Untuk Jadi Guru, Sarjana Wajib Kantongi Sertifikat Profesi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Untuk Jadi Guru, Sarjana Wajib Kantongi Sertifikat Profesi

Selasa, 8 Oktober 2019 | 14:00 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2018, secara total jumlah guru nasional sebanyak 3.010.545 orang. Mereka tersebar di sekolah negeri sebanyak 2.078.064 guru, dan di sekolah swasta sebanyak 932.481 guru.

Namun, dari total keseluruhan guru tersebut, hanya 1.374.240 guru yang telah bersertifikat. Sementara sisanya sebanyak 1.636.305 guru belum bersertifikat. Untuk menangani masalah ini, pemerintah akan menghadirkan skema pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri. Sebelum jadi guru, para sarjana pendidikan harus mengantongi sertifikat terlebih dahulu. Dengan begitu, program ini akan setara dengan program profesi lainnya seperti dokter, notaris, maupun advokat.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ismunandar mengatakan, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berhak mengajar adalah guru yang telah mengantongi sertifikasi. Selama ini, untuk mensertifikasi semua guru, pemerintah masih melakukan PPG kepada para guru dalam jabatan.

“Harapan kami, mendatang pengangkatan guru harus (dilakukan kepada yang) sudah ada sertifikasi profesi, sehingga ke depan enggak ada lagi PPG dalam jabatan,” ucap Ismunandar kepada SP, Senin (7/10/2019) malam.

Ismunandar menambahkan, PPG prajabatan mandiri ini bertujuan untuk mengantisipasi agar mendatang, salah satu syarat proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru adalah harus mengantongi sertifikasi profesi. Dengan begitu, guru dalam jabatan tidak lagi menjalankan PPG sehingga guru dapat meningkatkan profesionalismenya.

Ismunandar menyebutkan, PPG prajabatan mandiri gelombang pertama ini akan diadakan di 63 perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah teruji dan selama ini menjalankan PPG dalam jabatan.

Adapun kuota yang sediakan sebanyak.12.225 kursi. Menurut Ismunandar, kuota PPG mandiri ini disediakan Kemristekdikti untuk lulusan sarjana yang belum mengajar untuk meraih sertifikasi profesi.

“Nanti dari kuota yang diberikan ini, Kemristekdikti melihat perkembangannya seperti apa. Pengawasan lainnya ini dilakukan oleh lembaga nasional LPTK. Mereka yang melaporkan hasil kepada Kemristekdikti. Kami tidak bisa melakukan pengawasan sedetail mungkin karena itu merupakan tugas perguruan tinggi penyelenggara,” terangnya.

Terkait dengan biaya, Ismunandar menuturkan, besaran pembiayaan sepenuhnya diserahkan kembali kepada panitia LPTK nasional. Kendati demikian, Ismunandar meyakini, pembiayaan PPG prajabatan mandiri ini tidak mahal. Bahkan, Direktur Pembelajaran, Dijten Belmawa Kemristekdikti, Paristiyanti Nurwardani menyebutkan, besaran biaya berkisar dari Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester. Dia juga menyebutkan, gelombang pertama akan dimulai awal Januari 2020.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

UAJY Raih Hak Paten Serbuk Pembunuh Nyamuk DBD

Selama penelitiannya berlangsung, Bowo dibantu melalui dana hibah fundamental yang diberikan pemerintah DI Yogyakarta.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

38 Orang Warga Medan Mengungsi dari Wamena Disambut Pemprov Sumut

"Saya yang akan langsung menyambut kedatangan mereka di kantor gubernur," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

5 Daerah Belum Teken NPHD, Diserahkan ke Kemdagri

Kelima kabupaten/kota yakni Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Nias Selatan, serta Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Penembakan di Kertapura Motifnya Bercanda

Terduga pelaku menembak dengan menggunakan senjata jenis revolver.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Hujan Belum Mampu Padamkan Karhutla di Jambi

Karhutla di Jambi bisa padam total sepekan mendatang sebab diperkirakan hujan masih turun di daerah itu.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Kolaborasi, Kunci Utama Kabupaten Siak Cegah Karhutla

Siak Hijau menjadi komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

PLTA Batang Toru Setara 12 Juta Pohon

Dengan memakai energi air, PLTA Batang Toru juga akan menghemat devisa US$ 400 juta/tahun karena tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar diesel.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Kasus Suap Proyek BHS, KPK Periksa VP PT Angkasa Pura II

Amrizal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) yang melibatkan PT AP II dan PT INTI.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Teknologi Berperan Mempermudah Manusia di Era Society 5.0

Konferensi ICAMT-ICMR 2019 melibatkan 200 peserta dari dalam dan luar negeri.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Kasus Korupsi 14 Proyek Fiktif, KPK Periksa Dua Pegawai Waskita Karya

KPK menduga kerugian keuangan negara akibat korupsi terkait 14 proyek yang dikerjakan PT Waskita lebih dari Rp 186 miliar seperti yang ditaksir sejauh ini.

NASIONAL | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS