Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, NU: Sebaiknya Jangan Diulangi Lagi
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, NU: Sebaiknya Jangan Diulangi Lagi

Selasa, 28 Juli 2020 | 19:52 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi, memberi penghargaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, akan keberaniannya menyampaikan permintaan maaf terkait polemik dalam masalah Program Organisasi Penggerak.

"Permintaan maaf dari pejabat tinggi di negara kita merupakan peristiwa langka. Itu merupakan sikap kesatria yang sangat baik yang patut ditiru,” kata Arifin, Selasa (28/7/2020).

Selain permintaan maaf itu, Arifin mengharapkan, akan lebih baik kalau Mendikbud Nadiem memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi.

"Dia sudah mengakui kesalahan, meminta maaf, mengatakan akan memperbaiki, dan meminta bimbingan. Buktikan itu semua dalam tindak nyata bukan sekadar ucapan,” kata Arifin.

Namun, meskipun sudah ada permintaan maaf dan janji Nadiem untuk memperbaiki, Arifin menegaskan, LP Ma'arif NU tidak serta merta menyatakan bergabung kembali ke POP.

"Untuk mengevaluasi dan meninjau kembali penerima POP, kami butuh waktu. Apakah cukup waktu yang tersisa sampai akhir tahun untuk melaksanakan program tersebut?" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan permintaan maaf kepada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atas polemik POP yang menyebabkan ketiga organisasi besar tersebut mundur. Ia juga mengajak ketiga organisasi tersebut untuk kembali bergabung ke dalam POP.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” kata Nadiem.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendikbud Minta Maaf atas Polemik Program Organisasi Penggerak

Ia juga mengajak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI untuk kembali bergabung ke dalam POP.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pandemi Covid-19, Petani Kerinci Justru Berhasil Ekspor Kopi ke Belgia

Ekspor perdana sekitar 15,9 ton kopi petani Kerinci ke Belgia tersebut dilepas Gubernur Jambi, Fachrori Umar di pelabuhan Talang Duku, Muarojambi, Jambi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pancasila Pilihan Terbaik dan Final bagi Muhammadiyah dan NU

Bagi organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Pancasila merupakan pilihan terbaik dan final

NASIONAL | 28 Juli 2020

Soal Surat Evi Novida Ginting, Istana: Sikap Presiden Belum Diputuskan

Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, surat permintaan pengembalian jabatan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diterima

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Utama

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyematkan tanda kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama kepada Kapolri Jenderal Idham Azis, Selasa (28/7/2020)

NASIONAL | 28 Juli 2020

Datangi Setneg, Pengacara Desak Presiden Kembalikan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU

Kuasa Hukum mendatangi Setneg untuk memberikan surat berisikan permintaan kepada Presiden untuk mengembalikan posisi Evi Novida Ginting sebagai komisioner KPU

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pelanggar Protokol Kesehatan di Bengkulu Belum Dikenakan Sanksi Tegas

Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Bengkulu belum dikenakan sanksi yang tegas.

NASIONAL | 28 Juli 2020

SMA/SMK Sederajat di Banten Tetap Belajar secara Daring

Kegiatan belajar mengajar tatap muka belum diizinkan meski saat ini, wilayah Provinsi Banten masuk zona kuning.

NASIONAL | 28 Juli 2020

M Nasir Dinilai Permalukan Partai Demokrat

Sikap Nasir secara tidak langsung memperburuk citra PD dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Namanya Dicatut, SMRC Akan Tempuh Jalur Hukum

Nama SMRC digunakan sebagai lembaga yang melakukan survei di Kabupaten Muna dan Kabupaten Pulau Taliabu.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS