Mahfud: Covid dan Hoaks Tantangan Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 425.322 (5.73)   |   COMPOSITE 4870.04 (43.23)   |   DBX 940.805 (0.48)   |   I-GRADE 127.855 (2.25)   |   IDX30 401.317 (6.63)   |   IDX80 105.56 (1.49)   |   IDXBUMN20 265.398 (5.34)   |   IDXG30 112.997 (1.84)   |   IDXHIDIV20 357.483 (5.93)   |   IDXQ30 117.699 (1.97)   |   IDXSMC-COM 210.149 (0.87)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.2)   |   IDXV30 100.238 (0.63)   |   INFOBANK15 757.481 (11.2)   |   Investor33 352.266 (4.93)   |   ISSI 143.81 (1.37)   |   JII 518.901 (6)   |   JII70 176.231 (2.14)   |   KOMPAS100 949.983 (11.82)   |   LQ45 737.154 (11.64)   |   MBX 1342.99 (13.6)   |   MNC36 264.429 (3.46)   |   PEFINDO25 260.033 (1.59)   |   SMInfra18 229.972 (3.87)   |   SRI-KEHATI 296.897 (4.52)   |  

Mahfud: Covid dan Hoaks Tantangan Pilkada 2020

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:32 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan ada dua tantangan utama Pilkads tanggal 9 Desember 2020 yaitu penyebaran virus Corona atau Covid 19 dengan maraknya berita bohong atau hoaks. Untuk Covid 19, sudah ditetapkan untuk menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sementara penyebaran hoaks berupa penegakan hukum terhadap pelaku.

"Selain pandemi Covid 19, tantangan lain dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah munculnya konten-konten berita yang mengandung hoaks, fitnah Sara (suku, ras dan agama, Red) dan ujaran kebencian," kata Mahfud dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Ia menjelaskan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid 19 harus diambil karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini berakhir. Tidak ada satupun ahli dalam negeri maup luar negeri yang bisa secara pasti menyebut kapan Covid berakhir.

"Dulu kita pernah mengandai-andai atau memproyeksi kira-kira Desember lah selesai dan ditunda sampai Desember (Pilkada, red). Kalau tidak tahun berikutnya. Tapi juga enggak ada yang tahu tahun berikutnya kapan. Apa betul habis Covid ini. Oleh sebab itu, lalu keputusan politik di DPR, pemerintah dan KPU tetap diadakan saja," jelas Mahfud.

Terkait hoaks, Mahfud yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengemukakan masalah itu menjadi tugas aparat penegakan hukum. Namun aparat hukum diminta tidak sensitif atau gampang-gampang tangkap dan proses.

"Beberapa hari lalu bicara dengan Bapak Presiden, bicara tentang hal-hal ini. Memang memprihatinkan tapi pesan Pak Presiden jangan aparat itu, jangan terlalu sensi. Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili. Orang mau webinar dilarang. Gak usah, biarin aja kata presiden. Wong kita seminar tak seminar tetap difitnah terus kok. Mau seminar mau enggak, diawasi saja," tutur Mahfud.

Dia menegaskan penindakan bisa dilakukan jika ada perbuatan kriminalnya. Jika hanya menyebar dan belum ada tindak kriminalnya maka bisa diawasi saja.

Kalau melanggar hukum yang luar biasa itu kriminil. Di mata umum dianggap kriminil, baru ditindak. Kalau cuma bikin hoaks ringan, orang bergurau gitu, ya biarin saja lah," ujar Mahfud.

Mahfud meminta penegak hukum agar menjalankan penegakan hukum bersifat restoratif justice. Restoratif justice adalah tindakan untuk melanggar hukum guna menegakan hukum. Tindakan melanggar hak asasi manusia untuk menegakan hak asasi manusia. Restoratif justice dalam bahasa umum namanya apirmatif policy.

"Misal sekolah ke UI, nilanya harus sekain bisa masuk, yang bisa masuk hanya anak-anak SMA favorit, orang Papua tidak bisa masuk, orang daerah tertentu ndak bisa masuk. Maka dibuat afirmatif policy. Itu dibuat aturan bahwa orang boleh masuk kalau dari Papua meskipun nilanya sekian dimasukan program anak-anak papua. Enggak ausah ikut tes kamu masuk ke UI, UGM. Itu namanya afirmatif policy," jelas Mahfud.

Dia menegaskan negara ini punya restoratif justice, dimana hukum sebagai alat membangun harmoni. Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat diselesaikam baik-baik.

"Saya bicara dalam konteks hoaks, seminar, orang kampanye, bicara diluruskan tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi. Jangan terlalu sensi," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ada Wacana Plkada Serentak 2022 dan 2023 Digabung ke 2027

Ide itu dipicu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020, di tengah situasi tak normal akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 Juni 2020

PDIP Identifikasi Potensi Pangan di Daerah

Desa memiliki potensi penyembuhan paling kuat karena memiliki alat produksi, tanah, pertanian, sumber daya manusia.

POLITIK | 23 Juni 2020

Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Pilkada 2020

Pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel.

POLITIK | 23 Juni 2020

Kritik Adian Terhadap Menteri BUMN Dianggap Tidak Tepat

Kritikan Adian terhadap Erick Thohir dianggap cara ekstra parlementer kendati dirinya berstatus sebagai anggota DPR.

POLITIK | 23 Juni 2020

MK Gerindra Belum Putuskan Nasib Arief Poyuono

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

POLITIK | 23 Juni 2020

Wapres Ma'ruf Amin Raih Gelar Doktor Kehormatan Ekonomi Syariah dari UMI Makassar

Wapres Ma'ruf Amin menerima penganugrahan doktor honoris causa dalam bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen Syariah.

POLITIK | 23 Juni 2020

Arief Poyuono Disidang Gerindra soal Pernyataan Isu PKI Dimainkan "Kadrun"

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube, Arief Poyuono menyebut isu kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun.

POLITIK | 23 Juni 2020

Komisi II dan Kemdagri Setuju Rancangan Peraturan KPU soal Pilkada 2020

Komisi II DPR juga meminta Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaraan pilkada.

POLITIK | 22 Juni 2020

MKD Gerindra Panggil Arief Poyuono

MKD Partai Gerindra akan meminta keterangan dari Arief Poyuono terkait pernyataannya yang menyebut isu PKI dimainkan kadrun.

POLITIK | 22 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

Pelaksanaan Pilkada akan melahirkan pekerjaan untuk 3 juta lebih masyarakat daerah.

POLITIK | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS