Pembantu Rumah Tangga Rentan Jadi Korban Perbudakan Modern
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pembantu Rumah Tangga Rentan Jadi Korban Perbudakan Modern

Minggu, 5 Juli 2020 | 20:48 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com -Badan Legislatif (Baleg) DPR akhirnya menetapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diajukan ke rapat paripurna DPR pada akhir masa sidang di pertengahan Juli 2020 untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Ini seperti angin segar bagi lima juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mayoritas adalah kaum perempuan setelah 16 tahun lamanya RUU tersebut mandek.

Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini mengatakan, selama ini PRT bekerja dalam situasi kerja yang tidak layak. Misalnya jam kerja panjang, beban kerja tak terbatas, tidak ada kejelasan istirahat, libur mingguan, cuti, tanpa jaminan sosial, ada larangan atau pembatasan bersosialisasi dan berorganisasi.

“PRT masih belum diakui sebagai pekerja dan mengalami pelanggaran hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja dan warga negara. PRT terdiskriminasi dan bekerja dalam situasi perbudakan modern dan rentan kekerasan,” kata Lita, Minggu (5/7/2020).

Dalam kurun tiga tahun terakhir sejak Januari 2018 sampai April 2020, tercatat 1458 kasus kekerasan PRT dalam berbagai bentuk. Mulai dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap status profesinya. Kasus kekerasan tersebut termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya, dan THR yang tidak dibayar.

Ini adalah data yang dihimpun JALA PRT berdasar pengaduan dari pendampingan di lapangan. Sementara PRT yang bekerja di dalam rumah tangga tidak ada kontrol dan akses melapor serta bantuan.

Selain itu, survei Jaminan Sosial JALA PRT tahun 2019 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di enam kota ditemukan sebanyak 3.823 atau 89% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN-KIS. Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit bahkan dengan cara berutang, termasuk ke majikan dan kemudian dipotong gaji.

Untuk menjadi peserta PBI program JKN-KIS sulit karena tergantung dari aparatur lokal yang memasukkan mereka dalam daftar warga miskin. PRT yang bekerja di DKI Jakarta dengan KTP wilayah asal juga kesulitan untuk mengakses JKN-KIS.

Ada pula 4.253 atau 99% PRT yang tidak mendapatkan hak Jaminan Ketenagakerjaan. PRT juga tidak ada akses untuk mendapatkan bantuan jaringan pengaman sosial dari pemerintah. Misalnya, dalam masa pandemi Covid-19, sebagai pekerja PRT tidak terdaftar. Sebagai warga miskin, dan urban PRT pun tidak terdaftar.

“Dalam masa pandemi, bagi PRT tidak ada pilihan karena PRT tidak tergolong sebagai pekerja yang bisa work from home, kecuali PRT harus bekerja dengan berbagai risiko. Apabila tidak bekerja, tidak ada bantuan dari pemerintah, PRT mengalami krisis pangan, papan,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mandek 16 Tahun, DPR Tetapkan Draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Ini seperti angin segar bagi lima juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mayoritas adalah kaum perempuan.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Sejumlah Objek Wisata di Bengkulu Ramai Dikunjungi Warga

Penerapan protokol kesehatan juga berlaku di seluruh objek wisata di Bengkulu.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Hari Pertama UTBK, Peserta Patuhi Protokol Kesehatan

Pada masa pandemi telah dilakukan sejumlah perubahan pada pelaksanaan UTBK 2020. Yang paling utama, seluruh peserta harus memenuhi persyaratan kesehatan.

NASIONAL | 5 Juli 2020

KPK 'Tertarik' dengan Data Dugaan Korupsi di BUMN

Hal ini disampaikan Nawawi menanggapi pernyataan Erick Thohir yang menyebut telah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi merugikan negara.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Kabar Gembira, Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah Lagi di Sumut

Tenaga medis juga terus bersemangat melaksanakan tugasnya mengingat jumlah kesembuhan pasien semakin tinggi

NASIONAL | 5 Juli 2020

Bersama Petrokimia, Gobel Lakukan Panen Raya di Gorontalo

Gobel menjelaskan berkat kerja sama yang dilakukan bersama Petrokimia Gresik, produktivitas jagung dalam panen meningkat hingga 2 kali lipat.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Amnesty International Sesalkan Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas

Amnesty International menilai kehadiran RUU PKS bisa memberi jaminan kepada korban kekerasan seksual.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Puskesos, Garda Depan Pendataan dan Pengaduan Masyarakat

Salah satu yang dilakukan di Puskesos ini adalah pendataan warga yang tidak mampu. Data akan diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Kekeringan Meningkat, Lahan Gambut di Muarojambi Terbakar

Kekeringan yang melanda Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi dua pekan terakhir menyebabkan hutan dan lahan di daerah itu mulai terbakar.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Mensos: KKS Hanya Bisa Dipegang Sendiri oleh KPM

Penegasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS