KPAI Minta Kurikulum Disederhanakan Selama Pembelajaran Jarak Jauh
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPAI Minta Kurikulum Disederhanakan Selama Pembelajaran Jarak Jauh

Minggu, 26 Juli 2020 | 22:07 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan evaluasi dan perbaikan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) fase kedua saat ini. KPAI meminta Kemdikbud untuk segera menyederhanakan kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai SMA/SMK.

Retno mengatakan, meski tahun ajaran 2020/2021 telah berjalan selama dua pekan, ia masih menemukan masalah yang sama pada PJJ fase kedua ini. Ia melihat, sekolah masih menyusun daftar mata pelajaran yang sama seperti sebelum pandemi. Hal ini terjadi karena kurikulum 2013 (K-13) masih diberlakukan tanpa ada penyederhanaan dan jauh dari bersifat adaptif.

“Belum ada pengurangan kompetensi dasar dan materi esensial, sehingga wajar kalau beratnya PJJ fase pertama kembali terulang di fase kedua ini. Beban guru, siswa, dan orang tua sebagai pendamping anak belajar belum dikurangi,” kata Retno, Minggu (26/7/2020).

Menurutnya, kurikulum 2013 harus segera disederhanakan, disesuaikan dengan situasi darurat, sehingga diharapkan menjadi kurikulum adaptif dengan kompetensi dasar yang sudah dikurangi.

“Kemdikbud harus memilah dan memilih materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah,” ujarnya.

Retno menyebutkan, KPAI menerima laporan, siswa kelas 1 SD masih dijadwalkan belajar secara penuh dari jam 7.30 sampai 12 WIB. Lalu, para siswa wajib kirim foto dan video dan memakai seragam selama PJJ. Selain itu, penjadwalan jam belajar yang lama dan berbagai tugas sekolah yang berat juga masih dirasakan para siswa.

Selanjutnya, ia menyebutkan, KPAI juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera membuat kebijakan pembebasan biaya internet selama PJJ pada enam bulan ke depan. Sebab, banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet.

Kepada sekolah, KPAI mendorong untuk memetakan peserta didik yang bisa melakukan pembelajaran daring dan yang hanya bisa luring atau yang campuran (blended learning). Selain itu, sekolah harus menyiapkan penjadwalan pembelajaran dan membuat modul pembelajaran untuk siswa yang tidak bisa belajar daring.

Kepada pemerintah daerah (pemda), Retno mengatakan, harus ada kebijakan yang fokus pada keluarga miskin akan mencegah krisis akibat pandemi menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Kemdikbud, pada 2019, ada 157.166 anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, PJJ daring berpotensi membuat anak-anak miskin yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring terancam putus sekolah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mundur dari Organisasi Penggerak, PP Muhammadiyah: Banyak Program Bermasalah dan Tidak Kredibel

Ada organisasi penggerak yang mengusulkan program tidak sesuai dengan tujuan POP untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Tetap Mundur dari Organisasi Penggerak, PGRI: Dana untuk Subsidi Covid-19 Saja

Unifah mengatakan, dana yang telah dialokasikan untuk POP sebaiknya dialihkan untuk subsidi siswa dan sekolah yang terdampak situasi Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Tanpa Vaksin, Pandemi Covid-19 Tidak Akan Berakhir

Penularan virus Covid-19 masih sulit dikendalikan sebelum tersedianya vaksin.

NASIONAL | 26 Juli 2020

MA Diminta Gugurkan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

MA diminta menggugurkan peninjauan kembali yang diajukan Djoko Tjandra yang hingga kini masih proses pengadilannya dilanjutkan oleh PN Jakarta Selatan.

NASIONAL | 26 Juli 2020

DIY Tambah Kapasitas RS Rujukan Covid-19

DIY memiliki 321 tempat tidur yang dipersiapkan untuk pasien positif Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Kaltim Ditargetkan Jadi Bagian Ketahanan Pangan

Irwan mengatakan lahan-lahan persawahan, terutama yang belum termanfaatkan, perlu diaktifkan dengan membangun jaringan irigasi.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Bakal Jadi Tersangka?

Saat ini status Anita Dewi Anggraeni Kolopaking masih menjadi saksi.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Pilgub Bengkulu, Eks Napi Korupsi Puncaki Survei Elektabilitas

Agusrin Maryono Najamudin yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi berhasil memuncaki survei elektabilitas Pilkada Bengkulu.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Karyawan PetroChina Jambi Positif Covid-19 Bertambah Jadi 9 Orang

Lima orang karyawan PT PetroChina diketahui positif Covid-19 menyusul uji swab yang dilakukan terhadap 359 orang karyawan perusahaan migas tersebut

NASIONAL | 26 Juli 2020

Tambah 8 Pasien Sembuh, Angka Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 47%

Pasien covid-19 di Papua yang dinyatakan sembuh bertambah 8 orang, sehingga total 319.

NASIONAL | 26 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS