Butuh Rp 278 Triliun untuk Sukseskan "Broadband" di Indonesia

Butuh Rp 278 Triliun untuk Sukseskan
Ilustrasi jaringan internet. ( Foto: EPA / ANDREW Gombert )
Ridho Syukro / WBP Rabu, 15 Oktober 2014 | 14:32 WIB

Jakarta- Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan kebutuhan pendanaan Rp 278 triliun atau sekitar 0,46 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pembangunan pitalebar tahun 2014-2019.

Dia mengatakan, jika pemerintah memberikan akses internet minimal 10 persen kepada masyarakat maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. "Jika produktivitas tenaga kerja meningkat maka akan menurunkan angka pengangguran sebesar 1,5 persen," kata dia dalam konferensi pers "Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019" di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut dia, agar akses internet berkecepatan tinggi semakin berkembang, pemerintah membuat Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019. Rencana itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No.96 Tahun 2014.

Dia mengatakan, dalam peraturan tersebut, pitalebar diartikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, kuat dan aman. Selain itu, memiliki kemampuan triple play dengan kecepatan minimal 2 megabyte per second (Mbps) untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak. "Rencana pitalebar Indonesia merupakan agenda pembangunan prioritas," ujar dia.

Lukita mengatakan, sebagai langkah awal, rencana pitalebar ini dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu konektivitas ekonomi, konektivitas pemerintah dan pendorong. Kelompok konektivitas ekonomi dibagi lagi ke dalam tiga pilot project yaitu prasarana perkotaan dengan menyediakan jaringan serat optik ke seluruh kabupaten/kota, pipa bersama yang bertujuan mengakomodasikan jaringan serat optik dari penyelenggara telekomunikasi dalam satu pipa serta proyek percontohan pitalebar pedesaan.

Untuk kelompok konektivitas pemerintah difokuskan membangun jaringan komunikasi intranet pemerintah yang aman. Sedangkan kelompok pendorong (enabling) dibagi dalam dua pilot project yaitu reformasi kewajiban pelayanan universal dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk industri teknologi informasi nasional.

Ia mengatakan, jika implementasinya berjalan sukses, maka pada tahun 2019 prasarana pitalebar dalam bentuk akses tetap diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan ke 71 persen rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps. Selain itu, 100 persen gedung dengan kecepatan 1 gpbs dan 30 persen populasi serta menjangkau prasarana pedesaan dengan 49 persen rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps, 100 persen gedung dengan kecepatan 1 gbps, dan 6 persen populasi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan dampak positif rencana broadband tersebut akan mengikis kesenjangan sosial karena penduduk sudah bisa meningkatkan produktivitas.

Menurut dia, jika produktivitas sudah naik, akan memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan. "Banyak dampak positif dari rencana ini, salah satunya kesenjangan sosial akan turun," ujar dia.

Sumber: Investor Daily