Tak Ada Subdisi JKN, Peserta Kurang Mampu Masuk PBI
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Tak Ada Subdisi JKN, Peserta Kurang Mampu Masuk PBI

Selasa, 7 Januari 2020 | 12:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah bersepakat untuk melaksanakan penyesuaian iuran program JKN-KIS sebagaimana telah diatur dalam Perpres 75 tahun 2019. Dengan demikian, tidak ada lagi wacana-wacana atau rencana untuk menyubsidi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III yang dianggap tidak mampu.

Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membayar iuran, pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi, antara lain memasukkan mereka sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mempersiapkan skema untuk mengantisipasi pelaksanaan Perpres 75/2019 terutama bagi peserta yang merasa tidak mampu membayar sesuai besaran iuran yang baru. Mereka yang tidak mampu akan dialihkan menjadi peserta PBI.

“Kami sudah perhitungkan semuanya. Mekanisme pengalihan ini agar dapat dipastikan semua dilakukan secara terintegrasi,” kata Menko PMK usai memimpin rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan Perpres 75/2019 tersebut di Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor ini dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan (BPJSK) Fachmi Idris, perwakilan Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menko PMK mengatakan telah memerintahkan Menteri Sosial dan BPJSK untuk mempercepat proses pembersihan (cleansing) data PBI, sehingga mereka yang sudah mampu dan tidak layak menjadi PBI diganti dengan kelas 3 PBPU yang benar-benar tidak mampu.

Saat ini, menurutnya masih ada 6 juta orang PBI yang akan dilakukan pembersihan. Kelas 3 PBPU yang terbukti miskin atau kurang mampu akan dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemsos), yang selanjutnya didaftarkan menjadi peserta PBI, baik itu yang dibiayai dari APBN maupun APBD.

Kemsos melaporkan pada 2019 lalu telah melakukan pembersihan data PBI sebanyak 10 juta jiwa dari total 96,8 juta orang. Jumlah yang dibersihkan ini telah diganti dengan peserta baru yang dianggap lebih layak. Proses pembersihan masih terus dilakukan setiap tiap bulannya untuk memastikan penerima PBI adalah penduduk yang benar-benar tidak mampu.

Menko PMK juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait pemerintah daerah yang berencana memangkas jumlah PBI yang ditanggung lewat APBD. Beberapa pemda dikabarkan memangkas jumlah PBI yang ditanggung, bahkan ada yang memutuskan tidak mengikuti program JKN-KIS lagi dengan alasan tidak sanggup bayar iuran peserta yang naik.

“Sudah saya koordinasikan dengan Menteri Keuangan, dan untuk itu (pemda yang tidak mengurangi jumlah peserta-red) akan ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan,” kata Menko PMK.

Ia mengatakan, kenaikan iuran JKN-KIS berimbas pada turun kelas perawatan peserta dan juga potensi pendapatan BPJSK. Ini konsekuensi yang harus diterima, dan yang terpenting menurut Menko PMK, masyarakat membayar sesuai kemampuannya, sehingga pembayaran iuran lebih teratur.

Dirut BPJSK Fachmi Idris mengatakan, dari sekitar 30 juta peserta PBPU, sebanyak 19,9 jutanya adalah segmen kelas 3. Dari jumlah kelas 3 itu, ada sekitar 9,8 juta yang menunggak membayar iuran. Mereka inilah yang akan dicek, apakah menunggak karena kurang mampu, mampu tetapi tidak mau membayar, atau faktor lainnya. Jika mereka terbukti tidak mampu, maka lewat dinas sosial kabupaten/kota didaftarkan ke DTKS Kemsos sebagai calon peserta PBI.

“Jadi untuk peserta PBPU kelas 3 yang benar-benar tidak mampu silahkan datang (ke dinas sosial-red), nanti didaftarkan oleh Kemsos sebagai PBI sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Fachmi.

Menurut Fachmi, data para penerima PBI sangat dinamis atau bergerak terus. Ada yang tadinya kurang mampu tetapi sekarang sudah mampu dan sebaliknya, atau peserta meninggal. Jumlah PBI ini terus dilakukan pembersihan, sehingga bisa diganti dengan kelas 3 PBPU. Proses ini menurut Fachmi akan lebih dipercepat dari biasanya untuk memastikan tidak ada peserta kelas 3 PBPU yang nonaktif karena tidak mampu bayar.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Leptospirosis, Penyakit Mematikan tetapi Sering Salah Didiagnosis

Gejalanya mirip dengan flu biasa, seperti menggigil, batuk, sakit kepala tiba-tiba, demam tinggi, nyeri otot, hilang nafsu makan, serta mata merah dan iritasi.

KESEHATAN | 6 Januari 2020

Pascabanjir, Pemda Diimbau Waspadai Potensi KLB Leptospirosis

Sampai Oktober 2019 tercatat 686 kasus leptospirosis dengan 110 kematian.

KESEHATAN | 6 Januari 2020

Pekerja Komuter Cenderung Alami Masalah Tidur

Orang dengan jam kerja lebih lama dan perjalanan panjang lebih cenderung memiliki kelebihan berat badan.

KESEHATAN | 5 Januari 2020

Pentingnya Trauma Healing Anak Korban Banjir

Kegiatan pemulihan trauma korban banjir juga melibatkan anggota PMI, Karang Taruna, dan Yayasan Abhipraya Responsif.

KESEHATAN | 5 Januari 2020

BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Peserta Turun Kelas

BPJS Kesehatan menyatakan peserta yang turun kelas rawatan masih dalam batas wajar.

KESEHATAN | 5 Januari 2020

Iuran JKN Naik, Jumlah Peserta Turun Kelas Tak Signifikan

Potensi turun kelas perawatan khususnya terjadi pada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.

KESEHATAN | 5 Januari 2020

Kemkes Imbau Korban Banjir Waspadai Lestospirosis

Kemkes telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit lestospirosis.

KESEHATAN | 4 Januari 2020

8 Cara Sederhana Menghindari Penyakit Pascabanjir

Beberapa penyakit berpotensi muncul dan meningkat kasusnya pascabanjir.

KESEHATAN | 4 Januari 2020

Waspada Penyakit-penyakit Pascabanjir

Banjir dapat menyebabkan leptospirosis, diare, demam tifoid, DBD, ISPA, dan hipotermia.

KESEHATAN | 4 Januari 2020

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPR: Pemerintah Abaikan Keputusan Bersama

Sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua yang diusulkan oleh Kemkes untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3.

KESEHATAN | 3 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS