Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Selasa, 16 Juni 2020 | 23:10 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 masih manual. Sebab penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

“Kalau metode pemungutan suara masih tetap sama seperti sebelumnya. Pemungutan suara masih manual, tapi cara dan prosedurnya dilakukan dengan memenuhi protokol Covid-19,” kata Arief dalam Seminar Daring bertajuk “Pemilu Serentak di Tengah Pandemi”, Selasa (16/6/2020).

Arief menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 mengenai pilkada hanya mengatur dua hal. Pertama, jadwal pemungutan suara diubah dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, termasuk opsi penjadwalan ulang. Kedua, pihak yang berwenang melakukan penundaan dan melanjutkan tahapan pilkada.

“Kalau sebelumnya kewenangan diberikan kepada KPU dengan persetujuan mendagri (menteri dalam negeri) atau kepala daerah, tapi di perppu ini, melanjutkan dan menunda pilkada harus persetujuan tiga pihak (KPU, pemerintah dan DPR). Artinya seluruh hal lain dalam UU Pilkada masih berlaku, seperti pemungutan suara secara manual,” ungkap Arief.

Menanggapi adanya kekhawatiran pilkada di tengah pandemi akan menyebabkan degradasi demokrasi, menurut Arief, kegelisahan tersebut wajar. “Kekhawatiran itu wajar, karena ini hal baru. Tidak pernah kita menyelenggarakan pemilu di tengah situasi wabah atau pandemi semacam ini. Tapi hal baru ini menjadi ketertarikan tersendiri,” ucap Arief.

Arief mencontohkan partisipasi pemilih saat pemilu di Korea Selatan (Korsel) meningkat. Menurut Arief, warga Korsel ternyata ingin mencatat sejarah baru. Sebab tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari ada virus lain.

“Semua orang di Korsel ingin catat sejarah baru. Kepatuhan terhadap protokol Covid-19 patut ditiru. Seluruh pihak di Indonesia harus bisa sampaikan sosialisasi protokol Covid-19 untuk pilkada. Kalau bisa, saya yakin ini akan menjadi catatan dan pelajaran berharga bagi seluruh komponen bangsa. Kita akan lebih siap menghadapi situasi serupa di masa mendatang,” tegas Arief



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020

PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buru

Menurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.

POLITIK | 16 Juni 2020

Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru

5 kriteria ini penting sebagai wujud kepemimpinan Polri yang kuat, nasionalis dan demokratis terutama dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan.

POLITIK | 16 Juni 2020

Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945

Mahfud MD mengemukakan Pancasila yang resmi dipakai adalah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

POLITIK | 16 Juni 2020

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

POLITIK | 16 Juni 2020

Golkar Dukung Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara kita. Hal itu bersifat final dan mutlak.

POLITIK | 16 Juni 2020

PDIP Setuju Pembahasan RUU HIP Ditunda

PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi yang meminta agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditunda dulu.

POLITIK | 16 Juni 2020

KPU DIY Ajukan Tambahan Anggaran Hampir Rp 20 Miliar

KPU DIY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 19,9 miliar.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Tunda Pembahasan RUU HIP, Yasonna: Pemerintah Akan Surati DPR

Menkumham akan segera mengirimkan surat ke DPR terkait keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 16 Juni 2020

Kemdagri: Pilkada 2020 Sebagai Ajang Bangun Kultur Baru

Kultur baru itu karena proses pilkada dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS