KPU Terapkan Standar Protokol Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPU Terapkan Standar Protokol Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada

Kamis, 11 Juni 2020 | 13:28 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menegaskan, pihaknya akan benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang disarankan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Syarat protokol kesehatan akan dilaksanakan di semua tahapan Pilkada.

"Setiap tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol covid-19. Termasuk terkait pencalonan dan syarat calon, kita sudah pertimbangkan tidak akan kita izinkan membawa pasukan banyak atau arak-arakan," kata Arief Budiman, dalam Webinar: Telaah Akademisi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, yang digagas LIPI, di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Dijelaskan Arief, tahapan awal pelaksanaan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang, yakni dengan kembali mengaktifkan petugas pelaksana Pilkada di seluruh daerah. Tahap persiapan seperti masa kerja badan penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS) yang digeser menjadi Juni 2020-Januari 2021 serta pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi Juni-Agustus 2020.

"Kita akan memulai 15 Juni, dengan mengaktifkan kembali petugas-petugas kita yang sempat dinonaktifkan karena ada penundaan," ungkap Arief.

Berbagai persiapan hingga kini pun terus dilakukan KPU dengan sejumlah stakeholder lainnya. Mulai dari kesiapan logistik yang sesuai protokol kesehatan, hingga pengadaan alat penunjang protokol kesehatan covid-19 di seluruh TPS.

"Terkait logistik, dilakukan penyemprotan disinfektan pada box pembungkus dan kendaraan pengangkut. Kemudian terkait penambahan bilik suara TPS, memperluas area menjadi 10x11 m atau 8x13 m," ujarnya.

Pembahasan juga dilakukan terkait kampanye hingga pertemuan-pertemuan yang dilakukan saat Pilkada. KPU sendiri mendorong masyarakat tetap menghindari kerumunan secara fisik di tengah pandemi Covid-19.

"KPU tidak diberikan kewenangan untuk menghapus (berkampanye) apa yang sudah diatur UU. Kalau masih harus digelar pertemuan tatap muka secara langsung, KPU hanya membatasi. Rapat terbuka atau rapat umum, sudah menjadi bahan yang akan ditetapkan dalam draft," ujarnya.

Dijelaskan, KPU sendiri akan menerapkan detail standar protokol kesehatan di TPS. Mulai dari mencuci tangan, menggunakan sarung tangan plastik, menjaga jarak, menggunakan masker, dilarang berkerumun, menggunakan hand sanitizer, hindari memegang logam di tempat umum, menyemprot disinfektan, hindari bersentuhan, dan lain-lain.

"Protokol new normal di TPS menggunakan masker sejak dari rumah, mencuci tangan, dilarang bersalaman, cek suhu tubuh, dilarang berdekatan, menggunakan sarung tangan plastik, menyemprotkan cairan disinfektan, membuang sarung tangan," kata Arief.

Dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada serentak, KPU sendiri sudah mengusulkan penambahan anggaran yang cukup besar. Usulan penambahan anggaran dilakukan mengingat di Pilkada serentak 9 Desember 2020, akan ada lebih dari 300 ribu TPS.

"Itulah kebutuhan anggaran yang kami usulkan cukup besar karena punya cukup banyak lebih dari 300.000 TPS. Anggaran yang digunakan untuk protokol kesehatan," ujarnya.

Untuk mencegah membengkaknya kebutuhan anggaran, KPU pun mengusulkan penggunaan baju APD atau hazmat hanya diperuntukan di TPS khusus. Artinya, tidak semua TPS petugasnya dilengkapi APD.

"Baju hazmat dipakai petugas untuk melayani TPS khusus. Tidak perlu disetiap TPS. Lantas bagaimana jika ada pemilih ada suhu tubuhnya lewat batas normal? Tentu akan diarahkan ke bilik TPS tersendiri," ungkapnya.

Di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ada sebanyak 304.927 TPS, dengan 2.819.793 KPPS. Di Pilkada serentak nantinya akan diikuti lebih dari 100 juta pemilih dari seluruh Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bakal dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

POLITIK | 11 Juni 2020

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Pilkada harus tetap digelar kendati pandemi Covid-19 masih berlangsung pada saat ini.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS