Iuran Naik, BPJS Bakal Kantongi Rp 14 T untuk Tutupi Defisit
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Iuran Naik, BPJS Bakal Kantongi Rp 14 T untuk Tutupi Defisit

Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:15 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Tarif iuran peserta JKN-KIS resmi dinaikkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Pepres) 75 Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober. Penyesuaian besaran iuran di dalam Perpres ini sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya. Khusus penduduk miskin yang tergolong dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI), kenaikan iurannya berlaku surut mulai 1 Agustus 2019. Sementara peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kenaikan iuran mulai berlaku 1 Januari 2020.

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, potensi iuran yang terkumpul dari penyesuaian iuran ini hanya mampu mengurangi sebagian defisit, tetapi tidak menutup sepenuhnya. Defisit diproyeksikan menembus angka Rp 32,8 triliun hingga akhir tahun. Sekarang saja, utang klaim BPJSK ke RS sudah mencapai Rp 19 triliun.

Jika proyeksi defisit Rp 32,8 triliun, sedangkan potensi dana dari penyesuaian iuran hanya menghasilkan Rp 14 triliun, maka masih ada kekurangan sekitar Rp 18,8 triliun. Jika kekurangan ini tidak tertutup di 2019, maka terbawa dan menjadi beban di 2020.

“Jadi kita dukung Perpres ini, tetapi melihat tingginya defisit hingga akhir 2019, maka seharusnya lebih dari sekadar menaikkan iuran. Mesti ada bantuan lagi,” kata Timboel kepada SP, Rabu (30/10) pagi ini.

Kalau pun menjadi carry over di 2020, menurut Timboel, angka yang bisa ditoleransi sekitar Rp 4 triliun, bukan sebesar Rp 18,8 triliun. Karena pada akhirnya beban ini akan kembali berdampak pada rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada peserta.

Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, menyambut baik kenaikan iuran ini. Iqbal optimistis penyesuaian iuran ini akan mengatasi permasalahan kekurangan pembiayaan selama ini. Iuran yang terkumpul mencukupi pembiayaan program hingga akhir 2019.

“Ini menjadi bagian dari solusi permanen bahwa program JKN-KIS bisa tetap menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dengan kontribusi dari iuran,” kata Iqbal kepada SP, Rabu (30/10) pagi.

Apakah penyesuaian ini menutup defisit di 2019 ? Menurut Iqbal, untuk menyelesaikan defisit tidak hanya soal pembiayaan JKN-KIS di 2019, melainkan juga di tahun-tahun berikutnya. Yang penting menurut dia, rumah sakit mampu memberikan pelayanan dengan konsentrasi penuh karena ada kepastian kecukupan pembiayaan.

Di dalam salinan Perpres 75/2019 yang merupakan perubahan dari Perpres 82/2018 tersebut disebutkan, untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian iuran. Adapun besaran iuran untuk PBI naik menjadi Rp 42.000, dari sebelumnya Rp 23.000 per orang per bulan. Kemudian, peserta PBPU kelas III naik menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500. Kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Besaran iuran yang baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Perpres 75 ini juga mengatur perubahan untuk segmen pekerja penerima upah (PPU) atau karyawan, baik itu pemerintah maupun swasta. Ada perubahan soal batas maksimum upah.

Untuk PPU swasta, sebelumnya besaran iuran ke JKN-KIS dihitung sebesar 5% dari batas maksimum upah Rp 8 juta per bulan, sekarang dinaikkan menjadi Rp 12 juta. Sedangkan untuk PPU pemerintah juga sebesar 5% dari batas maksimum Rp 12 juta. Bedanya, PPU pemerintah dihitung berdasarkan batas maksimum dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain.

Sebesar 5% dari batas maksimum upah itu terdiri dari 4% yang dibayarkan pemberi kerja (perusahaan dan pemerintah), dan 1% oleh pekerja. Jadi, jika seorang pegawai memiliki gaji Rp 12 juta misalnya, maka dipotong Rp 600.000 di mana Rp 120.000 dibayarkan oleh pekerja, dan sisanya oleh pemberi kerja. Namun, untuk peserta PPU pemerintah, perubahan batas maksimum upah dan tunjangan ini mulai berlaku 1 Oktober 2019, sedangkan PPU swasta baru berlaku di 1 Januari 2020.

Khusus penduduk miskin atau PBI, perubahan iurannya mulai berlaku 1 Agustus 2019 atau berlaku surut. Dengan demikian, pemerintah akan membayarkan selisih dari kenaikan iuran PBI ini sebesar Rp 19.000 untuk lima bulan ke depan (sejak Agustus sampai Desember) kepada BPJS Kesehatan (BPJSK).

Menurut Perpres ini, pemerintah pusat tidak hanya membayarkan tarif iuran yang baru dari PBI APBN, tetapi juga PBI APBD atau yang didaftarkan pemda. Dengan demikian, pemerintah pusat akan membayarkan hampir 134 juta orang terdiri dari 96,8 juta orang PBI APBN dan 37 juta PBI APBD untuk lima bulan ke depan dengan total anggaran sekitar Rp 12,7 juta triliun.

Pemerintah juga akan membayarkan lebih dahulu iuran untuk PPU pemerintah, yaitu pejabat negara, PNS pusat, dan TNI/Polri berjumlah kira-kira 4,2 juta orang untuk tiga bulan ke depan (sejak Oktober sampai Desember) dengan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, ada potensi dana segar sekitar Rp 14 triliun dari kenaikan iuran ini kepada BPJSK hingga akhir tahun.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

4 Cara Meredam Emosi Ketika Marah

Empat cara meredam emosi ketika sedang marah

KESEHATAN | 30 Oktober 2019

Menkes Datangi Kantor IDI meski Pernah Diberhentikan

Menkes Terawan berkunjung ke kantor IDI didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Pribadi dan langsung melaksanakan rapat secara tertutup.

KESEHATAN | 30 Oktober 2019

Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Peserta JKN-KIS kelas I membayar iuran Rp 160.000 per bulan.

KESEHATAN | 29 Oktober 2019

Tak Boleh Pantang, Penderita Kanker Harus Makan Lebih Banyak dari Orang Sehat

Tidak ada pantangan makanan apapun untuk penderita kanker. Pasien kanker justru perlu mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan makanan berprotein tinggi hingga dua kali lipat dari orang sehat

KESEHATAN | 29 Oktober 2019

Menkes Pastikan Program Kesehatan Antarlembaga Tidak Tumpang Dindih

Kalau program tidak disinkronkan, maka tidak bisa fokus.

KESEHATAN | 28 Oktober 2019

Kecukupan Nutrisi Bantu Pasien Lawan Sel Kanker

Ketika berat badan turun drastis, pasien akan sulit untuk melawan sel kanker, dan membantu sel normal untuk bangun kembali.

KESEHATAN | 28 Oktober 2019

Menkes Terawan Diharapkan Perbaiki JKN

Menteri Kesehatan diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan kesehatan di Indonesia.

KESEHATAN | 28 Oktober 2019

Berantas Obat Palsu, BPOM Gunakan Tiga Pendekatan

Badan POM juga melakukan multistakeholder engagement melalui kerja sama asosiasi ekspedisi, asosiasi e-commerce, market places.

KESEHATAN | 28 Oktober 2019

Aktivitas Fisik Jadikan Anak Lebih Bahagia

Anak usia 5 tahun hingga 17 tahun direkomendasikan beraktivitas fisik minimal 60 menit dalam sehari.

KESEHATAN | 27 Oktober 2019

Kecukupan Nutrisi Bantu Lawan Sel Kanker 


Kecukupan nutrisi sangat penting bagi penderita kanker untuk tetap bertahan.

KESEHATAN | 27 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS