Menteri ESDM Tak Mau Berpolemik Soal Dana US$ 530 Juta

 Menteri ESDM Tak Mau Berpolemik Soal Dana US$ 530 Juta
Sudirman Said. ( Foto: Antara/Widodo S Jusuf )
Rangga Prakoso / YUD Rabu, 27 Januari 2016 | 16:34 WIB

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said enggan berpolemik mengenai dasar hukum persyaratan jaminan kesungguhan US$ 530 juta agar PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga.

Hal ini menanggapi pernyataan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Richard Adkerson yang menyatakan perjanjian antara pemerintah dan Freeport pada 2014 tidak ada klausul mengenai dana US$ 530 juta.

"Saya tidak mau ada polemik soal legal basis, karena legal basis itu akan terus memancing dispute. Jadi kita (lebih baik) cari solusi saja," kata Sudirman di Jakarta, Rabu (27/1).

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mempertanyakan perjanjian yang dimaksud oleh Richard. Dia kemudian menegaskan Freeport harus tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya semua pelaku tambang pun melakukan hal yang sama.

"Justru mereka yang harus taati aturan. PP (peraturan pemerintah)-nya sudah jelas tidak ada pengecualian," tegasnya.

Berdasarkan catatan beritasatu.com, pada Juli 2014 silam memang ada perjanjian nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amendemen kontrak yang ditandangani oleh Freeport dan Kementerian ESDM. Dalam MoU tersebut tercantum kesediaan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri serta menempatkan dana jaminan sebesar US$ 115 juta.

Freeport kemudian memenuhi ketentuan itu dan mendapat izin ekspor selama 6 bulan atau hingga Januari 2015. MoU yang ditandatangani tersebut memiliki masa berlaku selama 6 bulan. Kedua belah pihak pun memperpanjang MoU selama 6 bulan lagi dengan tujuan agar amendemen kontrak bisa segera terwujud. Namun pada Juli 2015 kemarin kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri MoU dan tetap berkomitmen menyelesaikan amendemen kontrak.

Kini Kementerian ESDM kembali meminta dana jaminan kesungguhan sebagai wujud keseriusan Freeport membangun smelter. Penempatan dana itu bukan kali keduanya dilakukan setelah US$ 115 juta di Juli 2014. Pasalnya pada Juli 2015 kemarin Freeport pun menempatkan US$ 20 juta lantaran progres smelter di Gresik, Jawa Timur belum mencapai 60%.

Nah selama periode Juli 2015 hingga Januari 2016 ini kemajuan pembangunan maupun serapan anggaran belum mencapai 60%. Padahal progres minimal 60% per enam bulan itu sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor. Dari hasil evaluasi Kementerian ESDM menyatakan serapan anggaran smelter hanya sebesar US$ 168 juta. Maka dari itu Kementerian ESDM meminta Freeport menempatkan US$ 530 juta agar tercapai syarat yang harus dipenuhi.

Sumber: BeritaSatu.com