AZWI: Tinjau Ulang Regulasi Impor Sampah
INDEX

BISNIS-27 448.452 (3.2)   |   COMPOSITE 5112.19 (37.88)   |   DBX 973.986 (6.52)   |   I-GRADE 139.714 (1.75)   |   IDX30 428.304 (3.04)   |   IDX80 113.764 (0.79)   |   IDXBUMN20 291.927 (4.03)   |   IDXG30 119.182 (0.33)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.94)   |   IDXQ30 124.656 (1.32)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.88)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.56)   |   IDXV30 107.478 (0.59)   |   INFOBANK15 831.648 (12.44)   |   Investor33 374.125 (3.04)   |   ISSI 151.171 (0.22)   |   JII 550.867 (-0.03)   |   JII70 188.056 (0.12)   |   KOMPAS100 1022.34 (5.53)   |   LQ45 789.815 (5.28)   |   MBX 1412.7 (10.01)   |   MNC36 280.331 (1.92)   |   PEFINDO25 282.464 (3.74)   |   SMInfra18 241.575 (0.89)   |   SRI-KEHATI 316.512 (3.1)   |  

AZWI: Tinjau Ulang Regulasi Impor Sampah

Rabu, 26 Juni 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintah untuk tegas menolak sampah impor dari negara lain yang menyusup lewat kontainer dengan modus bahan daur ulang. AZWI memandang, pengelolaan sampah di dalam negara saja masih buruk. Datangnya sampah dari negara lain hanya akan memperburuk persoalan sampah di Indonesia.

AZWI yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi penggiat lingkungan ini juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan dan regulasi importasi sampah dan reja, khususnya plastik dan kertas.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengatakan, perlu dilakukan pencegahan sebelum terjadi keterlanjuran. Pengimpor sampah juga harus bertanggung jawab terhadap aktivitasnya karena masuk kategori pencemaran terhadap lingkungan.

"Cabut izin impornya. Harus ada tindakan tegas kalau tidak mau Indonesia jadi tempat penadah sampah," katanya di Jakarta, Selasa (25/6).

Di luar negeri, ada kewajiban daur ulang sampah (recycle). Namun karena biayanya mahal, maka negara tersebut mengirim sampah tersebut ke luar negaranya alias lempar tanggung jawab. Sampah ini disisipkan di bahan yang didaur ulang.

"AZWI menginginkan Indonesia bebas sampah. Impor sampah ini hanya akan menguntungkan negara pengekspor sampah," tegas Nur Hidayati.

Seperti yang diungkap Jambeck dalam laporannya, tahun 2015 para peneliti menyatakan Indonesia merupakan negara kedua penyumbang pencemaran laut global. AZWI berpandangan, dengan mencermati sikap tegas Tiongkok dan negara ASEAN lain, Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai pencemar lautan global lagi.

Studi Bank Dunia mengungkapkan, komposisi sampah pada badan air Indonesia terdiri dari 21% popok sekali pakai, 16% tas plastik keresek, bungkus plastik atau sachet 5%, kaca dan logam 4%, botol plastik 1%, plastik lainnya 9%, dan sampah organik 44%.

"Impor sampah nonbahan berbahaya beracun (B3) harus masuk dalam daftar larangan terbatas dan tidak masuk jalur hijau," ucapnya.

Selain itu dalam rekomendasi lainnya, AZWI kata Nur Hidayati juga mendesak tanggung jawab perusahaan mengambil sampah dari produk yang dihasilkannya (extended producers responsibility). Kuota impor sampah plastik harus dibatasi. Produksi dan konsumsi kemasan plastik dalam negeri juga harus dikurangi secara drastis.

Selama kurun waktu 1988-2016, Tiongkok telah menyerap sekitar 45,1% sampah plastik dunia. Namun sejak Maret 2018, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan ketat impor sampah plastik lewat kebijakan national sword. Hal ini membuat perdagangan sampah khususnya sampah plastik di seluruh dunia terguncang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemenpora Ajak Mahasiswa Optimalkan Potensi Wirausaha

Kemenpora mengajak generasi muda khususnya para mahasiswa-mahasiswi untuk mengoptimalkan aktual potensi wirausaha.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Kemah Pemuda

Polda Metro Jaya menetapkan Ahmad Fanani sebagai tersangka kasus kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia 2017.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Siloam Hospital Purwakarta Berbagi Ilmu dengan 120 Bidan

Seminar menghadirkan pembicara dr Tia Indriana SpOG, dr Anggia F. Riziamuti SpA, M Kes, dr Gracia Merryane RGR SpOG, serta Ketua IBI Purwakarta, Yeyen.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Penyelidikan Rusuh 21 Mei, Polri Tunggu Komnas HAM-Kompolnas

Untuk kaliber 9 mm itu tingkat kerusakan proyektil cukup parah, dan pecah, sehingga alur senjata dalam proyektil itu sulit ditemukan.

NASIONAL | 26 Juni 2019

IGI Dukung Skema SNMPTN Dihapus

Sekolah berakreditasi bagus semakin bagus, sedangkan yang jelek semakin jelek. Oleh karena itu, IGI mendukung keinginan Kemdikbud agar kuota SNMPTN.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Anggota Pansel Akui Ada "Keinginan Pimpinan" Terkait Seleksi Jabatan di Kemag

Hasan mengaku sudah melakukan kewajibannya sebagai pansel jabatan di Kemag.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Polda Jatim Bongkar Praktik Aborsi Ilegal Bertarif Tarif Rp 1 Juta

Tersangka membuka praktik aborsi, baik di rumah maupun kamar hotel di Surabaya dengan menggunakan obat-obatan.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Penyebab Harga Ayam Merosot, Jateng Tertibkan Peternak Ilegal

Terjadinya oversupply tersebut, tidak terlepas dari munculnya sejumlah peternak ilegal dan tidak terdeteksi.

NASIONAL | 26 Juni 2019

2019, Polri Catat Kasus Hoax Meningkat Tajam

Kalau tahun lalu itu satu tahun ada 52 kasus. Tahun ini dari Januari sampai Juni sudah ada 51 kasus hoax.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Khofifah Kembali Tak Hadir untuk Bersaksi di Sidang Jual-Beli Jabatan

Dari sembilan saksi, hanya tujuh orang yang hadir di persidangan.

NASIONAL | 26 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS