FSGI: Batalkan Jargon Merdeka Belajar dalam Program Kemdikbud
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

FSGI: Batalkan Jargon Merdeka Belajar dalam Program Kemdikbud

Minggu, 19 Juli 2020 | 20:08 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Baru-baru ini PT Sekolah Refleksi Cinta Keluarga (Cikal) menyatakan, meski memegang paten merek Merdeka belajar, mereka mengizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakannya sebagai jargon kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim. Namun, ada beberapa pihak yang masih skeptis. Sebab, dikhawatirkan, dengan pematenan merek Merdeka Belajar, pendidikan akan berpotensi menjadi komoditas.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, berdasarkan analisis FSGI, Cikal akan memperoleh keuntungan ketika merek yang telah dipatenkan ini digunakan oleh pemerintah dan pendidikan yang berpotensi menjadi komoditas sehingga mencederai Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar atas pendidikan.

Oleh karena itu, FSGI mendesak Kemdikbud untuk membatalkan penggunaan "Merdeka Belajar" di berbagai Program Kemdikbud dan mencabut SE Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerima Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021 serta Permendikbud No. 22/2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud.

“Kalau seandainya ini tidak dilakukan maka pendidikan Indonesia tersandera oleh PT Sekolah Cikal. Semoga rekomendasi FSGI ini menjadi kesepakatan jangan sampai Merdeka Belajar diperdagangkan oleh PT Cikal,” ujarnya dalam diskusi Sesi I yang diselenggarakan oleh FSGI dengan topik “Merdeka Belajar Program atau Merek Dagang” secara daring di Jakarta, Minggu (19/7/2020) petang.

Ketua Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, juga menyoroti alasan Founder Sekolah Cikal, Najelaa Shihab, yang mengatakan tidak akan menuntut royalti untuk penggunaan merek Merdeka Belajar dalam kebijakan Nadiem Makarim. Dalam hal ini, Retno mempertanyakan apa maksud PT Sekolah Cikal mendaftarkan Merdeka Belajar sebagai merek jika tidak ingin diperdagangkan.

“Ini didaftarkan oleh sebuah PT. Kalau PT cari untung, maka saya justru melihat ada anak Indonesia yang akan terdampak karena pendidikan akan menjadi mahal. Sebab, apa-apa mau dijadikan merek dagangan,” ujarnya.

Selain itu, Retno mengatakan, saat ini Cikal hanya bersurat kepada Kemdikbud untuk mengizinkan penggunaan merek mereka. Lalu, bagaimana dengan Kementerian Agama (Kemag) yang juga mengelola pendidikan madrasah dan pondok pesantren, serta Dinas Pendidikan yang secara otonomi daerah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)? Tentu tiga kementerian tersebut juga harus membuat perjanjian dengan Cikal.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Merdeka Belajar Dipatenkan, FSGI: Pendidikan Berpotensi Jadi Komoditas

Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mempertanyakan maksud Cikal mematenkan jargon itu menjadi pemilik hak eksklusif.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kemdikbud: Pengecualian Tunjangan Guru Non-PNS Sejak 2019

Pengecualian pemberian tunjangan profesi kepada guru yang bertugas di SPK telah dilakukan sejak 2019 dengan pertimbangan lima prinsip.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Anggota DPR Dorong Pembangunan RS Khusus Kelas III BPJS Kesehatan

Pembangunan rumah sakit khusus peserta BPJS Kesehatan kelas III dapat memastikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Formappi: Pemanggilan Djoko Tjandra di Masa Reses Bisa Dilakukan

Hampir seluruh anggota DPR tidak bisa pulang atau turun ke Daerah Pemilihan (Dapil)akibat corona, maka seharusnya RDP Komisi III bisa dilaksanakan.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Empat Karyawan PetroChina di Jambi Positif Covid-19

Empat orang karyawan perusahaan migas PT PetroChina Jambi terbukti positif Covid-19 dan diisolasi di basecamp mereka.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Ini Isi 7 Butir Hasil Sidang Tanwir PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah

PP Muhammadiyah dan Aisyiyah menyelenggarakan Sidang Tanwir dengan agenda utama penetapan pelaksanaan Muktamar Ke-48, Muhammadiyah dan Aisyiyah.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Buka Webinar, Maruarar Tegaskan TMP Loyal Laksanakan Penugasan Partai

TMP akan selalu mengangkat tema-tema keberpihakan kepada rakyat dalam kegiatannya, termasuk dalam rangkaian webinar yang dilaksanakan Minggu malam ini.

NASIONAL | 19 Juli 2020

PDIP Paling Siap Hadapi Pilkada 2020, 45 Cakada Segera Turun Dengar Rakyat

PDI paling siap hadapi Pilkada serentak 2020.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Nakes Positif Covid-19, Puskesmas di Bantul Ditutup

Puskesmas Kasihan I Bantul, DI Yogyakarta harus ditutup dari mulai Senin (20/7/2020) dan Selasa (21/7/2020), menyusul adanya satu nakes positif Covid-19.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Webinar TMP, Hasto: Jaring Pengaman Sosial Harus Pro Wong Cilik

Seluruh kader PDIP harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada kaum miskin.

NASIONAL | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS