Dewan Riset Nasional Dorong UU Penguatan Inovasi

Dewan Riset Nasional Dorong UU Penguatan Inovasi
ilustrasi teknologi ( Foto: berita satu / Berita Satu )
Ari Supriyanti Rikin / WBP Rabu, 9 Agustus 2017 | 15:18 WIB

Makassar- Dewan Riset Nasional (DRN) mendorong agar Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) terkait inovasi. Hal ini untuk memastikan penguatan riset strategis tidak terkendala. Selain itu, untuk menghindari pemotongan anggaran di tengah jalan.

Kepala DRN Bambang Setiadi mengatakan, semua negara maju memiliki UU Inovasi yang mengatur keberlanjutan inovasi seperti Korea, Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, Malaysia, Singapura dan Uni Eropa. "Artinya dengan UU Inovasi pemerintah tidak boleh memotong anggaran riset strategis," katanya di sela pembukaan Seminar Nasional Menuju UU Inovasi untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Kemandirian Nasional di Makassar, Rabu (9/8).

Bambang menambahkan, pemerintah boleh saja memotong anggaran untuk efisiensi. Namun tidak berlaku untuk hal-hal strategis.

Bambang mengaku DRN sudah mengusulkan UU Inovasi dalam dua tahun terakhir ini. Namun dia menyadari dalam penyusunannya ada pertarungan ide, nalar, akal sehat dan politik. "Tingkat ketergantungan yang tinggi dan lemahnya daya saing butuh diselesaikan dengan membangkitkan inovasi," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan, penguatan inovasi sudah diupayakan pemerintah melalui revisi Rancangan UU (RUU) Sistem Inovasi Nasional (Sinas) Iptek No 18 Tahun 2002. Sehingga revisi RUU ini bisa dijadikan langkah penguatan inovasi di Indonesia. "Sudah diajukan RUU Sinas Iptek. Inilah kita masukan di dalamnya UU Inovasi jadi tidak berdiri sendiri, tapi bisa digabung," ucapnya.

Di samping itu, pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang akan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden (kepres). Dalam RIRN ada 10 fokus penelitian dan riset strategis seperti pangan pertanian, kesehatan dan obat, informasi teknologi komunikasi, transportasi, material maju, pertahanan, energi, energi terbarukan, kebencanaan, kemaritiman, sosial dan humaniora.

Sama halnya di RUU Sinas Iptek, penguatan riset, dan inovasi harus terintegrasi agar tidak ada tumpang tindih. Selain itu, keterlibatan swasta dalam mendukung pendanaan perlu didorong.

Sebagai gambaran, saat ini anggaran riset yang bersumber dari pemerintah mencapai 75 persen dan swasta 25 persen. "Di Singapura peran swasta mencapai 80 persen dan pemerintah hanya 20 persen saja," ucapnya.

Terkait stimulus swasta, Menristekdikti mengungkapkan, Kemristekdikti mengusulkan ke Kementerian Keuangan dengan double tax reduction bagi industri yang mendanai riset.



Sumber: Suara Pembaruan