Gatot Nurmantyo: Tujuan UU Cipta Kerja Sangat Mulia
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Gatot Nurmantyo: Tujuan UU Cipta Kerja Sangat Mulia

Kamis, 15 Oktober 2020 | 22:46 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi, Willy Masaharu / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menyebut bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya memiliki tujuan yang mulia. Mantan Panglima TNI itu menyebutkan UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi presiden.

Hal ini diungkapkan Gatot ketika diwawancarai Refly Harun yang kemudian ditayangkan di channel Youtube Refly Harun berjudul "Curhat Gatot, Kamis (15/10/2020).

"Sejak saya dulu sebagai panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, presiden tuh pusing, pusing untuk meningkatkan investasi," ujar Gatot Nurmantyo.

Pasalnya, undang-undang di Indonesia seperti “hutan belantara” karena selain banyak juga tumpang tindih antara UU dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan pemerintah daerah.

"Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu ragu-ragu, maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang yang birokrasinya lebih simple, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," tuturnya.

Apalagi, kata Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia. "Nah undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan, papan masyarakat, bisa," katanya.

Di Indonesia, lanjut Gatot, setiap tahun bertambah sekitar 3 juta tenaga kerja baru, di mana 1 juta di antaranya sarjana. Kewajiban pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja dan untuk itu perlu investasi-investasi baru. Dari akumulasi ini harus dibuat terobosan agar UU ini dibuat satu.

"Permasalahan inilah yang diharapkan presiden, tetapi pelaksaannya saya tidak tahu. Ada sekitar 79 UU, di mana ada 1.244 pasal dibuat satu menjadi 812 halaman," tambahnnya.

Terkait penangkapan sejumlah petinggi KAMI, Gatot tidak membantah organisasinya mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan mahasiswa.

”Saya pkir itu suatu persepsi orang betapa kami itu hebat sehingga berpikir itu yang kendalikan kami. Secara resmi kami dukung demonstrasi yang dilakukan buruh dan mahasiswa," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Menurut Siti Nurbaya, FGD ini merupakan respons DPP Partai Nasdem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan perspsi yang keliru.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Sekjen PPP Arsul Sani berharap tudingan SBY dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu, dapat dihentikan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS