LIPI Jadi Wali Data Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun

LIPI Jadi Wali Data Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun
Serah terima keputusan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang penetapan LIPI sebagai wali data yang diwakili oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Dr. Nurwadjedi (kiri) kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Dr. Dirhamsyah (kanan) di Jakarta, 11 Februari 2016. ( Foto: Beritasatu.com/Rachma Mutia B )
Rachma Mutia B / HA Jumat, 12 Februari 2016 | 01:03 WIB

Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai wali data ekosistem terumbu karang dan padang lamun di Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab BIG dalam mengkoordinasikan pengelolaan informasi geospasial di Indonesia yang akurat, bisa diakses dan bermanfaat.

"Berdasarkan keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 54 tahun 2015, LIPI menjadi salah satu wali data, khususnya untuk ekosistem terumbu karang dan padang lamun," ujar Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Dr. Nurwadjedi di Jakarta, Kamis (11/2).

Penetapan LIPI ini dianggap sesuai karena memiliki Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) yang sejak 1905 telah melakukan riset dan penyimpanan data di bidang kemaritiman, terutama terkait terumbu karang dan padang lamun.

"Nantinya LIPI juga mendapat tugas dalam penyusunan beberapa peta tematik. Di antaranya, peta rencana zonasi pulau kecil, peta wilyah perikanan dan peta jenis perikanan tangkap," tambahnya.

Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Dr. Dirhamsyah mengatakan, hal ini menjadi bentuk apresiasi bagi P2O, namun juga menjadi beban tersendiri bagi timnya untuk mewujudkan data yang bermanfaat bagi mayarakat luas nantinya.

"Penetapan ini merupakan bentuk apresiasi. Penetapan LIPI ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab LIPI sebagai otoritas keilmuan. LIPI berperan cukup penting dalam proses pemaparan data," kata dia.

"Hak informasi mengenai biota dan ekosistem laut merupakan hak individu, yang harus diselenggarakan oleh negara agar masyarakat dapat memanfaatkan untuk hal yang positif nantinya," ujar Dirhamsyah.

Sementara itu, Ketua LIPI Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, mengatakan memang dibutuhkan satu referensi terpusat mengenai semua data dan informasi kemaritiman di Indonesia.

"Selama ini data (kemaritiman) di Indonesia berserakan di berbagai institusi," ungkap Iskandar.

Ke depan, lanjutnya, harus ada sinergi di semua lapisan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

"Kita berharap pihak lain dapat bekerja sama dalam mewujudkan one map policy. Harus ada kerja sama dengan berbagai institusi, lembaga dan universitas juga," tandasnya.

Dengan data dan informasi ini, LIPI juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan di sektor maritim.

Sumber: BeritaSatu.com