FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan

Jumat, 10 Juli 2020 | 23:09 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), rasio guru dan siswa di Indonesia masih tergolong ideal, yaitu 1:34 atau satu guru mengajar 34 siswa. Namun menurut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, data itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

Pasalnya, setiap tahun jumlah guru pensiun sangat banyak. Akibatnya banyak sekolah mengalami kekosongan guru ASN, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

“Pemerintah tidak dapat menggunakan data jumlah guru ini untuk mengklaim kebutuhan guru terpenuhi. Di daerah-daerah, apalagi untuk daerah 3T itu, satu sekolah jumlah guru ASN-nya hanya satu atau dua. Bisa jadi hanya kepala sekolah dan sisanya itu guru honorer. Walaupun ini kasuistik tapi ini fakta lapangan,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Jumat (10/7/2020).

Satriwan mengatakan, apabila kebutuhan guru benar-benar tercukupi, pemerintah daerah (pemda) tentu tak perlu mengangkat guru honorer. Faktanya, banyak pemda yang selalu mengangkat guru honorer untuk mengisi kekosongan kelas yang ditinggal oleh guru pensiun.

Kekurangan guru ASN ini, kata Satriwan, dialami juga oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang akhirnya mengangkat puluhan guru honorer dengan perjanjian kerja yang disebut Kontrak Kerja Individu (KKI). Para guru ini diberi upah setara dengan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini menunjukkan ada kekurangan guru, apalagi sebaran guru sangat tidak merata untuk setiap jenjang pendidikan.

Selain itu, lanjutnya, jika jumlah guru ASN ideal, tentu pemda tidak akan mengajukan kebutuhan guru melalui formasi Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (P3K) yang pada 2019 lalu diketahui mencapai 34.954 orang. Pengajuan tersebut sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan.

“Adanya data guru direkrut berarti ada posnya karena data kebutuhan ini dari daerah. Berarti kita kekurangan guru. Apalagi sistem redistribusi guru sejak lama tidak berjalan sehingga ada kantong-kantong daerah tertentu yang jumlah gurunya cukup dan daerah tertentu yang kekurangan guru,” ujarnya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan, rasio guru dan murid tidak dapat menjadi acuan. Pasalnya, atmosfer guru masuk keluar di tiap sekolah di setiap wilayah sangat dinamis. Ada guru yang belum terdaftar di Dapodik tetapi sudah mengajar. Lalu ada juga yang terdaftar tetapi sudah tidak mengajar. Kejadian ini paling banyak terjadi di sekolah swasta.

Satriwan pun mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait lainnya segera melakukan sinkronisasi data dan membentuk big data guru.

Big data ini, menurut Satriwan, dapat membantu pemda maupun K/L untuk melakukan penertiban guru secara ketat. Jumlah kebutuhan guru per jenjang pun dapat dipetakan sejak awal, termasuk menyelesaikan masalah guru honorer.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

DPRD Maluku Desak Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar

DPRD Provinsi Maluku meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan proses pembayaran terhadap insentif tenaga medis.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan disiplin menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar wabah Covid-19.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup

Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan layaknya gaya hidup sehari-hari agar masyarakat patuh melakukannya.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Eksploitasi Seksual 305 Anak oleh WNA, KPAI Minta Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban

KPAI Susanto meminta pemerintah segera membentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menpora Tunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC

Menpora Zainudin Amali sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) telah menunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Lewat Lomba DUILAH, Menpora Terus Giatkan Senam Bersama

Melalui lomba senam Duilah, Menpora Zainudin berharap menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk menyelenggarakan olahraga bersama di Jumat pagi.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair

Hingga Kamis (9/7/2020) pukul 24.00 WIB, dari total dana Pilkada 2020 sebesar Rp 15,042 triliun, dana yang sudah cair mencapai Rp 9,007 triliun atau 59,88%.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kejaksaan Tak Pernah Terima Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

"Kalau memang tahun 2014 terhapus dari data karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan, kenapa baru diberitahu 5 Mei 2020?"

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Interpol hanya sebagai fasilitator dalam kasus ini dan yang menangani perkaranya Kejagung.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS