Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

Sabtu, 4 Juli 2020 | 19:08 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikirim DPR. Diapun mendorong agar Pemerintah segera merespons dengan menyampaikan pilihan sikap.

Bagi Bamsoet, panggilan akrabnya, ada berbagai respons Pemerintah yang bisa dikeluarkan. Pertama, Pemerintah bisa bersikap dalam bentuk tidak mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli. Batas waktu ini dihitung dari tanggal pengesahan RUU itu sebagai usulan DPR di rapat paripurna.

Kedua, Pemerintah bisa mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

"Atau Pemerintah bisa menyusun DIM yang isinya mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat dan membatasinya hanya pada pengaturan eksistensi dan tugas pokok serta fungsi BPIP," kata Bamsoet, Sabtu (4/7/2020).

Selanjutnya, pemerintah dapat pula mengajukan hak inisiatif dengan RUU baru sebatas penguatan BPIP. "Misalnya seperti usul PBNU, agar tidak dipelintir-pelintir judulnya, langsung saja diajukan RUU BPIP," imbuhnya.

Menurut Bamsoet, saat ini bola kasus RUU itu ada di tangan Pemerintah. Dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons.

"Semua Itu sangat tergantung pada dinamika yang ada di pemerintah dalam hal ini Presiden dalam mengkomunikasikannya dengan para pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah. Intinya, kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah," bebernya.

Selanjutnya, jika pemerintah sudah mengambil keputusan, makak bola selanjutnya terserah kepada DPR. "Apakah akan langsung membahasnya bersama pemerintah atau menunggu hingga masa pandemi covid-19 ini mereda," imbuhnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kinerja Menteri Dievaluasi, PDIP Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

NASIONAL | 4 Juli 2020

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Dari dana Pilkada Serentak sebesar Rp 1,52 triliun tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan Bawaslu dari Pemerintah Daerah.

POLITIK | 3 Juli 2020

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS