Mendagri: Jangan Pilih Calon yang Abaikan Protokol Kesehatan Saat Kampanye
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Mendagri: Jangan Pilih Calon yang Abaikan Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Jumat, 17 Juli 2020 | 17:09 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak masyarakat agat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat kampanye. Pasalnya, pengabaikan protokol kesehatan akan menjadi kluster baru dalam penyebaran wabah virus Corona atau Covid 19.

“Protokol kesehatan harus dipatuhi. Kalau ada kontestan tidak bisa mengatur pendukung dan tim suksesnya, sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah. Bagaimana mau mengatur masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu, baru mengatur 200-300 orang tidak bisa,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020 di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).

Baca Juga:Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Dalam rilis yang disebar ke media, Tito menjelaskan Pilkada serentak 2020 berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada dilaksanakan ditengah pandemi Covid 19. Konsekuensinya, setiap tahapan pilkada harus mengikuti protokol kesehatan berupa jaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan dengan banyak orang.

“Semua tahapan telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Itu telah disetujui DPR dan Pemerintah, setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sudah diatur protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya,” jelas Tito.

Dia berharap pelaksanaan Pilkada dapat menjadi ajang menggaungkan isu penanganan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya. Jika topik itu diangkat seluruh kontestan, akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman TNI/Polri untuk mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularan Covid 19.

Bahkan, lanjut Tito, KPU telah membuat gerakan perlawanan terhadap Covid-19. Semua penyelenggara Pemilu, jajaran KPU dan Bawaslu telah digerakan untuk menjadi agen perlawanan Covid-19. Caranya, setiap menjalankan tugas selalu memakai masker, sarung tangan, hand sanitizer, face shield dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya.

“Mereka bergerak menjadi agen dan menjadi motor, serta contoh bagi masyarakat. Nah ini diharapkan para kontestan dan para pemilih agar semua pihak bergerak untuk menangani covid-19. Jangan jadikan Pilkada sebagai menjadi media penularan Covid 19,” tutup Tito yang merupakan mantan Kapolri ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tahap Seleksi Calon Anggota Ombudsman Dilakukan Secara Daring

Seleksi anggota Ombusman RI dilakukan secara daring.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Jokowi Bentuk Pansel Ombudsman 2021-2026

Jokowi telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Menaker Raih Gelar Doktor dari IPDN

Menaker menulis disertasi soal Gender.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Ini Daftar Nama Calkada PDIP yang Akan Bertarung di Pilkada 2020

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membacakan nama calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk 45 wilayah di Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 17 Juli 2020

Megawati Beri Arahan 45 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Puan Maharani selaku ketua DPP bidang politik PDIP membacakan nama-nama paslon dari wilayah timur ke barat.

POLITIK | 17 Juli 2020

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Capai 80 Persen

Dari 270 yang melaksanakan pilkada, sudah 171 yang telah transfer 100 persen ke KPUD.

POLITIK | 17 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Harus Punya Visi dan Konsep Pembangunan yang Jelas

Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Fadli Yadir meminta seluruh calon kepada daerah untuk membuat visi dan konsep yang jelas.

POLITIK | 16 Juli 2020

Kemdagri: 140 Daerah Cairkan 100 Persen Dana Pilkada ke KPU dan 137 Daerah ke Bawaslu

Kemdagri mengapresiasi Pemda yang telah mencairkan dana Pilkada Serentak 2020 sesuai Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) sebesar 100 persen

POLITIK | 16 Juli 2020

Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah Ajukan BPIP

Pemerintah menyerahkan surat resmi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR pada Kamis (16/7/2020) ini.

POLITIK | 16 Juli 2020

KSP: Pembubaran 18 Lembaga Negara Masih Dikaji

Apabila dibubarkan, maka lembaga negara tersebut akan diintegrasikan dengan kementerian yang ada.

POLITIK | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS