FSGI Minta Dialog Publik untuk Evaluasi Organisasi Penggerak
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

FSGI Minta Dialog Publik untuk Evaluasi Organisasi Penggerak

Rabu, 29 Juli 2020 | 18:07 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik seputar Program Organisasi Penggerak (POP) masih terus bergulir. Untuk menyelesaikan polemik ini, Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mengusulkan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, secara terbuka melakukan dialog publik. Dengan itu, kekurangan POP dapat dievaluasi bersama.

“Dalam video, Mendikbud mengatakan mau belajar, saya pikir ini penting. Kalau mau belajar, maka belajar sama yang real guru, yaitu organisasi-organisasi yang sudah teruji seperti dari ormas Katolik, NU, dan Muhammadiyah yang sudah lama berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk “Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak Kemdikbud”, Rabu (29/7/2020).

Satriwan juga meminta agar dana POP sebaiknya dialokasikan untuk membantu anak-anak menjalankan PJJ yang belum ada perubahan signifikan sama sekali pada fase pertama dan kedua ini. Lalu, anggaran POP dinilai dapat membantu para guru honorer yang sedang kesulitan saat ini.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Achmad Zuhri, meminta Mendikbud untuk mengubah pola komunikasi yang dilakukan. Pasalnya, pihaknya merasakan komunikasi yang disampaikan Mendikbud terkait POP selama ini masih bersifat basa basi.

“Beliau masih menggunakan retorika, belum ada langkah-langkah yang nyata, yang memang langsung mengkonsolidasi maupun memperbaiki pola komunikasi dilakukan,” kata Zuhri.

Zuhri berharap Mendikbud berkunjung langsung ke lapangan dan mendengarkan masukan dari bawah, sehingga kebijakan dibuat dengan integritas dan transparansi.

Ia juga mengajak semua pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal POP. Ini bertujuan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. Pasalnya, spirit memajukan pendidikan Indonesia adalah tugas bersama.

“Jadi poinnya yang kita permasalahkan adalah spirit yang harus disatukan. Jadi ini bukan persoalan siapa dapat Gajah, Kijang, dan Macan. Enggak sama sekali. Ini terkait spirit dan skema yang dilakukan,” ujarnya.

Zuhri menambahkan, kemajuan pendidikan ini menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, semua pihak harus bergotong royong mencerdaskan bangsa di seluruh pelosok negeri.

“Dengan demikian, gayung bersambut dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kemdikbud biar tidak terjadi kekacauan atau polemik seperti ini," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Diluncurkan, Lembaga Salam Halal Pastikan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Syarikat Islam bersama dengan BPJPH dan ormas-ormas Islam lainnya siap membantu menegakkan jaminan produk halal.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kepala BNPT: Pembinaan Napiter Perlu Dioptimalkan

Kunjungannya ke lapas di Nusakambangan itu untuk mengevaluasi program deradikalisasi.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Ini Alasan BPK Beri Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemperin

Pemberian opini WTP dikarenakan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Selamatkan Uang Negara, Hendropriyono Apresiasi Kepemimpinan Firli di KPK

Meski tanpa sensasi, kerja penindakan KPK terus berlangsung dan yang tidak kalah penting berhasil melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 79 triliun

NASIONAL | 29 Juli 2020

IHW Ajak Penggiat Halal Luar Negeri Ikut Berkurban

Indonesia Halal Watch menggandeng Ishihara Charity Foundation menyediakan hewan kurban sebagai wujud dari solidaritas dan kesalehan sosial.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pastikan Kesiapan Prajurit, Dansatgas Yonif 125/Simbisa Kunjungi Perbatasan RI-PNG

Prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa siap melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengaman Perbatasan walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasum: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diamanatkan UU

Presiden Jokowi juga telah menekankan pentingnya memberikan kewenangan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme, sehingga dapat diberantas langsung ke akarnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun

Para pelaku jasa konsultansi konstruksi wajib mengetahui regulasi rancang bangun karena metode ini semakin banyak digunakan pada berbagai proyek pemerintah.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Kejagung membuka hasil pemeriksaan pengawasan terhadap sejumlah jaksa terkait beredarnya foto dengan pengacara buronan Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPU Temukan Puluhan Ribu Warga Meninggal di Kediri Masih Terdata Sebagai Pemilih

Sebanyak 26.003 orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian menjelang Pilkada 2020 di Kediri.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS