terkait nasib pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya berlangsung pada 23 September 2020 mendatang di tengah pandemi corona atau Covid-19. Salah satu opsi yang dipertimbangkan KPU yakni menunda pelaksaan Pilkada 2020 selama setahun atau hingga September 2021. Opsi ini menjadi pertimbangan lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

"Opsi yang paling panjang penundaan satu tahun. Dilaksanakan September 2021," kata Ketua KPU, Arief Budiman dalam diskusi 'Covid-19 Mewabah: Presiden Perlu Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada' melalui layanan telekonferensi, Minggu (29/3/2020).

Arief menyatakan, penundaan Pilkada bukan kewenangan KPU. Hal ini lantaran pelaksanaan Pilkada pada September 2020 tercantum dalam Pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Untuk itu, penundaan Pilkada hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu merevisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, baik melalui revisi dengan prosedur normal maupun melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, Arief mengingatkan penundaan pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada banyak hal.

"Termasuk ketika Perppu itu diterbitkan. Penyelenggaraan pemilu September 2020 itu diatur UU. Perubahannya akan merevisi UU atau dengan Perppu. Beberapa analisis menyebutkan cukup syarat dikeluarkan Perppu, tapi kita harus bersama-sama mengkaji dampak-dampaknya, termasuk melihat apakah hanya hari pemungutan atau ada pasal lain yang harus direvisi," kata Arief.

Arief membeberkan, sejumlah hal yang bakal terdampak jika Pilkada ditunda selama setahun. Sinkronisasi data pemilih yang sudah dikerjakan KPU saat ini akan menjadi tidak berlaku karena dengan ditunda setahun, tentu akan terjadi perubahan data pemilih.

Selain itu, perlu diperhatikan juga mengenai daerah-daerah yang menggelar Pilkada dan pihak yang berhak menjadi peserta Pilkada.
"Akan lebih banyak daerah yang diisi penjabat kalau memang memundurkan dan menunda tahapan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Arief menuturkan, sebelum memasuki bulan Maret 2020, seluruh tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan KPU sesuai peraturan KPU. Namun, memasuki bulan Maret atau setelah pemerintah mengumumkan tanggap darurat nasional terkait virus corona, KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait dengan protokol pelaksanaan tahapan kepada seluruh petugas di lapangan, seperti larangan tatap muka langsung dan menaati protokol pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus corona.

Selanjutnya, ketika pemerintah mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat nasional hingga Mei 2020, KPU memutu keluarkan keputusan menunda empat tahapan Pilkada selama tiga bulan, yakni pelantikan PPS, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, perekrutan petugas pencocokan penelitian (Coklit) dan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Namun, Arief mengakui, dengan perhitungan empat tahapan tersebut ditunda selama tiga bulan, pelaksanaan pemungutan suara pun akan mundur tiga bulan atau pada Desember 2020. Namun, katanya, bulan Desember dirasa masih sangat riskan lantaran belum diketahui secara pasti kapan wabah corona akan berakhir. KPU khawatir, dengan waktu yang tidak pasti, pelaksanaan Pilkada akan kembali mundur.

Demikian pula halnya jika mengambil opsi pelaksanaan pemungutan suara digelar pada Maret 2021. Apalagi terdapat pendapat yang menyebut wabah corona baru akan berakhir pada Oktober 2020. Sementara, dari seluruh tahapan Pilkada, banyak aktifitas dengan skala besar terjadi sekitar enam bulan sebelum hari pemungutan. Untuk itu, Arief mengakui opsi penundaan Pilkada selama setahun menjadi opsi yang paling masuk akal dibanding opsi lainnya.

"Awalnya kita mau Juni 2021, tapi kalau penundaan berkali-kali dikhawatirkan tidak cukup ruang," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan DPR: Karantina Wilayah Terdampak Virus Corona Wewenang Pemerintah

Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah terkait penyelesaian PP yang mengatur karantina wilayah.

POLITIK | 29 Maret 2020

PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Karantina wilayah demi mencegah semakin menyebarnya virus corona (covid-19).

POLITIK | 29 Maret 2020

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi.

POLITIK | 29 Maret 2020

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Pemerintah harus menanggung pembiayaan pasien positif virus corona

POLITIK | 27 Maret 2020

Masa Sidang DPR Dibuka Senin, Anggota Fraksi Demokrat Wajib Tes Covid-19

Masa Sidang III DPR akan dibuka pada Senin (30/3/2020)

POLITIK | 27 Maret 2020

Sidang Paripurna, Anggota DPR Bisa Melalui Teleconference

DPR memutuskan tidak memperpanjang kembali masa reses persidangan II dan akan menggelar sidang paripurna dimulainya masa persidangan III, Senin (30/3/2020).

POLITIK | 27 Maret 2020

Imam Suroso di Mata Ganjar Pranowo: Dermawan dan Humoris

Banyak kenangan yang diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang Imam Suroso, anggota DPR RI Komisi IX yang meninggal dunia, Jumat (27/3/2020).

POLITIK | 28 Maret 2020

10 Instruksi AHY untuk Kader Demokrat di Tengah Wabah Covid-19

Ketum Partai Demokrat, AHY, mengeluarkan 10 instruksi dalam rangka mendukung pemerintah menangani penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 27 Maret 2020

Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU

Pemecatan terhadap Evi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas KPU.

POLITIK | 27 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS