Pengusaha Kritisi Dua Poin RUU SDA

Pengusaha Kritisi Dua Poin RUU SDA
Johnny Darmawan ( Foto: Istimewa )
Leonard AL Cahyoputra / GOR Jumat, 28 September 2018 | 23:32 WIB

JAKARTA – Pengusaha mengkritisi dua poin Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) yang dapat menggerus daya saing industri nasional.

Kedua poin itu adalah pungutan dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konversi SDA minimal 10% dari laba usaha dan pengelolaan izin SDA untuk kebutuhan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Pungutan tersebut terdapat pada Pasal 47 RUU, sedangkan pengelolaan izin SDA tercantum dalam pasal 51 ayat (1) RUU SDA.

“Roh RUU itu adalah untuk perbaikan pemakaian air, bukan menambah rantai birokrasi dan biaya,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perindustrian Johnny Darmawan kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut dia, dua hal tersebut dapat membuat daya saing menurun, karena harus menambah biaya akibat pungutan dan mengurus perizinan. “Itu yang harus dipikirkan. Sebab, ke depan, kita harus memikirkan untuk tidak menambah biaya agar bisa bersaing,” kata Johnny.

Seharusnya, kata dia, di dalam pembahasan RUU ini kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian dilibatkan. Alasannya, Kemenperin yang berhubungan langsung dengan industri yang paling banyak menggunakan air.

Johnny memahami, tujuan RUU ini untuk mencegah abrasi, akibat penggunaan air secara berlebihan dan berkurangnya air bersih untuk masyarakat. Hal ini tidak dijabarkan secara konkret di pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 yang isinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
.
“Kalau kita mau tegakkan UUD, harus dijabarkan lebih konkret, tapi sekarang kan tidak. Makanya, ada swastanisasi air dalam kemasan air minum atau hotel-hotel yang menyedot air tanah tanpa izin,” kata dia.

Johnny menilai, RUU SDA harus lebih fokus pada menjaga stabilitas air, yang dirasa paling penting. Kemudian, RUU ini mengatur pengelolaan tata air, pembuatan air daur ulang, dan membatasi penggunaan air.

“Yang penting itu bagaimana menyediakan kebutuhan air tanah dan bagaimana membuat air bersih dan air baku. Jadi, kalau ada perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan air, harus membuat air daur ulang, sehingga airnya tidak terbuang percuma,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana, mengatakan, dalam RUU SDA, terdapat 11 pasal yang dianggap meresahkan para pelaku usaha. Pasal-pasal itu dapat mematikan dunia usaha.

Intinya, kata dia, Apindo mendukung semangat RUU ini. Namun, jika tidak dilihat secara seimbang, akan mematikan industri dalam negeri. RUU ini lebih mengutamakan keuntungan negara, seiring adanya pungutan.

“Dalam RUU ini, pengguna sumber daya air wajib membayar dulu bank garansi. Ini satu-satunya undang-undang yang unik di dunia,” ucap Danang.

Dia mengatakan, alur pemikiran dalam RUU tersebut dinilai membangun ketidakpastian usaha, lantaran mencampuradukkan pengelolaan SDA sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Selain itu, adanya pungutan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan air dinilai akan mematikan industri. (*)



Sumber: Investor Daily