DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-4.52)   |   COMPOSITE 5783.33 (-30.91)   |   DBX 1064.04 (3.36)   |   I-GRADE 168.858 (-1.83)   |   IDX30 499.932 (-5.86)   |   IDX80 131.904 (-1.28)   |   IDXBUMN20 373.781 (-4.23)   |   IDXG30 136.463 (-1.3)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-4.56)   |   IDXQ30 146.101 (-1.65)   |   IDXSMC-COM 248.411 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-0.02)   |   IDXV30 127.988 (-1.07)   |   INFOBANK15 983.467 (-6.57)   |   Investor33 429.105 (-4.31)   |   ISSI 169.797 (-1.06)   |   JII 620.069 (-7.76)   |   JII70 213.196 (-1.92)   |   KOMPAS100 1177.3 (-9.25)   |   LQ45 920.112 (-9.23)   |   MBX 1606.46 (-11.24)   |   MNC36 321.125 (-3.4)   |   PEFINDO25 316.867 (1.18)   |   SMInfra18 295.49 (-3.75)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-4)   |  

DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal

Selasa, 30 Juni 2020 | 20:06 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, FSGI kecewa dengan rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi X DPR bersama perwakilan orang tua siswa, yakni merekomendasikan untuk membatalkan Pedoman Juknis PPDB DKI Nomor 501 Tahun 2020. Artinya, akan ada penerimaan peserta didik baru (PPDB) ulang jalur zonasi.

Satriwan mempertanyakan bagaimana nasib anak yang sudah diterima jalur zonasi tersebut. Sebab, dengan dibatalkannya juknis, tentu konsekuensi hukumnya adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan.

“Jika pembatalan terjadi, maka ke depannya kami khawatir akan ada potensi konflik horizontal antara orang tua yang anaknya diterima via jalur zonasi dan orang tua yang anaknya tidak diterima,” kata Satriwan yang turut hadir dalam rapat yang diadakan oleh orang tua siswa, Komnas Perlindungan Anak (PA), dan Komisi X DPR yang membahas tentang permasalahan PPDB DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 di Gedung DPR, Selasa (30/6/2020).

Satriwan menuturkan, mengacu pada data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah siswa yang telah diterima via jalur zonasi di jenjang SMP negeri sebanyak 31.011 siswa, sedangkan di jenjang SMA Negeri sebanyak 12.684 siswa. Jika dibatalkan, tentu para calon peserta didik tersebut akan semakin cemas dan depresi, sehingga menimbulkan konflik dan diskriminasi yang baru.

“Dengan tegas, kami memandang rekomendasi Komisi X DPR untuk membatalkan Juknis PPDB DKI 501/2020 ini berpotensi akan membuat peta konflik antarorang tua, dan justru akan menimbulkan masalah baru lagi,” ucapnya.

Satriwan menuturkan, FSGI sangat mengapresiasi keputusan Dinas Pendidikan DKI yang menambahkan kuota empat orang per kelas atau rombongan belajar (rombel) melalui jalur zonasi bina RW. Misalnya SMA, per rombelnya semulanya 36 orang menjadi 40 orang.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena sejalan dengan aspirasi kami selama ini,"ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Dua Skenario Pemerintah Hadapi Covid-19

Terdapat dua skenario yang telah disiapkan oleh pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Peran Intelijen Polri Perlu Ditingkatkan

Polri terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya di tengah situasi global dan nasional yang dinamis dan penuh tantangan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kadin: Link and Match Vokasi Butuh Penguatan Ekosistem

Setiap sektor industri sendiri memiliki ritme yang berbeda-beda sehingga laju perubahan setiap industri tidak sama.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Luncurkan Akun Resmi, BIN Hadir di Media Sosial

Akun media sosial resmi BIN menjadi salah satu cara membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Sertijab, Pegawai Kempora Diharapkan Bisa Bekerja Lebih Baik

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kempora Faisal Abdullah mengajak pegawai untuk bekerja lebih baik dan terencana.

NASIONAL | 30 Juni 2020

BTP Lelang Batik Bersejarah

Dana yang didapatkan dari lelang tersebut akan disalurkan oleh BTP Foundation kepada masyarakat yang kurang mampu.

NASIONAL | 30 Juni 2020

JBL Terancam 4 Tahun Penjara

JBL sering muncul dan kerap membuat laporan polisi khususnya kasus terkait UU ITE.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kemdes Gunakan Teknologi Tepat Guna untuk Pemulihan Ekonomi Desa

Bersama Kemristek, Kemdes mengadakan program "One Village One Innovation" untuk memberikan pendampingan 126 desa melalui teknologi tepat guna.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Puan: Ketahanan Nasional di Sektor Kesehatan Masih Perlu Ditingkatkan

Puan menyatakan pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kemdikbud Beri Bantuan SMK Agar Mampu Link and Match dengan Industri

Setiap program yang dikeluarkan harus selaras dengan tujuan link and match pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS