Sahkan UU Anti-LGBT, Uganda Dikutuk Negara Barat dan Lembaga Dunia

Kampala, Beritasatu.com - Presiden Uganda Yoweri Museveni pada Senin (29/5/2023) menandatangani RUU anti-LGBT yang kontroversial, yang menghukum "perilaku seksual gay" dengan hukuman seumur hidup dan pelanggaran terkait dengan hukuman mati.

Museveni menandatangani RUU tersebut , meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat dan banyak negara Barat lainnya serta organisasi internasional.

Di bawah undang-undang baru, mereka yang dihukum karena perilaku seksual gay dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman mati dapat diberikan untuk hukuman pelecehan seksual homoseksual yang parah terhadap seorang anak, orang cacat atau korban pelecehan yang terinfeksi penyakit seumur hidup.

Undang-undang juga mewajibkan masyarakat untuk melaporkan dugaan "pelecehan" homoseksual terhadap anak-anak atau orang rentan lainnya kepada pihak berwenang.

Di AS, Presiden Joe Biden telah mengeluarkan pernyataan tegas yang memperingatkan bahwa jika undang-undang tersebut tidak dicabut, komitmen keuangan Washington terhadap negara tersebut akan diperiksa dan sanksi serta pembatasan visa dapat diberlakukan terhadap "siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius. atau korupsi."

Joe Biden mengatakan Dewan Keamanan Nasional telah diarahkan untuk mengevaluasi implikasi undang-undang tentang keterlibatan AS dengan Uganda, termasuk kemampuan untuk memberikan layanan di bawah Rencana Darurat Presiden AS untuk Bantuan AIDS dan bentuk bantuan serta investasi lainnya.

Washington menginvestasikan hampir $1 miliar setiap tahun di negara Afrika. "Pemberlakuan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas Uganda adalah pelanggaran tragis hak asasi manusia universal, yang tidak layak bagi rakyat Uganda, dan yang membahayakan prospek pertumbuhan ekonomi yang kritis bagi seluruh negara," kata Joe Biden.

"perkembangan terbaru dalam tren pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang mengkhawatirkan di Uganda" yang tidak hanya mengancam penduduk setempat tetapi juga personel pemerintah ISIS, staf dan mitra mereka, serta turis”.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin malam mengumumkan bahwa ia telah meminta panduan perjalanan bagi orang Amerika untuk diperbarui dan mempertimbangkan penerapan pembatasan visa terhadap pejabat Uganda dan individu lain karena pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Luar Negeri AS juga akan mengembangkan mekanisme untuk mendukung hak-hak LGBTQ Uganda dan mempromosikan akuntabilitas pejabat Uganda, katanya dalam sebuah pernyataan .

Kanada juga mengutuk undang-undang tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dengan Perdana Menteri Justin Trudeau secara terpisah menyebutnya "mengerikan dan menjijikkan".

Kantor hak asasi manusia PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, UNAIDS, dan Global Fund menyuarakan tentangan keras.

Josep Borrell, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, menyesalkan dalam sebuah pernyataan bahwa kegagalan untuk mencabut undang-undang itu "akan merusak hubungan dengan mitra internasional."

Organisasi hak asasi manusia juga telah berbicara menentang hukum.

"Undang-undang ini akan berdampak buruk pada individu LGBT di Uganda, yang sudah menghadapi penganiayaan dan diskriminasi," kata wakil direktur regional Amnesty International Flavia Mwangovya dalam sebuah pernyataan sebelum penandatanganan.

"Ini akan memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap individu LGBTI dan memperkuat stigma dan stereotip terkait homoseksualitas. Ini juga akan berdampak buruk pada kebebasan berekspresi, karena individu yang mendukung hak LGBTI mungkin takut akan penganiayaan dan pemenjaraan."

Pada bulan Maret, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia meminta Museveni untuk tidak menandatangani RUU tersebut sementara Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mencoba membujuk pemimpin Uganda untuk melakukan hal yang sama melalui panggilan telepon langsung kepadanya.