Skema Berubah, Penyaluran Dana BOS Diminta Lebih Transparan

Skema Berubah, Penyaluran Dana BOS Diminta Lebih Transparan

Kamis, 16 Januari 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com -Mulai tahun ini, pemerintah mengubah skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kini, dana BOS dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemkeu) langsung disalurkan kepada sekolah.

Sebelumnya, dana BOS disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemda), baru kemudian diteruskan kepada masing-masing sekolah berdasarkan data pokok peserta didik (Dapodik).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mendukung perubahan skema penyaluran dana BOS yang baru. Meski begitu, JPPI mempertanyakan, bagaimana mekanisme pengajuan, transparansi, dan akuntabilitasnya, termasuk seperti apa pelibatan stakeholder yang lain dalam pengelolaan.

Ubaid menuturkan, berdasarkan temuan JPPI, pengelolaan dana BOS selama ini kebanyakan hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara. Sementara, stakeholder sekolah yang lain tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Maka, dia mendesak pemerintah untuk tidak mengulangi masalah sama pada skema penyaluran dana BOS 2020.

“Itulah yang menjadi celah kenapa sering ada masalah pada dana BOS. Masalahnya bukan hanya soal keterlambatan, tapi lebih krusial dari itu yakni soal transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan stakeholder sekolah dalam manajemen dana BOS,” ujar Ubaid kepada SP, Kamis (16/1/2020).

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat regulasi yang mengatur pengawasan dinas pendidikan dan unit-unit Kemdikbud. Mereka harus dapat memastikan kesesuaian antara data dan fakta di lapangan.

Pasalnya, sering terjadi adalah perbedaan antara data yang terinput dan fakta di lapangan. Untuk itu, Kemdikbud harus membuat semacam regulasi terkait pengawasan. Bahkan jika perlu, kepala sekolah yang mencoba bermain-main dengan data diberhentikan bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Harus bisa memastikan sanksi keras dan tegas kepada sekolah mana pun yang mencoba-coba bermain-main dengan data, apalagi dengan sengaja membuat perbedaan data antara data lapangan dan data input hanya karena ingin mendapatkan dana BOS yang lebih besar,” ucap Ramli kepada SP, Kamis (16/1/2020).

Sementara jika hal itu dilakukan oleh yayasan pendidikan, Ramli menyarankan agar Kemdikbud membuat daftar hitam sekolah. Kemudian semua yang masuk dalam daftar hitam tersebut dinyatakan tidak akan pernah menerima dana BOS lagi hingga batas waktu yang ditentukan.

“Kami (IGI, red) mengusulkan minimal 10 tahun sanksi dijatuhkan untuk yayasan yang nakal,” ujarnya.

Ia melanjutkan, regulasi tegas diperlukan karena IGI menyambut baik perubahan skema tersebut. Pasalnya, selama ini penyaluran dana BOS sering terlambat sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Selain telat, penyaluran BOS melalui pemda di beberapa tempat kerap disalahgunakan terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pemda) masing-masing daerah. Apalagi jika petahana atau jagoannya petahana ikut bertarung.

“Dana BOS yang langsung disalurkan ke sekolah adalah keputusan sangat tepat,” katanya.

Ramli menuturkan, dengan skema penyaluran dana BOS yang baru, maka masing-masing sekolah akan menerima konsekuensi atas kinerjanya. Sebab, saat ditransfer ke Pemda, beberapa sekolah yang bermasalah bisa berdampak pada semua sekolah di kabupaten/kota itu. Sedangkan saat ini, sekolah yang bermasalah menerima konsekuensi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila tidak patuh, maka konsekuensinya kembali ke sekolah tersebut.

Minggu Depan
Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD dan Dikdasmen), Harris Iskandar menuturkan, penjelasan lebih lanjut terkait perubahan penyaluran dana BOS ini akan disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem pekan depan.

“Berita baik perubahan mekanisme BOS ini nanti akan diluncurkan oleh Mas Menteri, minggu depan. Detailnya setelah peluncuran. Tunggu saja,” ujar Harris melalui pesan singkatnya kepada SP.

Sebelumnya, Sekjen Kemdikbud, Ainun Na’im mengatakan, mulai tahun ini penyaluran dana BOS akan langsung disalurkan dari pemerintah pusat ke sekolah.

“Nanti dana dari Kemkeu langsung ke sekolah supaya lebih efisien dan cepat karena dana akan langsung tersalur sampai kepada pihak yang berkepentingan,” terang Ainun kepada media, Rabu (15/1/2020).

Ainun menuturkan, dengan perubahan skema ini, Pemda yang membawahi sekolah mendapat tugas untuk melakukan monitor kinerja sekolah. Sedangkan untuk pengawasan, Ainun menyebutkan, Kemdikbud telah memiliki inspektorat jenderal dan di masing daerah juga memiliki inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zulkifli Hasan mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020).

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pakar Sebut Kasus Wahyu Setiawan Mengarah Penipuan

Wahyu menjanjikan sesuatu hal yang tidak dapat dipenuhinya.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Penanganan Banjir, Bappenas Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Badan kerja sama Pemda Jabodetabek-Puncur harus jadi ujung tombak penanganan banjir.

NASIONAL | 16 Januari 2020

BMKG: Curah Hujan Berkurang, Waspadai Hujan Lokal

Tetap perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan lebat di beberapa wilayah yang bersifat lokal.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kawasan Industri Jababeka Raih Proper Hijau

Jababeka menjadi satu-satunya kawasan industri yang berhasil mendapatkan Proper Hijau.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Asabri, Polri: Masih Diselidiki

Mabes Polri masih menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Investasi Bodong MeMiles

Selain mengejar tersangka baru polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik tersangka dan anggota MeMiles.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Yudi Purnomo Pastikan Tak Ada Pegawai KPK yang Disebut Masinton

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap memastikan tidak ada pegawai Lembaga Antikorupsi bernama Novel Yudi Harahap.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Hakim Jamaluddin Sering Bertemu Tersangka Eksekutor

Putra almarhum Jamaluddin, Rajif sering melihat tersangka Jefri PRatama bertandang ke rumah ayahnya.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pasar Positif, BNI AM Luncurkan Reksadana

Putut yakin bahwa risiko dari terjadinya resesi mulai berkurang setelah data-data ekonomi dunia tidak seburuk seperti yang dikhawatirkan.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS