Bawaslu: Pilkada 9 Desember Berpotensi Melahirkan Malpraktik
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Bawaslu: Pilkada 9 Desember Berpotensi Melahirkan Malpraktik

Rabu, 3 Juni 2020 | 18:25 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 berpotensi melahirkan malpraktik pemilu. Hal itu karena keterbatasan ruang gerak dalam bekerja akibat wabah virus corona atau Covid 19.

“Situasi pandemi Covid 19 yang tak menentu, berpotensi menimbulkan malpraktik dalam penyelengarannya,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ia menjelaskan malpraktik bisa terjadi pada setiap tahapan. Dimulai dari tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. Kemudian tahapan pemutkahiran data pemilih berupa pencocokan dan penelitian (coklit). Pelaksanaan kampanye juga rawan terjadi malpraktik. Bahkan tahapan pemungutan suara juga akan terjadi praktik-praktik tersebut.

Dia menyebut penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid 19 juga bisa menimbulkan partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun. Hal itu berupa proses pemuktahiran data dan daftar pemilih tidak maksimal. Kemudiannya menurunya partisipasi relawan pengawas pemilu. Kesulitan lainnya adalah KPU dan Bawaslu akan sulit merekrut penyelenggara ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal itu karena masyarakat enggan menjadi petugas akibat ketakutan akan penularan Covid 19.

Dia mengaskan status kesehatan di daerah-daerah penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu variabel penting. Status itu tidak hanya berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pemilihan dalam menjalankan keseluruhan tahapan, tapi juga relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang teracam bahaya Covid-19.

“Kondisi kesehatan masyarakat secara fisik maupun psikis akan memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat di TPS, maupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti kampnye dan tahapan-tahapan lainnya,” tutup Afif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Pilkada Digelar Tertutup

KPU mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar sekitar Rp535 miliar untuk pembelian APD.

POLITIK | 3 Juni 2020

Tanpa Dihadiri Perwakilan Fraksi PD, Baleg Rapat Bahas RUU Ciptaker

Meski tanpa fraksi Partai Demokrat, rapat tetap dilanjutkan karena sudah memenuhi kuorum.

POLITIK | 3 Juni 2020

Bertemu Tokoh Agama, Presiden Sampaikan Kebijakan Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona (Covid-19).

POLITIK | 2 Juni 2020

Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit.

POLITIK | 2 Juni 2020

Menpan RB Bagikan Masker di Jalanan

Tjahjo membagikan masker berwarna merah putih bergambar siluet garuda kepada pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah.

POLITIK | 2 Juni 2020

Sejarah Bung Karno di Bidang Seni dan Arsitektur

Ketika menjadi presiden, kata Yuke, Soekarno banyak memperkerjakan arsitek dalam negeri sendiri dalam mewujudkan ide-idenya.

POLITIK | 2 Juni 2020

Waket Komisi VIII: Penundaan Ibadah Haji Tidak Dikonsultasikan dengan DPR

Meskipun tanpa konsultasi, Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020.

POLITIK | 2 Juni 2020

Basarah: RUU HIP Bicara Panduan Pemerintahan, Bukan Izin PKI Bangkit

Dengan RUU itu, penyelenggara negara dituntun memastikan Pancasila sebagai napas utama pelaksanaan bernegara.

POLITIK | 2 Juni 2020

Setahun Berlalu, SBY Masih Rindukan Memo

"Istirahatlah dengan tenang Memo (panggilan sayang untuk Ani Yudhoyono, Red), cintaku abadi bersamamu," tulis SBY.

POLITIK | 1 Juni 2020

Bulan Bung Karno, PDIP Ingin Luruskan Sejarah

Concern PDIP adalah masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak, khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi.

POLITIK | 1 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS