Moeldoko: Bangun Kesiapan Masyarakat Hadapi Kenormalan Baru
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Moeldoko: Bangun Kesiapan Masyarakat Hadapi Kenormalan Baru

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:51 WIB
Oleh : Dina Fitri Anisa / IDS

Jakarta, Beritasatu.com -Perubahan dalam tatanan kehidupan di masa kenormalan baru (new normal) adalah sebuah keniscayaan. Agar proses transisi ini berjalan dengan baik, kesiapan masyarakat pun harus dibangun agar dapat beraktivitas kembali sembari tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) agar lebih berhati-hati dalam membangun kesiapan masyarakatnya di masa transisi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya adalah dengan melakukan kajian secara mendalam dan akurat.

Moeldoko mengungkapkan, banyak faktor sebelum keputusan pelonggaran diambil, mulai dari memantau perkembangan penyakit hingga sarana dan prasarana untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan wabah.

"Bagaimana persoalan epidemiologisnya, bagaimana pengawasan perkembangan penyakit, bagaimana melakukan kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi atau tidak," terangnya saat diskusi dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru", Selasa (23/6/2020).

Moeldoko menuturkan, ketentuan di atas merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Arahan selanjutnya, kata dia, adalah perlunya prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan sebaik-baiknya agar masyarakat masih tetap disiplin mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga semaksimal mungkin untuk tidak berada di dalam kerumunan.

"Kita harus menuju kepada bagaimana dari sisi kesehatan yang memiliki risiko paling rendah, tapi dari sisi ekonomi memiliki dampak tinggi. Itu yang jadi prioritas utama. Jadi, pada daerah zona hijau pasti menjadi prioritas utama, juga dari sisi ekonomi pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi itulah yang menjadi prioritas," tambah dia.

Kemudian, pusat dan daerah perlu memperkuat konsolidasi. Dalam hal ini, penentuan daerah kenormalan baru harus terkoodinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan.

Arahan terakhir, lanjutnya, adalah selalu melakukan evaluasi atas kebijakan secara rutin dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang dijalankan bisa terukur dengan baik, dan bisa dilihat perkembangan ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Desa sudah berupaya sekuat tenaga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19.

“Hal yang menggembirakan, kasus positif Covid-19 di desa lebih rendah dari yang ada di perkotaan. Hanya sekitar 2% saja warga di pedesaan yang terkena. Menurut data per 22 Juni, di desa hanya ada 894 warga yang positif Covid-19 dari keseluruhan 46.845 warga dalam angka nasional,” terangnya.

Dalam menghadapi pandemi ini, dana desa juga dialokasikan untuk sosialisasi hidup sehat maupun gerakan lawan Covid-19, penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa dan pos gerbang desa, pendirian tempat isolasi dan penambahan jumlah tempat tidur, pengadaan masker, serta pendataan pemudik.

Miskin
Selanjutnya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial (Kemsos), Rachmat Koesnadi menuturkan, pemerintah melalui Kemsos juga berupaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas dampak Covid-19. Bantuan itu diberikan sebagai bantalan agar mereka dapat bertahan di tengah guncangan pandemi.

Total dana yang dianggarkan pemerintah untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp 203,9 triliun. Di dalamnya termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun. Adapun realisasi hingga 17 Juni 2020 untuk PKH adalah Rp 19,07 triliun atau mencapai 51% dari target alokasi sebesar Rp 37,4 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak hanya sekadar memberi bantuan ekonomi, KPM juga menerima pendampingan untuk melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemik ini. Hasilnya, berdasarkan survei yang dilakukan kepada 30.000 pendamping, 98,6% KPM mengalami perubahan perilaku setelah diberikan edukasi pentingnya cuci tangan dan 94,2% terjadi peningkatan penggunaan masker.

“Selain itu, 68,4% pendamping juga melaporkan peningkatan pada perilaku social distancing di wilayah mereka,” jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdikbud Siapkan 600 Modul Belajar untuk Mahasiswa Belajar dari Rumah

600 modul ini komplet dari semester satu sampai semester delapan akan dikawal oleh Direktorat Dikti untuk dijadikan model kegiatan penggerak ekonomi Indonesia.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Bupati Tabanan Komitmen Dukung Kedaulatan Pangan

Tabanan merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Bali yang dianggap sukses dalam mendorong produksi pangan.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Pelaku Penyerang Wakapolres Karanganyar Dikenal Keras

Karyono Widodo alias Sujak yang nekat menyerang Wakapolres Karanganyar di Cemoro Kandang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikenal keras.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Puan Keluhkan Menurunnya Kedisiplinan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan

Puan Maharani mengimbau kepada pemerintah untuk bersikap tegas kepada masyarakat yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Berbagi dengan Sesama Lewat Lentera Bagi Bangsa

Penerima beasiswanya adalah siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 23 Juni 2020

KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum Terhadap RJ Lino

KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Kemdagri Siapkan Daerah Hadapi Era Normal Baru

Kemdagri memberikan penghargaan 84 daerah pemenang lomba inovasi daerah.

NASIONAL | 23 Juni 2020

PWI Harap Ada Sinergi dan Kerja Sama Penguatan Peran DPD

Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD dapat dipublikasikan secara serentak.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Sektor Keciptakaryaan Berharap Bisa Manfaatkan Peluang di Era Normal Baru

Memasuki era normal baru atau new normal banyak pihak berharap akan ada titik terang di berbagai bidang, termasuk pelaku usaha khususnya jasa konsultansi.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Komisi X DPR Apresiasi Kebijakan Kemdikbud di Masa Pandemi

Kebijakan Kemdikbud yang menuai apresiasi Komisi X DPR ini termasuk perubahan ketentuan penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja.

NASIONAL | 23 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS