Hanya 7 Pemda yang Alokasikan 20% Anggaran Pendidikan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Hanya 7 Pemda yang Alokasikan 20% Anggaran Pendidikan

Senin, 11 November 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com -Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengatakan, neraca pendidikan daerah (NPD) yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2019 menunjukkan 99% pemda masih mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah 20% dalam APBD masing-masing. Padahal, amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengharuskan pemda mengalokasikan anggaran pendidikan murni minimal 20% dari APBD. Jumlah ini belum ditambah dengan dana transfer dari APBN.

Hanya terdapat tujuh pemda yang mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20%. Mereka adalah Kabupaten Bandung Jawa Barat (20,05%), Kabupaten Bangli Bali (20,2%), Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur (20,29%), Kabupaten Bogor Jawa Barat (21%), Kabupaten Pemalang Jawa Tengah (21,11%), Provinsi Sumatera Barat (21,7%), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan (23,79%).

Indra menyebutkan, dari NPD tersebut terlihat bahwa pemda belum memiliki kesadaran untuk menjalankan amanah UUD tersebut. Pasalnya, terdapat beberapa daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan, bahkan hingga mendapat nilai minus.

“Dari NPD ini, kita melihat mereka (pemda, red) yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa tetapi tidak dijalankan dengan baik. Padahal dananya Rp 500 triliun dari APBN. Nah ini mau sampai kapan? Yang ada tiap tahun Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan, red) selalu mengeluh bahwa anggaran makin tinggi tetapi hasil makin rendah. Memang faktanya makin rendah,” kata Indra saat ditemui media pada acara Rembuk Pendidikan bertemakan “Prioritas Program Pendidikan dan Kebudayaan Nasional” yang diinisiasi Yayasan Suluh Nusantara Bakti dan NU Circle Gernas Tastaka, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Indra menjelaskan, minimnya komimen pemda terhadap anggaran pendidikan terbukti pada masih ditemukannya sekolah ambruk di berbagai wilayah. Sebab, pemda yang dipercayakan mengelola pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah hanya menunggu anggaran dari pemerintah pusat.

Jika hal tersebut dibiarkan terus maka sumber daya manusia (SDM) unggul yang menjadi visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sulit terwujud karena hanya sebatas retorika. Oleh karena itu, Indra mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terjadi selama ini, pemerintah pusat, yakni Kemdikbud, selalu berpatokan pada otonomi daerah dalam menyikapi sesuatu.

Menurut Indra, sikap Kemdikbud yang melepaskan tanggung jawab pendidikan pada Pemda memang tidak salah. Akan tetapi, sikap itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Indra menyebut, peristiwa sekolah rusak dengan memakan dua korban hingga meninggal dunia ini sebagai salah satu cambukan bagi pemda dan pemerintah pusat untuk membuat konsep pendidikan melalui blue print (cetak biru) pendidikan. Pasalnya, dengan tidak memiliki cetak biru pendidikan alokasi dana pendidikan tidak akan terkonsep. Bahkan, sekelas DKI Jakarta pun masih belum memiliki konsep pendidikan. Hal ini ditemukan dengan adanya alokasi anggaran untuk membeli lem Aibon.

“Di daerah yang levelnya DKI Jakarta saja tidak punya konsep. Padahal kan lebih mudah, datanya di dapodik (data pokok pendidikan, red) ada berapa sekolah yang rusak dan berapa sekolah DKI Jakarta tidak memiliki komputer. Ini perlu diperhatikan,” ucapnya.

Indra menuturkan, adanya cetak biru pendidikan bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki persamaan visi dan misi dalam membangun SDM unggul. Pasalnya, Indra menilai, selama ini masalah pendidikan belum dijadikan fokus. Sebab, hasil dari pendidikan ini tidak seperti pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati secara langsung, melainkan harus menunggu sepuluh tahun mendatang. Sedangkan dalam politik, bukti kerja harus ditunjukkan melalui hasil yang terlihat.

Untuk itu, Indra mengharapkan, selain membuat cetak biru pendidikan, Kemdikbud harus bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dalam hal ini, Kemdagri harus menegaskan bahwa dalam APBD yang disahkan, sebesar 20% adalah untuk pendidikan.

“Kalau tidak sesuai dengan 20%, harusnya jangan disahkan. Lalu tugas Kemdikbud adalah untuk mengawalnya terus dan bantu bikin programnya serta bantu SDM di daerah. Bisa kok sebetulnya, yang penting mengubah pola pikir bukan sektoral, tetapi gotong royong,” ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anggota Komisi I Minta TNI Tambah Matra Siber

Salah satu ancaman utama yang akan dihadapi bangsa Indonesia adalah perang siber.

NASIONAL | 11 November 2019

Menhan Prabowo Paparkan Pertahanan Indonesia pada Masa Mendatang

Prabowo memaparkan gagasannya untuk mengembangkan pertahanan di Indonesia di masa mendatang.

NASIONAL | 11 November 2019

Pemerintah Belum Bersikap, Pilkada lewat DPRD Masih Wacana

Pilkada langsung mengakibatkan biaya politik tinggi.

NASIONAL | 11 November 2019

Bintang Dua dan Tiga Sama-sama Berpeluang Jadi Kabareskrim

Jenderal polisi bintang dua dan tiga sama-sama berpeluang menjadi Kabareskrim menggantikan Idham Azis, kecuali Wakapolri dan Irwasum.

NASIONAL | 11 November 2019

Keterwakilan Perempuan di Legislatif Meningkat

Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 pun meningkat jika dibandingkan pada pemilu sebelumnya.

NASIONAL | 11 November 2019

3 Nama Ini Disebut-sebut Calon Kabareskrim Pilihan Kapolri

Ada tiga nama calon pengganti Idham Aziz sebagai Kepala Bareskrim. Hanya saja, belum ada satu nama pun yang dipastikan mengisi posisi tersebut.

NASIONAL | 11 November 2019

Hari Ini, Markus Nari Hadapi Vonis Perkara Korupsi E-KTP

Dalam perkara korupsi proyek e-KTP, Jaksa membeberkan Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR turut membahas pengusulan proyek e-KTP Rp 1,045 t.

NASIONAL | 11 November 2019

Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Periksa Anak Menkumham

Selain Yamitema, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri Tengku Dzulmi Eldin.

NASIONAL | 11 November 2019

KPK Periksa Petinggi PT Sarinah

Pemeriksaan terhadap Lies Permana Lestari dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT INTI, Darman Mappangara.

NASIONAL | 11 November 2019

Kembangkan IT, Pelni Sabet Penghargaan Paling Inovatif

Pelni berinovasi melalui pemesanan tiket kapal penumpang yang kini dapat diakses melalui aplikasi berbasis android Pelni Mobile Apps dan website pelni.co.id.

NASIONAL | 11 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS