Atas Nama Keadilan, Pemerintah Hapus Semua Kelas JKN-KIS Mulai Tahun Depan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (0)   |   COMPOSITE 5759.92 (0)   |   DBX 1054.23 (0.41)   |   I-GRADE 169.662 (0.59)   |   IDX30 501.412 (2.05)   |   IDX80 131.739 (0.51)   |   IDXBUMN20 371.622 (1.64)   |   IDXG30 135.832 (0.57)   |   IDXHIDIV20 450.213 (2.13)   |   IDXQ30 146.619 (0.62)   |   IDXSMC-COM 244.641 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (1.49)   |   IDXV30 126.958 (0)   |   INFOBANK15 989.895 (3.65)   |   Investor33 430.473 (1.38)   |   ISSI 168.725 (0)   |   JII 619.114 (0)   |   JII70 212.184 (0)   |   KOMPAS100 1175.82 (0)   |   LQ45 920.779 (3.88)   |   MBX 1601.16 (0)   |   MNC36 321.923 (1.13)   |   PEFINDO25 313.689 (0.43)   |   SMInfra18 292.004 (0)   |   SRI-KEHATI 368.014 (0)   |  

Atas Nama Keadilan, Pemerintah Hapus Semua Kelas JKN-KIS Mulai Tahun Depan

Kamis, 21 Mei 2020 | 22:48 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai 2021, pemerintah akan memberlakukan kelas standar untuk perawatan rawat inap bagi peserta JKN-KIS. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi yang namanya peserta mandiri kelas 1, 2 dan 3. Konsep ini tengah dimatangkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan melibatkan semua pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi dokter, dan rumah sakit (RS).

Anggota DJSN, Paulus Agung Pambudhi menjelaskan, kelas standar dalam pelayanan JKN-KIS sebetulnya adalah perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi selama ini tidak dilaksanakan. Kelas standar adalah satu kelas atau satu tipe pelayanan yang sama untuk seluruh peserta JKN-KIS. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam pelayanan di RS seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau VIP.

“Kalau nanti sudah ditetapkan kelas standar, tidak ada lagi kelas I, 2, dan 3. Karena ini perintah UU, maka seharusnya berlaku untuk semua segmen, tidak untuk segmen tertentu,” kata Agung kepada SP, Kamis (21/5/2020) malam.

Mengenai bentuknya nanti seperti apa, menurut Agung, sampai saat ini belum diputuskan karena masih dalam pembahasan intensif dan kajian mendalam oleh tim. Sejauh ini, lanjutnya, ada sejumlah opsi atau skenario untuk kelas standar ini.

Dua di antaranya adalah akan ada dua kelas perawatan yaitu kelas A dan kelas B, atau kelas PBI dan non-PBI. Kemudian opsi kedua adalah satu kelas saja atau tanpa kelas. Artinya, kelas perawatan di RS saat ini dilebur jadi satu.

Yang jelas, menurut Agung, kelas standar ini prinsip utamanya adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta tidak menurun. Untuk standar pelayanan medisnya tetap sama. Yang berubah lebih kepada fasilitas di ruang perawatan terkait kenyamanan, seperti ukuran kamar, ukuran tempat tidur, jumlah pasien di dalam satu ruangan, jarak tempat tidur, dilengkapi AC atau tidak, penempatan peralatan medis, dan lain-lain.

Menurut Agung, konsep baru ini diputuskan dalam sebuah kebijakan pemerintah pada akhir tahun 2020. Setelah keluar, maka semua pihak terutama RS harus mulai menyesuaikan dengan kelas standar ini. Pada 2021 rencana ini akan dimulai di sejumlah RS yang menjadi model percontohan. Ditargetkan kira-kira dalam 3 tahun, semua RS sudah bisa menerapkan standar yang sama.

Diskriminasi

Anggota DJSN lain dari unsur ahli, Muttaqien mengatakan, kelas standar ini menurut amanat UU SJSN adalah untuk memastikan adanya keadilan bagi seluruh peserta dalam mendapatkan layanan. Tidak ada diskriminasi atau perbedaan terhadap peserta mampu dan tidak mampu dalam pelayanan kesehatan.

Menurut Muttaqien, saat ini tim masih melakukan kajian mendalam soal kriteria standar pelayanan di kelas standar tersebut, termasuk hitung-hitungan tarif dan teknis pelaksanaan di lapangan. Ia mengatakan, pembahasan konsep kelas standar ini rampung pada 2020. Saat ini, perkembangannya sudah mencapai 70%.

Pembahasan mengenai kelas standar dan kebutuhan dasar kesehatan untuk peserta JKN-KIS ini sudah mulai dibahas sejak 2019. Untuk implementasinya akan dilakukan bertahap karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Butuh waktu terutama bagi RS untuk melakukan penyesuaian. Sebab, begitu konsep ini menjadi sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah, tentu akan ada perubahan yang perlu dilakukan RS.

Ia mengatakan, konsep kelas standar ini berlaku untuk semua RS yang bekerja sama BPJS Kesehatan. Konsep ini juga mempertimbangkan keberlanjutan operasional semua RS termasuk RS swasta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RS di Indonesia Miliki Kemampuan Tangani Pasien Asing

Wakil Ketua Komisi IX DPR menilai rumah sakit di Indonesia sudah memiliki kemampuan dan fasilitas yang baik untuk menangani pasien asing.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Singapura Tolak Pasien Asing, Peluang Bagi RS di Indonesia

Kebijakan Singapura menghentikan penerimaan pasien asing menjadi peluang bagi Indonesia.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Kemampuan Dokter dan Tenaga Medis Indonesia Dinilai Mumpuni

SDM di bidang kesehatan, dinilai memiliki kemampuan mumpuni dari segi keilmuan.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Cegah Penyebaran, Pemerintah Harus Siapkan RS Khusus Covid-19

Sejak munculnya pandemi Covid-19, pasien yang tidak terpapar Covid-19 terabaikan pengawasan dan perawatannya.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

65% Pengguna Instagram Pilih Jalani PSBB

Sebanyak 83 persen responden mengaku patuh menjalankan PSBB dan hanya 17 persen yang cuek.

KESEHATAN | 20 Mei 2020

Bertambah 6, Kasus Positif Covid-19 di DIY Capai 215

Dua dari penambahan enam kasus baru diantaranya merpakan tenaga medis di RSUP Dr. Sardjito.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Ikatan Dokter Indonesia Khawatirkan Ledakan Kasus Baru Covid-19

PB IDI mengkhawatirkan terjadinya ledakan kasus karena kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dari pemerintah mulai kendor.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

9 Pasien Positif Covid-19 di Bengkulu Dinyatakan Sembuh

Pasien virus covid-19 yang dinyatakan sembuh berasal dari tenaga medis dan masyarakat umum.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Jelang Idulfitri, Pemerintah Kembali Ingatkan Protokol Kesehatan

Masyarakat diminta agar mematuhi protokol kesehatan dalam berkegiatan menjelang Idulfitri 1441 H.

KESEHATAN | 21 Mei 2020

Jatim Sumbang Penambahan Terbanyak Kasus Covid-19

Dalam 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 502 kasus baru di Jatim atau lebih dari separuh dari total penambahan kasus baru di Indonesia yakni 973.

KESEHATAN | 21 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS