Penggunaan Dana BOS Harus Transparan
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Selasa, 17 September 2019 | 12:00 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengembangkan program digitalisasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.
Menurut koordinator nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kebijakan alokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ini harus dilakukan secara transparan.

Artinya, harus jelas kriteria sekolah seperti apa yang akan masuk dalam daftar penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Pengelolaannya juga harus dilakukan dengan partisipatif, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik.

“JPPI setuju dengan adanya kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Tetapi harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan,” kata Ubaid kepada SP, Selasa (17/9).

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi segala penyalahgunaan dana BOS khususnya BOS Kinerja, sebaiknya sekolah yang mendapat dana itu haruslah sekolah yang pengelolaan dananya sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak perencanaan sampai evaluasi. Dengan begitu, akan ada perubahan perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas sekolah, mulai dari sumber daya manusia (SDM), proses pembelajaran, hingga sarana pendidikan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza Azzahra. Dia mengatakan, harus ada desakan kepada tiap-tiap sekolah yang menerima dana BOS untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana.

“Sumber kerawanan utama penggunaan dana BOS adalah untuk menggaji guru honorer. Ke depan, guru honorer akan mendapatkan gaji dari DAU (dana alokasi umum, red). Oleh karena itu, sosialisasi penggunaan dana BOS harus makin ditingkatkan agar tidak ada sekolah yang menggunakan dana tersebut untuk menggaji guru honorer. Jika perlu, sebaiknya setiap sekolah wajib mengumumkan penggunaan dana BOS dan ditempel di papan pengumuman sekolah. Orang tua pun perlu diedukasi (dengan informasi) bahwa mereka merupakan pihak yang berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS di sekolah anak mereka,” ujarnya.

Evaluasi Mendalam
Selanjutnya, Nadia meminta penggunaan dana BOS ini dievaluasi secara mendalam. Pasalnya, selama ini meski proses pengawasan dana BOS telah dilakukan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, masih juga ditemukan sejumlah persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan penggunaan dana BOS.

Nadia menyebutkan, di luar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebaiknya juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak yang bertugas mengawasi penggunaan dana BOS. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat menjadi referensi bagi metode pencegahan dan pengawasan yang dapat dijalankan oleh LPMP ke depannya.

“Diharapkan dengan begini, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih cepat dan segera diselesaikan. Evaluasi mendalam ini penting supaya LPMP mendapatkan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang berpotensi dilanggar atau dicurangi. Belum lagi LPMP bisa melihat hal-hal apa saja yang masih harus dibenahi lewat penggunaan dana BOS. Deteksi dini terhadap potensi ini tentu akan memperkuat akuntabilitas penggunaan dana BOS sehingga penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan terbabas dari pelanggaran,” jelasnya.

Nadia menyebutkan, perluasan otoritas LPMP untuk dapat mengawasi penggunaan dana transfer ke daerah dan dana BOS merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi pendidikan di Indonesia. Pasalnya, BOS merupakan salah satu program utama dalam pendidikan di Indonesia sejak 2005 atau sekitar 14 tahun lalu. Sudah seharusnya evaluasi mendalam dan perubahan pengawasan ini dilakukan sejak lama.

Selain itu, Nadia menuturkan, upaya pengawasan dana BOS ini juga dapat dipandang sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan peran manajemen sekolah dalam mengelola anggaran. Diharapkan, sekolah dapat lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam mengelola BOS.

“Yang tidak kalah penting meningkatkan koordinasi dan pembagian otoritas yang jelas dari tiap lembaga yang bertugas untuk mengawasi dana BOS agar tercipta sinkronisasi. Hal ini penting mengingat bahwa banyaknya pihak yang melakukan pengawasan tidak serta merta menurunkan tingkat penyelewengan dana BOS,” ucapnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju revisi UU 30/2002 disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 17 September 2019

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi sudah gerah dengan sikap KPK yang sudah berlebihan. Itu sebabnya, ia memahami kalau Jokowi sepakat revisi UU KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Jokowi: Segala Usaha Sudah Dilakukan untuk Mengatasi Karhutla

Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

NASIONAL | 17 September 2019

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.100 Meter

BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.100 meter ke arah hulu Kali Gendol.

NASIONAL | 17 September 2019

Kasus Izin Impor Bawang, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diperiksa

Tim penyidik KPK akan memeriksa Dijen Perdagangan Luar Negeri Kemdag, sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan impor bawang putih tahun 2019.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS